Pemerintah Indonesia saat ini dinilai mengalami krisis kekuasaan. Hal itu disebabkan tidak kredibelnya pemerintahan dan belum tercapainya keadilan sosial bagi warganya.

Hal itu diutarakan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, M Sastrapratedja SJ, Selasa (2/2), seusai Abdurrahman Wahid Memorial Lecture sesi I di Ruang Sidang Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Jakarta Pusat.

"Negara harus secara progresif mewujudkan keadilan sosial karena itulah yang harus dilakukan negara dan alasan keberadaan negara. Jika tidak bisa, buat apa menjadi warga negara Indonesia," kata Sastrapratedja.

Pembicara lain, Ahmad Syafii Ma'arif, menyebutkan bahwa negara harus memberikan jaminan kepada warganya agar terbebas dari diskriminasi. Dikatakan, sejumlah kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama disebabkan kegagalan negara dan pemerintah untuk bertindak tepat. "Karena pemimpinnya tidak tegas," kata Syafii.

Intelektual muda NU, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan, pemerintah semestinya memahami Pancasila sebagai kerangka sosial kemasyarakatan dengan baik. Sejumlah kasus kekerasan atas nama agama dan perusakan rumah-rumah ibadah, ujar Ulil, adalah buah ketidakpahaman pemerintah terhadap konsep pluralisme yang tertuang dalam Pancasila.

Nahdlatul Ulama (NU) Amerika Serikat dan Kanada berharap Muktamar NU di Makassar, Sulawesi Selatan, Maret 2010, tidak sekadar membahas masalah kepengurusan dan organisasi. NU perlu menjadikan muktamar itu sebagai momentum pengambilan sikap tegas NU untuk membentengi gerakan trans-nasional.

Sekretaris Jenderal NU Amerika Serikat dan Kanada Sumanto Al Qurtubi, Selasa di Blora, Jawa Tengah, mengatakan, pada muktamar NU yang akan digelar di Makassar, diharapkan dibahas gerakan soal trans-nasional. Gerakan itu membahayakan bangsa Indonesia yang plural karena mengarah pada penggantian ideologi Pancasila.

Tujuan itu tidak sesuai dengan semangat dasar NU. Meski NU tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Islam, NU juga selalu bersikap moderat, toleran, dan menghargai pluralisme di Indonesia.

"Selama ini NU sebagai organisasi belum mengambil sikap tegas atas gerakan trans-nasional. Baru tokoh-tokoh NU saja yang menanggapi gerakan itu melalui fatwa dan tulisan-tulisan," kata Sumanto.

Dalam muktamar itu, Sumanto menambahkan, NU juga perlu berpikir dalam tataran internasional, bukan lokal Indonesia saja.



----------------
Sumber : Harian KOMPAS | 03-Feb-2010