Rakyat Menggugat APBN 2010.
Pada tanggal 03 April 2010 pemerintah mengajukan RUU APBN-Perubahan tahun 2010 kepada DPR. Pemerintah beralasan, percepatan pengajuan APBN-P 2010 karena; pertama, terjadi perkembangan dan perubahan signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro. Dan Kedua, APBN 2010 merupakan APBN transisi untuk mengisi kekosongan dan menjaga kesinambungan roda pemerintahan ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam Koalisi Tolak APBN menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/8). Beberapa LSM yang turut berunjuk rasa antara lain Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (Asppuk), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ..... setidaknya 10 tahun setelah reformasi, APBN belum berpihak kepada warga negara, terutama orang miskin. Dimana prioritas belanja APBN belum diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan, memberdayakan warga negara yang miskin atau mendekatkan akses bagi orang miskin supaya segera terbebas dari beban kemiskinannya"  --- Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) pada hari Senin, 16 Agustus 2010, mendaftarkan gugatan judicial review terhadap UU APBN-P ke Mahkamah Konstitusi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pimpinan DPR didesak segera membuat aturan dan menerapkan sanksi bagi anggota dewan terhormat yang sering mangkir dari berbagai persidangan dan rapat. Pimpinan dan anggota DPR tidak perlu banyak berbicara, karena yang dibutuhkan publik adalah bukti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indonesia boleh dikatakan sudah berhasil melewati proses transisi demokrasi. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik. Militer kembali ke barak mengurus pertahanan. Polisi mengambil alih masalah-masalah keamanan. Partai-partai politik menggapai peran signifikan. Media massa berkembang sebagai pusat dari debat publik dan informasi publik. Kelompok-kelompok bisnis bisa memasuki kelembagaan politik tanpa kekhawatiran. Kalangan masyarakat sipil panen advokasi atas masalah-masalah publik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This essay reviews some of the most important demographic trends expected to occur between 2010 and 2050, indicates some of their implications for economic and global development, and suggests some possible policies to respond these trends and implications. The interactions of population, economics, the environment, and culture are central.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) gagal mencapai kesepakatan tentang pelaksanaan sidang untuk mendengar pidato Presiden tentang pengantar nota keuangan dan RAPBN 2011. DPD bersikeras setelah sidang bersama antara DPR dan DPD untuk mendengar pidato Presiden, masih ada sidang khusus antara DPD dengan Presiden untuk mendengar pidato yang sama.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melambungnya biaya demokrasi yang berbanding terbalik dengan menurunnya tingkat kesejahteraan umum membuat orang mulai meragukan maslahat demokrasi bagi kehidupan bangsa. Ongkos kekuasaan yang mahal memicu merebaknya korupsi politik. Dalam perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), biaya pemilu kepala daerah (pilkada) 2010-2014 mencapai Rp 15 triliun (Kompas, 24/7).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[brettonwoodsproject] : This paper aims to raise awareness of private financial institutions' influence on healthcare and pensions in developing countries. 'Financialisation' - the expanding systemic power and scope of finance and financial markets and actors - has persisted, even through the financial crisis, without adequate debate or scrutiny. The extensive scope of private finance and its impact on social outcomes highlights the need for development practitioners, policy makers and activists to better understand the financial system.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

South Korea is going to host the Group of Twenty (G20) Summit this Nov. 11-12 in Seoul. After the conclusion of the Summit in Toronto, Canada, last June, it is now South Korea's turn to chair the organization until the November Summit meeting. South Korea is the third Asian country to chair G20 after India in 2002 and China in 2005. The Seoul Summit is particularly important because it is held following the fiscal crisis in Greece last March that has been spreading to other members of the eurozone as well.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------