Baca! Fakta Angka Kemiskinan Era Jokowi vs Susilo Bambang Yudhoyono

Pantau.com – Perkumpulan Prakarsa mencatat, jumlah penduduk miskin multidimensi menunjukkan tren penurunan pada periode 2015-2018 jika dibandingkan dengan periode 2012-2014 dimana pada tahun 2014 angka kemiskinan multidimensi sebesar 29,7 persen.

Peneliti Prakarsa, Dwi Rahayu Ningrum mengungkapkan pada periode 2015-2018 berangsur menurun. Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi Kesejahteraan Sosial: Mengapresiasi dan Menguji Angka Kemiskinan.

“Hasil penghitungan menunjukkan bahwa 2015, penduduk miskin multidimensi mencapai lebih dari 34 juta orang (13,53 persen). Pada 2016, penduduk miskin multidimensi turun menjadi 30 juta orang (12 persen),” ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

“Pada 2017 terjadi penurunan yang sangat signifikan, penduduk miskin multidimensi tahun 2017 mencapai 24,9 juta orang (9,56 persen). Pada 2018, jumlah penduduk miskin multidimensi turun menjadi 21,5 juta orang atau sekitar 8,17 persen dari total penduduk Indonesia,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Tsamara Amany menilai hal tersebut menunjukkan Pemerintah Jokowi sudah menunjukkan progres dalam pengentasan kemiskinan. 

Menurutnya, program-program andalan sepeti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Kartu Indonesia Sejahtera memberikan progres yang nyata. 

“Saat ini kita sudah melihat progress kongrkit dari Pak Jokowi, kedepannya tentu perlindungan kepada masyarakat miskin melalui program-program yang menyeluruh,” katanya. 

Pihaknya mengaku ke depan juga akan fokus memperbaiki kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebab pendidikan tinggi dianggap bisa mengangkat standar kualitas SDM hingga standar ekonomi keluarga.

Juga Kartu Prakerja dengan memberikan pembekalan kepada calon pekerja, untuk menekan angka pengangguran dan lebih banyak masyarakat yang produktif. 

“KIP hingga KIP kuliah, karena pendidikan baik bisa berdayakan ekonomi. Redesain kurikulum agar anak SMK tidak dipandang sebelah mata supaya tidak ada lagi missmatch,” ungkapnya.

Sementara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Alexander Datuk mengungkapkan penyaluran bantuan sosial selama ini dianggap masih belum cukup efektif. Pasalnya kata dia, belum ada data nyata soal penurunan kemiskinan masih berupa data survei.

“Ini cukup canggih e-KTP saya sudah ada chip , di manaa ini mengandung data. Kita bisa tahu dia umur berapa tinggal dimana. Jadi kalau data bisa lebih real, penyaluran bantuan pun direct, tidak perlu intermediasi yang memberi beban biaya,” katanya.

Lebih lanjut kata dia, program yang ditawarkan oleh Prabowo-Sandi sesuai dengan hal yang kursial dalam pengentasan kemiskinan. Mulai dari Swasembada Pangan hingga peluang lapangan pekerjaan. 

“Program Prabowo-Sandi dalam mengentaskan kemiskinan sesuai di forum ini. Kita ingin swasembada pangan, ternyata poin satu pengentasan kemiskinan itu mencukupkan kebutuhan pangan,” katanya. 

Kemudian kata dia, mencukupi kebutuhan air bersih. Dari sisi Makro ekonomi, pihaknya memastikan harus tumbuh kuat baik dan bisa meningkatkan pendapatan melalui pajak, agar memiliki dana lebih dan disalurkan dengan efisien efektif. 

“Kita juga harus membangun ekonomi berbasi entrepreneurial misal petani gak bisa bisnis as usual negara harus hadir inovasi akses modal akses pasar. Kalau kita namanya, namanya Ok Oce. Kapasitas kita ekonomi gerak semua masyarakat bukan hanya negraa. Diperlukan kapasitas lebih baik. Lebih sejahtera,” pungkasnya.

Sumber: Pantau.com

Add Comment