Buku

INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI INDONESIA 2015–2018

INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI INDONESIA 2015–2018

Laporan ini menyajikan analisis penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia untuk periode 2015 hingga 2018 yang fokus pada paparan profil kemiskinan multidimensi nasional dan masing-masing provinsi di Indonesia. Analisis profil kemiskinan meliputi jumlah penduduk miskin, keparahan kemiskinan, dan indeks kemiskinan multidimensi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan update atau pembaruan informasi mengenai kondisi kemiskinan Indonesia pada periode 2015–2018 sekaligus untuk membandingkan…

Read More

Universal Health Coverage: Tracking Indonesia’s Progress

Universal Health Coverage: Tracking Indonesia’s Progress

The right to a prosperous life and the right to access health services are the rights of citizens enshrined in the Constitution of Indonesia. The obligation to provide health protection and services is specifically regulated in Law No.  40/2004 under the National Social Security System (SJSN). As a commitment to provide universal health coverage (UHC), the government of Indonesia launched…

Read More

The Illicit Cigarette Trade in Indonesia

The Illicit Cigarette Trade in Indonesia

Illicit trade of cigarettes is one of the narratives used by the tobacco industry to influence policy makers in order to stall tobacco regulation, particularly tobacco excise tax and price increases. However, limited research on illicit cigarette trade and the impact of increases in excise tax have resulted in ineffective policies and undermined efforts to reduce the smoking prevalence in…

Read More

Laporan Hasil Rapid Care Analysis Provinsi NTB

Laporan Hasil Rapid Care Analysis Provinsi NTB

Bekerja di sektor produksi dan distribusi pengetahuan, ada hal yang harus dimiliki oleh pelakunya yakni kepekaan menangkap persoalan-persoalan penting yang acap kali kurang diperhatikan oleh publik. Salah satu persoalan penting yang kurang diperhatikan publik itu adalah unpaid care work, pekerjaan perawatan tidak dibayar. Mulai dari merawat anak, merawat manula, memasak, mencuci, menyeterika, membersihkan rumah sampai melakukan kerja sosial di lingkungannya.…

Read More

Praktik Baik Pelatihan Vokasi di Indonesia: Studi Kasus Tiga Balai Latihan Kerja Pemerintah dan Swasta

Praktik Baik Pelatihan Vokasi di Indonesia: Studi Kasus Tiga Balai Latihan Kerja Pemerintah dan Swasta

Ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja terampil merupakan faktor terpenting dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia. Hadirnya revolusi industri 4.0 dipandang Pemerintah Indonesia sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun tenaga kerja terampil yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pasar kerja yang ada. Karena itu, peran Balai Latihan Kerja (BLK) sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan vokasi. Agenda…

Read More

Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional Yang Non-Diskriminatif

Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional Yang Non-Diskriminatif

Satu-dua tahun ini, kejadian pasien ditolak oleh penyelenggara pelayanan kesehatan sudah jarang sekali terdengar. Candaan bernada sarkas “sadikin, sakit dikit jatuh miskin” atau “orang miskin dilarang sakit”, sudah kurang relevan diketengahkan di ruangruang diskusi atau obrolan warung kopi. Saat ini, yang mengemuka adalah “sadiman, sakit dikit minta pelayanan”. Akibatnya, antrian di Puskesmas dan Rumah Sakit mengular. Pun, antrian di kantor-kantor…

Read More

Fair Finance Guide International Methodology 2018

Dampak negatif sosial-lingkungan dari aktivitas pemberian kredit dan investasi lembaga keuangan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak berkelanjutan telah memberikan beban tersendiri bagi eksistensi keberlanjutan manusia dan alam (people and planet). Hampir sebagian besar adalah organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu ini dan menuntut institusi keuangan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan yang ada. Salah satu inisiatif masyarakat sipil yang…

Read More

Public Private Partnership (Kemitraan Publik dan Swasta) di Sektor Pertanian

Public Private Partnership (Kemitraan Publik dan Swasta) di Sektor Pertanian

Kemitraan publik dan swasta (KPS) atau public private partnership (PPP) dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produksi, meningkatan akses pasar, dan mendorong proses hilirisasi kerjasama multistakeholder dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pangan dan pertanian. KPS muncul bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian saja melainkan karena kurangnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi tugasnya…

Read More

A Socially Equitable Energy Transition in Indonesia

A Socially Equitable Energy Transition in Indonesia

Tackling climate change will not be possible without a significant contribution from Asia. Although most Asian countries have relatively low levels of per capita greenhouse gas emissions and historically Asia’s contribution to global climate change has been limited, Asia now contributes substantially to global greenhouse gas emissions. This is both because of the region’s large population and its relatively robust…

Read More

Petikan Lapangan: Sebuah Refleksi Perjalanan e-Government di Daerah

Petikan Lapangan: Sebuah Refleksi Perjalanan e-Government di Daerah

Indonesia tidak ketinggalan langkah dalam menerapkan pemerintahan terbuka. Sebagai salah satu negara perintis, Indonesia turut mengakui pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Ini terkait kuat dengan fakta bahwa Indonesia perlu lepas dari cengkraman korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rencana aksi Open Government Indonesia mendeskripsikan capaian yang disasar oleh pemerintah. Meskipun terdapat lima kota pengembangan…

Read More