Beberapa tahun terakhir, aliran keuangan gelap (illicit financial flows) semakin menjadi topik panas dalam diskursus publik. Aliran keuangan gelap adalah sejumlah uang yang diperoleh, ditransfer ataupun digunakan secara ilegal. Para ekonom, pembuat kebijakan, analis dan akademisi di berbagai belahan dunia mulai menyadari bahwa aliran keuangan gelap merupakan alasan lambatnya kemajuan pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Negara dirugikan dengan larinya…
Bekerja di sektor produksi dan distribusi pengetahuan, ada hal yang harus dimiliki oleh pelakunya yakni kepekaan menangkap persoalan-persoalan penting yang acap kali kurang diperhatikan oleh publik. Salah satu persoalan penting yang kurang diperhatikan publik itu adalah unpaid care work, pekerjaan perawatan tidak dibayar. Mulai dari merawat anak, merawat manula, memasak, mencuci, menyeterika, membersihkan rumah sampai melakukan kerja sosial di lingkungannya.…
Ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja terampil merupakan faktor terpenting dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia. Hadirnya revolusi industri 4.0 dipandang Pemerintah Indonesia sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun tenaga kerja terampil yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pasar kerja yang ada. Karena itu, peran Balai Latihan Kerja (BLK) sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan vokasi. Agenda…
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah agenda pembangunan berkelanjutan yang mendorong perubahan yang mempunyai prinsip-prinsip universal, intergrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind.” SGDs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang disepakati oleh 193 anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk di dalamnya Indonesia. SDGs di Indonesia dirumuskan dalam Peraturan Presiden…
Setelah berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pencapaian MDGs dengan menyepakti Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah memiliki peta jalan kebijakan sampai tahun 2030. SDGs mulai digagas pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 (Rio20+) yang mendorong komunitas internasional untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan umat manusia dan kesinambungan kehidupan di…
Satu-dua tahun ini, kejadian pasien ditolak oleh penyelenggara pelayanan kesehatan sudah jarang sekali terdengar. Candaan bernada sarkas “sadikin, sakit dikit jatuh miskin” atau “orang miskin dilarang sakit”, sudah kurang relevan diketengahkan di ruangruang diskusi atau obrolan warung kopi. Saat ini, yang mengemuka adalah “sadiman, sakit dikit minta pelayanan”. Akibatnya, antrian di Puskesmas dan Rumah Sakit mengular. Pun, antrian di kantor-kantor…
Dampak negatif sosial-lingkungan dari aktivitas pemberian kredit dan investasi lembaga keuangan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak berkelanjutan telah memberikan beban tersendiri bagi eksistensi keberlanjutan manusia dan alam (people and planet). Hampir sebagian besar adalah organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu ini dan menuntut institusi keuangan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan yang ada. Salah satu inisiatif masyarakat sipil yang…
Kemitraan publik dan swasta (KPS) atau public private partnership (PPP) dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produksi, meningkatan akses pasar, dan mendorong proses hilirisasi kerjasama multistakeholder dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pangan dan pertanian. KPS muncul bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian saja melainkan karena kurangnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi tugasnya…
Tackling climate change will not be possible without a significant contribution from Asia. Although most Asian countries have relatively low levels of per capita greenhouse gas emissions and historically Asia’s contribution to global climate change has been limited, Asia now contributes substantially to global greenhouse gas emissions. This is both because of the region’s large population and its relatively robust…
Indonesia tidak ketinggalan langkah dalam menerapkan pemerintahan terbuka. Sebagai salah satu negara perintis, Indonesia turut mengakui pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Ini terkait kuat dengan fakta bahwa Indonesia perlu lepas dari cengkraman korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rencana aksi Open Government Indonesia mendeskripsikan capaian yang disasar oleh pemerintah. Meskipun terdapat lima kota pengembangan…