Pada hari Selasa, 17 September 2019 Perkumpulan PRAKARSA merayakan ulang tahun yang ke 15 tahun. Acara ini dirayakan melalui seminar nasional dengan thema 15 Years of Welfare Initiative: Advancing Sustainable Missions dengan dihadiri oleh lebih dari 120 lebih peserta yang terdiri dari masyarakat sipil, lembaga penelitian, akademisi dan pemerintah. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC dan menyanyikan lagu Indonesia Raya…
Di atas adalah judul talkshow di Radio KBR 68 pagi ini jam 9-10. Talkshow yang dipandu Don Brady dan diproduseri Vitri ini menghadirkan Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA) dan Doktor Abdillah Ahsan, Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI melalui sambungan telepon. Cukai adalah pungutan oleh negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu, misalnya rokok, tembakau dan alkohol.…
Tobacconomics, a grant-funded research initiative of the University of Illinois at Chicago (UIC), welcomes five new research partners to build the evidence base for effective tobacco tax policies in low- and middle-income countries. The new partners include: the Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) in Jakarta, Indonesia; the Ark Foundation in Dhaka, Bangladesh; Centro de Investigación Económica y Presupuestaria…
Research Associate Perkumpulan PRAKARSA, Luhur Fajar Martha, menjadi pembahas dalam acara Knowledge Sharing Program (KSP) yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019. Kegiatan ini merupakan pembahsan kedua Seri Bunga Rampai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Seri Bunga Rampai ini berisi kumpulan tulisan yang secara rinci memaparkan hasil kajian terkait PNPB dari…
Kegiatan expert review mengenai Riset “Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya” menghasilkan berbagai temuan sebagai berikut: 1) Tarif premi tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional; 2) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan pengguna layanan kesehatan JKN paling besar, tetapi mereka adalah penunggak terbesar; 3) Penentuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum jelas karena terdapat…
Kegiatan Expert review merupakan salah satu bagian dari proses riset yang dilakukan oleh Prakarsa. Kegiatan Expert review bertujuan untuk mempertajam tujuan, metodologi, dan urgensi dari riset yang akan dilakukan sehingga hasilnya menjadi semakin berkualitas dan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses ini adalah pihak-pihak yang bergerak pada riset yang akan dilakukan. Kegiatan expert review mengenai Riset Dampak Kebijakan…
Pelatihan “Model Bisnis Inklusif dan Peran Aktor Pembangunan Daerah dalam Penerapannya” dibuka oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan pada Senin, 24 Juni 2019 di Aston Inn, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Model Bisnis Inklusif merupakan model bisnis yang menciptakan nilai dan bersinggungan secara khusus dengan program-program pembangunan yang dapat mempengaruhi masalah-masalah sistemik di dalam pasar. Di dalam buku pegangan…
Perkumpulan PRAKARSA menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Penguatan Kapasitas Aktor Pembangunan dalam Penyusunan RAD SDGs Tujuan 1, 5 Dan 8: Tanpa Kemiskinan, Kesetaraan Gender, Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” di kota Kupang pada tanggal 20-21 Mei 2019. Pelatihan ini ditujukan untuk perwakilan pemerintah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Timur Tengah Utara. Pelatihan ini menghadirkan empat orang pembicara yaitu Cut Nurul…
Setelah meluncurkan hasil penelitian pada 28 Maret 2019 di kawasan Cikini Jakarta Pusat dan berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada 1 April 2019 di kediaman beliau, Perkumpulan Prakarsa melanjutkan “road show” Aliran Keuangan Gelap atau Illicit Financial Flows di Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2019. Perkumpulan Prakarsa secara khusus diundang oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal…
Presiden Joko Widodo menjadikan infrastruktur sebagai sektor prioritas sebagai upaya untuk mendorong konektivitas dan mengurangi ketimpangan. Namun dalam praktiknya pembangunan infrastruktur kerap menyisakan pelbagai persoalan lingkungan, sosial, dan Hak Asasi Manusia. Negara-negara G20 di bawah Presiden Jepang menjadikan Quality Infrastructure Investment sebagai salah satu isu prioritas. Ini berarti pembiayaan infrastruktur tak hanya harus mematuhi standar ESG (Environment, Social, Governance) namun…