Pada tanggal 20 Januari 2020 Perkumpulan PRAKARSA mengadakan diskusi public yang berjudul “UHC: capaian saat ini dan langkah-langkah perbaikan” di hotel Ashley Jakarta. Acara diskusi ini diawali dengan pemaparan hasil riset oleh peneliti PRAKARSA, Herawati yang menekankan belum optimalnya pencapaian Indeks Cakupan Layanan UHC di Indonesia yang baru mencapai nilai 60. Temuan penting yang juga merupakan tantangan pencapaian UHC menjadi…
Peningkatan SDM Indonesia di bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 3. Peningkatan tersebut dapat diukur dari pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dan biaya yang berhasil diminimalisir untuk mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan konsep universal health coverage (UHC). Namun, belum ada kajian yang secara khusus melakukan pengukuran UHC di Indonesia secara komprehensif hingga tingkat provinsi.…
Koalisi Ketenagakerjaan mendapatkan kesempatan melakukan pembicaraan kebijakan dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan jajarannya. Selain memperkenalkan Koalisi Ketenagakerjaan kepada Menteri Ida Fauziyah, dialog kali ini juga bertujuan menjaga dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah yang selama periode Menteri Hanif telah berjalan dengan baik. Koalisi Ketenagakerjaan terbentuk tahun 2016, terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh di tingkat…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan 2015-2019 pada 5 Desember 2014 lalu. Salah satu komponen utama dalam peta jalan ini adalah Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan bank yang beroperasi di Indonesia menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahunan terkait pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan…
Dalam beberapa dekade terakhir, digitalisasi di sektor bisnis telah mampu mengubah lanskap perusahaan menjalankan bisnisnya. Kini, di era ekonomi digital, perusahaan-perusahaan dapat menjalankan bisnisnya di luar negara asalnya tanpa harus membangun kantor secara fisik. Hal ini telah berimplikasi terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan. Isu yang paling mendapat perhatian adalah apakah aturan pajak pendapatan internasional masih relevan di mana aset tidak…
Pada hari Selasa, 17 September 2019 Perkumpulan PRAKARSA merayakan ulang tahun yang ke 15 tahun. Acara ini dirayakan melalui seminar nasional dengan thema 15 Years of Welfare Initiative: Advancing Sustainable Missions dengan dihadiri oleh lebih dari 120 lebih peserta yang terdiri dari masyarakat sipil, lembaga penelitian, akademisi dan pemerintah. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC dan menyanyikan lagu Indonesia Raya…
Di atas adalah judul talkshow di Radio KBR 68 pagi ini jam 9-10. Talkshow yang dipandu Don Brady dan diproduseri Vitri ini menghadirkan Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA) dan Doktor Abdillah Ahsan, Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI melalui sambungan telepon. Cukai adalah pungutan oleh negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu, misalnya rokok, tembakau dan alkohol.…
Tobacconomics, a grant-funded research initiative of the University of Illinois at Chicago (UIC), welcomes five new research partners to build the evidence base for effective tobacco tax policies in low- and middle-income countries. The new partners include: the Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) in Jakarta, Indonesia; the Ark Foundation in Dhaka, Bangladesh; Centro de Investigación Económica y Presupuestaria…
Research Associate Perkumpulan PRAKARSA, Luhur Fajar Martha, menjadi pembahas dalam acara Knowledge Sharing Program (KSP) yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019. Kegiatan ini merupakan pembahsan kedua Seri Bunga Rampai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Seri Bunga Rampai ini berisi kumpulan tulisan yang secara rinci memaparkan hasil kajian terkait PNPB dari…
Kegiatan expert review mengenai Riset “Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya” menghasilkan berbagai temuan sebagai berikut: 1) Tarif premi tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional; 2) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan pengguna layanan kesehatan JKN paling besar, tetapi mereka adalah penunggak terbesar; 3) Penentuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum jelas karena terdapat…