Improving productivity and competitiveness is at the heart of Nawacita, the nine-point development agenda of the Joko “Jokowi” Widodo government. However, while a strong focus on the economy, and infrastructure is evident, a lack of attention to improving workforce competitiveness is also apparent. Its predecessors have left the current administration with a legacy of low human development indicators, which remains…
Hasil tes PIAAC atau Programme for the International Assessment of Adult Competencies terbaru, survei terhadap tingkat kecakapan orang dewasa yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan. Indonesia terpuruk di peringkat paling bawah pada hampir semua jenis kompetensi yang diperlukan orang dewasa untuk bekerja dan berkarya sebagai anggota masyarakat. Sebutlah seperti kemampuan…
Mekanisme redistribusi dan dorongan ekonomi rakyat senilai lebih dari Rp 100 triliun melalui mudik Lebaran telah usai. Ekonomi pun kembali ke sediakala. Ekonomi dunia masih kempis, apalagi pasca ”Brexit”, membuat agregat permintaan dan harga komoditas malas beranjak. Pelaku ekonomi kini cenderung menahan ekspansi, wait and see. Sebagai negara yang memiliki keterkaitan tinggi pada komoditas, Indonesia terkena dampak kelesuan ini. Gerak…
The acceleration of infrastructure development is the key program of President Joko “Jokowi” Widodo and Vice President Jusuf Kalla. However, despite the enormous budget allocation for infrastructure, how it is going to leverage human development in all forms remains an important question. Simply boosting giant projects should not be the aim of infrastructure development; rather, the goal should be the…
Era keterbukaan keuangan dunia telah menggetarkan pengemplang pajak. Zaman kegelapan dan remang-remang keuangan telah berakhir di dunia. Yurisdiksi yang dikenal sebagai surga pajak, seperti Singapura, Hongkong, Swiss, dan Mauritius, bahkan akan membuka informasi rekening warga asing. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berhasil menekan melalui skema common reporting standard (CRS) dan pertukaran informasi otomatis yang didukung penuh anggota G-20.…
AH MAFTUCHAN *) Kemiskinan masih menjadi salah satu problem utama pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rakyat miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sebanyak 28,59 juta orang, setara dengan 11,22 persen penduduk (Maret 2015). Mereka inilah yang berada dalam kemiskinan kronis karena berada di bawah garis kemiskinan: pengeluaran per…
Elysium, sebuah film futuristik produksi tahun 2013, menggambarkan bagaimana kegagalan kebijakan sosial ekonomi pada akhirnya membelah umat manusia menjadi dua. Di film itu, si kaya—kebanyakan berkulit terang—tinggal di habitat artifisial ruang angkasa berfasilitas mewah dengan sopan santun tinggi. Sementara si miskin, kebanyakan kulit berwarna, hidup di bumi yang kumuh, bak penampungan sampah raksasa dengan hukum rimbanya. Laporan lembaga kemanusiaan Oxfam…
Empat dekade telah lewat, tetapi potret kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak banyak berubah. Ketimpangan antara kawasan timur dan barat masih tinggi hingga kini. Otonomi daerah perlu diberdayakan agar pemerataan kesejahteraan benar-benar terwujud. Menyongsong berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, kondisi kemiskinan multidimensi akan menjadi hambatan mendasar bagi kemampuan kompitisi daerah. KOMPAS l Kesejahteraan Era Otonomi Daerah l 28 November 2014 —————————- Selengkapnya bisa…
Bank Dunia mengeluarkan Kajian Kebijakan Pembangunan hari ini (23 Juni 2014) di Jakarta, dalam acara tersebut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan “Indonesia harus tumbuh 9 persen untuk menghindari jebakan kelas menengah.” Kami kurang menyetujui hal ini. Hal yang menjadi prioritas pada saat ini bukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun memastikan agar pertumbuhan berkualitas. Artinya, bagaimana pertumbuhan mampu…
Kondisi fiskal negara maju yang berdarah-darah, sebaliknya perusahaan multinasional (MNC) menyembunyikan keuntungan raksasa, telah menimbulkan kemarahan. Dikalkulasi aset keuangan Rp 230.000 triliun atau 250 kali ekonomi Indonesia disembunyikan di yurisdiksi ”surga pajak”. Meski negara maju begitu geram, yang lebih dirugikan sebenarnya negara berkembang. Lokasi fisik beroperasinya MNC, terutama di sektor ekstraktif, komoditas atau buruh murah, ada di negara berkembang. Aset…