The Constitution promises every citizen access to social security and emphasizes the role of the state in providing universal social security coverage. On Jan. 1, citizens started to see the fulfillment of such promise, as the long-awaited national health insurance (JKN) came into effect. Dubbed the largest health insurance in the world, the JKN will first cover approximately 120 million…
With the glittery economic indicators prior to the recent rupiah depreciation, Indonesia has set an ambitious plan to climb the ladder and join the developed countries league. These days, the hustle and bustle of the APEC economic forum and the euphoria surrounding the events, however, should not cloud us from the real hurdle to becoming a developed country. A big…
Presiden SBY mengadakan rapat kabinet terbatas yang juga dihadiri oleh kalangan dunia usaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan beberapa pimpinan dunia usaha membahas paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah dan harga saham. Ada empat paket kebijakan ekonomi yang dilakukan. Pertama, kebijakan stimulus fiscal dengan memberikan keringan pajak bagi industry…
*) Ahmad Erani Yustika Pascareformasi ekonomi 1998 telah memunculkan kenyataan ganjil. Ekonomi nasional kerap dipuji di luar negeri dan lembaga internasional, tetapi miskin tepuk tangan dari publik di dalam negeri. Pemerintah sering mengutip penilaian pihak luar untuk melegitimasi prestasi, sekaligus menepis fakta-fakta keseharian yang disampaikan rakyat, yang membalikkan semua klaim pemerintah. Apa yang aneh dari fenomena ini? Jawabannya mungkin terdapat dalam…
Coordinating People’s Welfare Minister Agung Laksono said in a statement (The Jakarta Post, July 14, 2011) that the government was not ready to provide universal healthcare coverage as mandated by Law No. 40/2004 on National Social Security System (SSJN) because of problems with access to healthcare facilities and the availability of health workers, particularly in remote areas. The remarks appear…
Pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih diperpanjang. Bagaimana tranformasi empat BUMN menjadi BPJS belum dapat disepakati. Apakah keempat BUMN dilebur jadi satu atau dua BPJS, atau BPJS-BPJS baru itu merupakan tambahan dari empat BUMN yang ada? Kehati-hatian memang diperlukan. Tentu hal ini tidak boleh mengurangi kesediaan untuk berubah, bahkan percepatan, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi mengingat Indonesia sudah…