Policy Brief

Cukai Rokok Tinggi: Menuju Indonesia Sehat Badan dan Sehat Fiskal

Cukai Rokok Tinggi: Menuju Indonesia Sehat Badan dan Sehat Fiskal

Pemerintah Indonesia beralasan bahwa kebijakan pembatasan konsumsi tembakau akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional, mengancam petani dan industri rokok. Padahal, penerapan kebijakan pembatasan rokok yang lemah akan semakin mencengkram ekonomi kelompok miskin. Bahkan, WHO (2018) menyatakan bahwa beban kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi rokok menyebabkan rumah tangga jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Indonesia adalah salah satu dari sembilan negara di…

Read More

Indeks Kemiskinan Multidimensi: Memotret Wajah-Wajah Kemiskinan di Indonesia

Indeks Kemiskinan Multidimensi: Memotret Wajah-Wajah Kemiskinan di Indonesia

Hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia masih diukur melalui satu dimensi saja, yakni dimensi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Pengukuran ini lebih dikenal dengan pengukuran dimensi moneter. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam…

Read More

The Effect of Large Cigarette Price Increases on Smoking Behavior In Indonesia: What Smokers Tell Us

The Effect of Large Cigarette Price Increases on Smoking Behavior In Indonesia: What Smokers Tell Us

Indonesia has very low cigarette prices because of low cigarette taxes and a large number of tax tiers. This contributes to Indonesia having amongst the highest rates of smoking in the world. Global evidence shows that increases in taxes and prices cause smokers to quit, continuing smokers to smoke less, and lower initiation among youth. New research in Indonesia confirms…

Read More

Illicit Cigarettes in Indonesia are Not the Problem the Tobacco Industry Claim it to be

Illicit Cigarettes in Indonesia are Not the Problem the Tobacco Industry Claim it to be

Illicit cigarettes are rare in Indonesia. Less than 2% of cigarettes packs collected in a recent national survey were illicit. Illicit trade has declined over time, continuing a trend described by previous research. These declines coincided with the largest increases in excise taxes and cigarette prices in Indonesia. The low level of illicit trade is likely a function of market…

Read More

Menguak Aliran Keuangan Gelap di Enam Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia

Menguak Aliran Keuangan Gelap di Enam Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia

Pada kurun 1989-2017, aliran keuangan gelap enam komoditas ekspor unggulan Indonesia: batu bara, tembaga, minyak sawit, karet, kopi dan udang-udangan/krustasea sebesar 142,07 miliar dolar Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut: aliran keuangan gelap yang masuk (illicit financial inflows) ke Indonesia dengan cara over-invoicing sebesar 101,49 miliar dolar Amerika Serikat dan aliran keuangan gelap yang keluar (illicit financial outflows dari Indonesia…

Read More

Klaim Industri Rokok atas Peredaran Rokok Ilegal Tidak Terbukti

Klaim Industri Rokok atas Peredaran Rokok Ilegal Tidak Terbukti

Rokok Ilegal tergolong langka di Indonesia. Kurang dari 2% bungkus rokok yang dikumpulkan dalam penelitian nasional terbaru teridentifikasi ilegal. Perdagangan rokok ilegal telah menurun dari waktu ke waktu, tren yang berlanjut telah dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Penurunan ini bersamaan dengan kenaikan pajak cukai dan harga rokok di Indonesia. Rendahnya tingkat perdagangan ilegal kemungkinan merupakan fungsi dari dominasi rokok kretek di…

Read More

Kumpulan Policy Brief Perkumpulan Prakarsa 2014-2018

Kumpulan Policy Brief Perkumpulan Prakarsa 2014-2018

Berikut adalah Policy Brief Perkumpulan Prakarsa terkait isu kesejahteraan sosial dan program pembangunan indonesia. Tema-tema seperti Illicit Financial Flows (IFF), Pembiayaan pembangunan, Hasil Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) hinggga terkait isu kesehatan Ibu dan Anak bisa anda baca lengkap dalam daftar hasil penerlitaan di bawah ini. (Klik pada tautan untuk membaca lengkap atau mengunduh dokumen dalam file PDF : Jaminan…

Read More

White Paper Revisi Undang-Undang Perbankan

White Paper Revisi Undang-Undang Perbankan

Saat ini, Pemerintah dan DPR untuk ketiga kalinya berupaya untuk mengubah UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Beberapa faktor telah mendorong perubahan ini, diantaranya, 1) perubahan mendasar pada industri perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya seiring krisis global 2008, khususnya dalam hal  penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan peran pemerintah. 2) kebutuhan yang semakin besar untuk pembiayaan pembangunan, pemerataan ekonomi,…

Read More

Jaminan Kesehatan Nasional: Implementasi, Koreksi dan Keberlanjutan

Jaminan Kesehatan Nasional: Implementasi, Koreksi dan Keberlanjutan

Universal  Healthcare Coverage (UHC) di Indonesia hingga tahun 2017 baru mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah peserta 183 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2018). Target kepesertaan JKN 100% di tahun 2019 sulit dicapai karena masih ada 27,1% jumlah penduduk yang belum menjadi peserta JKN. Bahkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tahun 2019 memprediksikan capaian kepesertaan JKN sebesar 82,4%.…

Read More

Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak

Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak

Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak Di balik catatan impresif ojek daring dalam memberikan alternatif transportasi yang cepat dan terjangkau, belum banyak yang mengulik kelayakan kerja pengemudinya. Prakarsa menemukan bahwa pengemudi ojek daring belum menikmati kerja layak. Sementara itu, Prakarsa menemukan fakta lain yang belum banyak diketahui publik, yakni pengemudi ojek daring belum menikmati kerja layak. Pengemudi ojek daring masih…

Read More