WE Online, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan seorang petinggi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi tersangka dalam kasus suap pajak. Penetapan tersangka dilakukan dalam kasus suap terkait pembayaran pajak yang telah dilakukan sejumlah perusahaan. Adapun modus dan tujuan dari penyuapan ini adalah untuk meringankan pembayaran wajib pajak perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut,…
The PRAKARSA, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat, menilai revolusi digital harus menjadi perhatian utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bisnis.com, JAKARTA – Tantangan perpajakan ke depan akan semakin komplek, baik secara internal maupun eksternal. Terlebih lagi, saat ini kondisi ekonomi mengalami perlambatan akibat pandemi dan perubahan bisnis. Oleh karena itu, revolusi…
Pada awal Februari lalu, tanggul kolam limbah perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau, Kalimantan Utara, jebol dan mencemari Sungai Malinau dan Sesayap. DPD perwakilan Kaltara, telah menyurati KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kapolri seminggu setelah tanggul jebol. Pada 10 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan sanksi. Dalam SK Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang sanksi…
KBRN, Jakarta: Laporan lembaga urgewald berbasis di Jerman melaporkan sebanyak 6 bank nasional Indonesia masih memberi pinjaman ke perusahaan batu bara, terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020, selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Koordinator Responsi Bank AH Maftuchan menyatakan, hal ini bertolak belakang atau melawan tren pembiayaan berkelanjutan (sustainability finance). “Lembaga keuangan diharapkan sudah mulai mengalihkan pendanaannya ke…
tirto.id – Koalisi Responsibank Indonesia mempertanyakan kesungguhan bank nasional soal pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebagai respons atas krisis ekologi secara global yang harus segera dijalankan di Indonesia. Sebab, perbankan nasional masih memberikan pinjaman bagi industri batu bara. Ah Maftuchan, Koordinator Koalisi Responsibank Indonesia, koalisi organisasi masyarakat yang mempromosikan penerapan sustainable finance berkata mengacu laporan lembaga Urgewald yang berbasis di Jerman…
Berita Baru, Jakarta – Koalisi Responsibank Indonesia menilai bank nasional di Indonesia belum serius dalam melakukan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebagai respon atas krisis ekologi secara global harus segera dijalankan di Indonesia. Koordinator Koalisi Responsibank Indonesia Ah Maftuchan mengatakan lembaga keuangan di Indonesia harusnya dapat menghentikan pendanaannya kepada industri batu bara yang menghasilkan emisi dan kerusakan lingkungan. Ia menyebutkan, mengacu pada…
JAKARTA, KOMPAS.TV– Koalisi Responsibank Indonesia meminta lembaga keuangan di tanah air untuk mengalihkan pemberian kreditnya. Dari industri batubara ke industri yang lebih berkelanjutan. Menurut Koalisi Responsibank Indonesia, banyak investor global yang kini sudah tidak lagi membiayai industri batubara. Lantaran, batubara merusak lingkungan dan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca, yang menyebabkan kenaikan temperatur bumi dan perubahan iklim. Namun, laporan lembaga Urgewald yang berbasis di Jerman, menunjukkan…
Indonesiainside.id, Jakarta – Laporan lembaga urgewald yang berbasis di Jerman menunjukkan sebanyak enam bank nasional Indonesia tercatat masih memberi pinjaman ke perusahaan batubara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020, selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Koordinator Responsi Bank, AH Maftuchan, menyampaikan, total pinjaman tersebut senilai 6,29 miliar dolar AS atau senilai Rp89 triliun…
Di masa pandemi, orang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Singkatnya, ketimpangan makin menganga. Demikian riset Oxfam. tirto.id – Lembaga riset Oxfam menyatakan pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketimpangan di dunia semakin meningkat. Pendeknya, virus Corona membuat yang kaya tetap bahkan semakin kaya sementara yang miskin akan semakin miskin. Dalam riset bertajuk “Virus Ketimpangan”, Oxfam mencatat kekayaan 1.000 miliuner dunia sempat…
Pajak galian C di Kabupaten Jepara terbilang rendah, tak sebanding dengan dampak buruk lingkungan yang ditimbulkan. Musababnya karena kisruh aturan hingga maraknya praktik tambang ilegal. Liputan ini kerja sama Tempo Institute, Tempo, Serat.id, dan The Prakarsa. Dalam dua bulan terakhir, rasa waswas kerap menyergap Maslikan. Pria 42 tahun warga Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah itu khawatir sewaktu-waktu…