Tambang batu bara ilegal mewabah. Aneka modus dilakukan. Dengan patgulipat, perizinan di tangan, untung pun digenggam. Sebuah rumah sederhana yang belum rampung berdiri di antara hamparan lahan bekas galian tambang batu bara. Sekitar 20 meter dari bangunan bertipe 36 itu tampak lubang tambang menganga seluas 50 meter persegi yang digenangi air berwarna hijau. Penduduk di Kampung Loka Bahu, Kecamatan Kunjang,…
Demi melancarkan bisnis, para pengusaha batu bara di Kalimantan Timur rajin memberikan setoran ke pejabat pemerintah. Bupati Kutai Kertanegara terciduk. Bisnis batu bara yang marak di Kalimantan Timur terjalin dalam hubungan yang ‘mesra’ antara pengusaha dan aparat negara. Pejabat pemerintah daerah kerap mendapat keuntungan berupa setoran tatkala mengutip dari pengusaha yang hendak membereskan urusan mereka, dari melancarkan perizinan hingga mengawasi…
Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyimpan segudang masalah. Diduga ada ratusan triliun rupiah potensi pajak yang hilang. Cuaca cerah mengiringi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan rombongan menembus Sungai Mahakam. Agus, ditemani penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari dan beberapa pejabat daerah, menelusuri sungai yang menjadi arus lalu lintas utama transportasi perdagangan batu bara di Kalimantan Timur itu.…
Potensi penerimaan pajak dari sektor batu bara di Kalimantan Timur masih terbuka lebar. Namun, ada sejumlah wilayah abu-abu yang sulit ditembus. Tumpukan batu bara setinggi 15 meter terlihat jelas dari Dermaga Loa Janan, Desa Bakungan, Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur. Sebuah konveyor menghubungkan area gunungan emas hitam tersebut ke ponton atau kapal pengangkut di dermaga pinggir Sungai Mahakam itu. Ketika Katadata.co.id menyambanginya November…
INVESTIGASI BATU BARA “Perbedaan Data Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara” KPK menyoroti pengawasan yang lemah karena inspektur tambang kurang berdaya di daerah. Ternate, 9 Juni 2014. Ini waktu bersejarah dalam sistem pengawasan industri batu bara. Ketika itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam (GN-PSDA). Selain Ketua KPK, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung menandatangani deklarasi…
“Itu kan aneh. Wajar jika kemudian muncul kecurigaaan terjadi kolusi antara pejabat yang mendukung rekomendasi KADI tersebut dan segelintir pengusaha yang selama ini menguasai pasar terigu nasional,” kata pengamat kebijakan publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, di Jakarta, Senin (27/2). Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supratikno mengemukakan pemerintah tidak boleh melindungi kebijakan yang tidak prorakyat sebab Indonesia memang…
Pascareformasi ekonomi 1998 telah memunculkan kenyataan ganjil. Ekonomi nasional kerap dipuji di luar negeri dan lembaga internasional, tetapi miskin tepuk tangan dari publik di dalam negeri. Pemerintah sering mengutip penilaian pihak luar untuk melegitimasi prestasi, sekaligus menepis fakta-fakta keseharian yang disampaikan rakyat, yang membalikkan semua klaim pemerintah. Apa yang aneh dari fenomena ini? Jawabannya mungkin terdapat dalam tarik-menarik indikator untuk…
Press Release: Komisi Anggaran Independen (KAI) Pemeriksaan rinci dan Evaluasi terhadap dokumen APBN 2011 dan realisasinya yang dilakukan oleh Tim Koalisi Anggaran Independen (KAI) memperlihatkan bahwa realisasi anggaran 2011 dicirikan oleh dua hal utama: (1) anggaran habis sebagian besar untuk biaya pejabat politik dan birokrasi, sementara (2) sisanya remah-remah dialokasikan untuk program-program yang baik yang pro warga negara. Ketahanan dan…
Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung inkonstitusional karena belum berorientasi pada sebesar-besarnya…
Coordinating People’s Welfare Minister Agung Laksono said in a statement (The Jakarta Post, July 14, 2011) that the government was not ready to provide universal healthcare coverage as mandated by Law No. 40/2004 on National Social Security System (SSJN) because of problems with access to healthcare facilities and the availability of health workers, particularly in remote areas. The remarks appear…
