Jakarta, 19 Desember 2019 – Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka kran ekspor benih lobster bukan merupakan rencana kebijakan yang tepat. Ekspor benih lobster akan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang lebih besar dari ekspor lobster. “Pemerintah harus melakukan fasilitasi budi daya benih lobster menjadi lobster di dalam negeri. Ekspor lobster dewasa akan lebih berpotensi meningkatkan penerimaan…
Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan yang diklaim paling rendah sepanjang sejarah Indonesia yakni sebesar 9,82 persen. Pemerintah menyatakan keberhasilannya dalam menurunkan persentase penduduk miskin hingga tinggal satu digit. Dalam berita Resmi Statistik BPS dinyatakan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 9,82 persen pada Maret 2018, berkurang dibandingkan pada September 2017 yang mencapai 10,12 persen. Tercatat sebanyak 633,2…
Our Executive Director, Ah Maftuchan, will be one of the speakers for Asia Europe People’s Forum (AEPF): Social Justice Cluster Conference, together with Lidy Nacpil (Philippines), Ghulam Mustafa Talpur (Pakistan), and Vedran Horvat (Croatia). The dialogue will be held on June 9, in Barcelona, talking about The Environment, Inequality, and Taxes. The conference itself is the second in a series of…
Pada tahun 2015, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.296 triliun, meningkat mencapai 31,9% dibanding realisasi penerimaan tahun 2014. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah perpajakan di Indonesia. Hingga pertengahan Maret 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru mencatat penerimaan pajak sebesar Rp. 160 triliun. Nilai ini jauh dari target yang ditetapkan, bahkan masih di bawah realisasi penerimaan pajak…
Press Release: Komisi Anggaran Independen (KAI) Pemeriksaan rinci dan Evaluasi terhadap dokumen APBN 2011 dan realisasinya yang dilakukan oleh Tim Koalisi Anggaran Independen (KAI) memperlihatkan bahwa realisasi anggaran 2011 dicirikan oleh dua hal utama: (1) anggaran habis sebagian besar untuk biaya pejabat politik dan birokrasi, sementara (2) sisanya remah-remah dialokasikan untuk program-program yang baik yang pro warga negara. Ketahanan dan…
66 Tahun Peringatan Proklamasi Kemerdekaan;APBN Tak Kunjung Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung inkonstitusional karena belum berorientasi pada sebesar-besarnya…