HASIL PENELIATAN PERKUMPULAN PRAKARSA TAHUN 2013-2016—BAGIAN SATU

Berikut adalah kumpulan penelitian yang dilakukan perkumpulan Prakarsa terkait isu kesejahteraan sosial dan program pembangunan indonesia. Tema-tema seperti Illicit Financial Flows (IFF), Pembiayaan pembangunan, Hasil Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) hinggga terkait isu kesehatan Ibu dan Anak bisa anda baca lengkap dalam daftar hasil penerlitaan di bawah ini. (klik pada tautan judul untuk membaca lengkap atau mengunduh dokumen PDF :

Calculating Illicit Financial Flows to and from Indonesia: a Trade Data Analysis, 2001–2014

Illicit Financial Flows (IFF), a term that is broadly defined as funds or money, capital, funds or assets “received, transferred or used illegally” cross state borders has been a contested topic within the international community due to the magnitude of its size compare to a country’s economy. Sluggish global economic growth, in the developed and developing countries alike has led countries to search for more revenues for financing development for their citizens such as for health and education, energy and other social expenditures that are at risk of being reduced. In the Third International Conference on Financing for Development Action Agenda in Addis Ababa in July 2015, all nations have adopted and pledged themselves to double the effort to substantially decrease the illicit financial flows in 2030. Curbing IFF is also a target under Goal 16 of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Assessing Indonesia’s Tax Optimization

Taxation constitutes one of the main elements of government management—which includes empirical observations and thought regarding the role of government in economic development. Taxes themselves comprise – rightly so – the main source of a country’s income. Based on this income, the government can regulate economic conditions and growth, rates of unemployment and inflation, leading not only toward economic ends (such as increasing per capita income, economic growth, reducing unemployment and stabilizing the economy) but also, social improvement ends, such as equity, education and health. Nicholas Kaldor – a leading British economist – argued that in order to progress, a country must be able to collect taxes amounting to 25 to 35% of its gross domestic product (GDP).

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Pembiayaan Pembangunan Pasca – 2015 : Memperbanyak Sumber, Melipatgandakan Alokasi dan Mendemokratiskan Pengelolaan

Pembiayaan pembangunan merupakan salah satu pembicaraan terhangat dalam dinamika pembangunan global. PBB mengakui bahwa permasalahan pembiayaan pembangunan masih didominasi skema bantuan global yang efektifitas dan akuntabilitasnya makin dipertanyakan. Bantuan pembiayaan pembangunan yang besar tidak otomatis membantu penurunan kemiskinan dan peningkatan kesehatan. Dari berbagai studi yang ada, bantuan pembangunan terbukti tidak mampu mengatasi “poverty trap”. Pasalnya penyalahgunaan bantuan oleh elit-elit di negara berkembang-miskin marak. Jutaan dolar bantuan telah menjebak negara miskin-berkembang ke dalam ketergantungan, korupsi, dan kemiskinan yang berkelanjutan. Jelas, tanpa ada perubahan tata kelola yang lebih akuntabel, maka bantuan pembiayaan pembangunan akan mubadzir. Sementara itu, upaya mendorong peningkatan kemampuan negara berkembang dan miskin dalam pembiayaan pembangunan masih belum optimal. Diperlukan skema pembiayaan pembangunan alternatif yang memberi perluang bagi negara miskin-berkembang untuk mampu membiayai pembangunannya secara mandiri. Sehingga pembangunan pasca-2015 dari sisi pembiayaan tidak hanya bergantung dari bantuan global. Porsi pembiayaan pembangunan domestik makin meningkat. Sumbernya dapat digali dari perdagangan, pajak, remitansi dan lainnya.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Ketimpangan Perpajakan di Indonesia: Pemetaan Awal atas Area dan Pilihan Kebijakan untuk Mengatasinya

Ketimpangan pendapatan (income inequality) merupakan salah satu isu global yang hangat pada satu dekade terakhir ini. Ketimpangan pendapatan terjadi karena distribusi dan penguasaan sumber daya alam yang tidak seimbang. Selain itu, kebijakan publik – perpajakan, ketenaga-kerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain – yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan juga menjadi pemicu ketimpangan baik ekonomi maupun non-ekonomi. Lebih jauh, ketimpangan juga disebabkan oleh adanya mekanisme pasar yang tidak adil. Pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal pada dasarnya dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil dan merata. Namun, dalam praktik yang ada, pajak justru menjadi salah satu sumber atau penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Adanya tarif pajak yang lebih berpihak kepada kelompok masyarakat kaya dan super kaya adalah bukti yang paling kontras.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Inequitable Taxation in Indonesia

Income inequality is now on the political agenda due to the widening gap between the rich and poor. There are a number of factors that are causing the inequitable distribution of wealth. For example, public policies such as taxation, labor, education, health that are inconsistent with the principles of justice and equity are also contributing to widening economic and non-economic disparities. Another causal factor is an unfair market mechanism. Taxes as a fiscal policy can function as an instrument for fair and equitable economic distribution. However, in practice, taxes are a source or cause of economic inequality. Tax rates that put the wealthy and super-wealthy at a more advantaged position are proof of this paradoxical effect.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

G-20 dan Transparansi Perpajakan Global : Memperkuat Peranan Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing

Transfer pricing (TP) merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam perpajakan internasional. Perdebatan tentang tax avoidance dan tax evasion tidak hanya beredar di kalangan politisi, pebisnis dan aktifis lembaga sosial, namun sampai ke kalangan selebritis dunia. Arus keuangan ilegal (illicit financial flows/illegal capital flight) merupakan praktik pergerakan uang secara ilegal antar-negara melalui transfer dan pembayaran untuk menyembunyikan asset dan kewajiban pajak. Praktik TP mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Studi Kasus Kebijakan Penurunan Kematian Ibu & Anak Baru Lahir di Kabupaten Pasuruan,Takalar dan Kupang

Penelitian ini merupakan upaya menggali good practices penurunan angka kematian ibu hamil dan kematian balita dan bayi di Kabupaten Pasuruan, Kupang dan Takalar. Selain menggali faktor-faktor apa saja sehingga bisa menuai keberhasilan, juga ditelusuri pula hambatan dan tantangan implementasi kebijakan-kebijakan di ketiga kabupaten tersebut. Diharapkan dari temuan-temuan yang ada, hal ini bisa menjadi inspirasi kebijakan pada tingkat nasional ataupun daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tempat studi. Penelitian ini dapat dilakukan berkat support dari EED (Evangelischer Entwicklungs Dienst) Jerman dan atas kerja keras dari tim peneliti.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal & Sri Lanka

Penelitian dengan judul “Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Lanka” ini bertujuan menganalisis konteks kebijakan penurunan AKI dan AKBA di Nepal dan Sri Lanka, memaparkan bagaimana pemerintah di Sri Lanka dan Nepal membangun dan mengembangkan sistem kesehatan yang kondusif untuk penurunan AKI dan AKBA, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penurunan AKI dan AKBA dan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dikonteks-tualisasikan di Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Sri Lanka dan Nepal dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah dari Indonesia mampu memberikan layanan kesehatan yang baik untuk warganya khususnya untuk ibu dan anak sehingga mampu menurukan AKI dan AKABA dengan sangat tajam. Penelitian ini dapat dilakukan berkat dukungan pembiayaan dari EED (Evangelischer Entwicklungs Dienst) atau BfdW (Brot für die Welt) Jerman.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

The Challenge of Poverty Research in Indonesia: Should Poverty Alleviation Data be Politically Correct?

This paper argues that development actors may uphold their poverty data interpretation because they deem it ‘politically correct’ and necessary to reduce the political risks incurred to their organisation by the opposite interpretation. This is exemplified through a case study of a contemporary poverty debate in Indonesia that was occurred after an independent local research and advocacy adjusted poverty data and brought different interpretation from the published official data. The case will be analysed to show how poverty alleviation data are political and that it needs to be challenged by a more diverse development actors.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Policy Update: Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia

Hasil Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukan ada persoalan dalam pencapaian target penurunan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia. Malahan yang membuat kita tercegang adalah terjadi peningkatan yang signifikan dari AKI. Peningkatannya luar biasa mengejutkan yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih besar dibanding pencapaian tahun 2007 yaitu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (BKKBN, 2013). Ini menjadikan kondisi kesehatan ibu (ibu melahirkan) mirip dengan kondisi tahun 1997 (Saputra, 2013b). Artinya, terjadi kemunduran dalam pencapaian target penurunan AKI di Indonesia.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..


An Analysis of Quality of Life In West Sumatera Province : Using the Z-Score Method with Susenas 2008

Tulisan ini mencoba masuk dalam perdebatan perbedaan status kualitas hidup antara kabupaten/kota di Sumatera Barat, di mana analisis yang dikembangkan menggunakan pendekatan spasial dengan metode Z-Skor. Dengan mengunakan data Susenas 2008 akan digambarkan pencapaian kualitas hidup masing-masing daerah yang akan di kategorikan dalam empat peringkat. Hasil analisis akan memperlihatkan sejauhmana pembangunan selama ini dilakukan telah memunculkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat antar daerah dan bagaimana pendekatan spatial menjelaskan fenomena tersebut yang ditinjau dari beberapa aspek seperti keadaan geografis, ekonomi dan demografi.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Pengaruh Faktor Demografi terhadap Resiko Gizi Buruk pada Tiga Komunitas di Sumatera Barat

Persoalan gizi dalam pembangunan kependudukan masih merupakan persoalan yang dianggap menjadi masalah utama dalam tatanan kependudukan dunia. Sehingga persoalan ini menjadi salah satu poin penting yang menjadi kesepakatan global dalam Milleneum Development Goals (MDGs). Setiap negara secara bertahap harus mampu menguranggi jumlah balita yang bergizi buruk atau kurang gizi sehingga mencapai 15 % pada tahun 2015. Di Indonesia persoalan gizi ini juga merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan manusia. Sebagai salah satu negara dengan kompleksitas kependudukan yang sangat beraneka ragam, Indonesia dihadapi oleh dinamika persoalan gizi buruk. Walaupun proses pembangunan di Indonesia telah mampu mengatasi persoalan ini tapi dilihat dari kecenderungan data statistik masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan terutama menyangkut persoalan balita kekurang gizi.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia

Perkembangan studi tentang kemiskinan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam analisis Human Development Report (HDR) yang diajukan oleh United National Development Program (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan baru melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Intra Household Priority for Employment Opportunity: A Challenge for Rural Women Despite Gender Indiscrimination – A Case Study from Banyuwangi, East Java

Pertumbuhan ekonomi dan menggembungnya pendapatan per kapita, produk domestik bruto, cadangan devisa maupun investasi asing ke Indonesia mendatangkan banyak pujian dunia internasional, namun juga menumbuhkan sinisme publik karena indikator-indikator ekonomi makro tersebut tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin, dan terutama mereka yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan: mereka yang berada di pedesaan. Keterbatasan ketersediaan lapangan kerja di pedesaaan berimbas kepada baik laki-laki sebagai pencari nafkah tradisional di konteks desa, namun juga terutama kepada kaum perempuan.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Kesehatan Ibu Anak & Jampersal di Nusa Tenggara Timur – Desk Research

Rekoemnadi Kebijakan

  • Diperlukan sosialisasi ke publik secara luas dan masif, tidak terbatas pada ibu hamil dan melahirkan namun juga pada keluarga dan masyarakat mengenai Jampersal. Jangkauan informasi yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan target sasaran terhadap skema program Jampersal;
  • Perlunya evaluasi dan monitoring atas implementasi Jampersal, selain oleh Kementerian dan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama, juga oleh masyarakat sebagai penerima manfaat serta DPRD/DPR/DPD atau LSM, sehingga efektifitas program dan kinerja pelaksanaan Jampersal terpantau;
  • Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang perlu menyusun target-target pembangunan kesehatan, terutama penurunan angka kematian ibu dan anak secara sinkron dengan target di level Provinsi dan Nasional, dengan menjabarkan langkah-langkah konkrit untuk mencapainya.

Baca / Unduh materi lengkap dalam file PDF di Sini..

Add Comment