SAATNYA DPR BERPIHAK; Mendorong APBN Pro Kaum Miskin
Kertas Posisi Masyarakat Sipil untuk Perlemen

Cetakan Pertama, November 2008

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2006-2008), Perkumpulan Prakarsa telah menyelenggarakan Program "Penguatan Demokrasi di Indonesia Melalui Pemberdayaan Panitia Anggaran dan Promosi Kebijakan Anggaran yang Pro Poor oleh Organisasi Masyarakat Sipil", yang diharapkan bisa memetakan dan mengusung gagasan-gagasan cerdas untuk meningkatkan kinerja Panitia Anggaran, sehingga layak disebut sebagai bintangnya APBN untuk kepentingan orang miskin.

Melalui beberapa kegiatan seperti seminar, diskusi terfokus, penelitian, dan penulisan working paper, program ini di antaranya telah menghasilkan 10 (sepuluh) tulisan yang mengangkat beberapa problem mendasar dalam mendorong anggaran yang berpihak kepada kaum miskin (diagnosa), dan mengemukakan usulan-usulan kongkrit (solusi) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.  Tulisan tersebut dirasa sangat penting dipresentasikan terutama kepada Panitia Anggaran DPR-RI. Persoalannya adalah, bagaimana mempresentasikan tulisan-tulisan yang panjang menjadi lebih ringkas dan mudah dimengerti oleh para anggota dewan yang memiliki keterbatasan waktu? Oleh karena itu, selain perlu mengirimkan edisi lengkap tulisan-tulisan tersebut, maka Perkumpulan Prakarsa telah mensintesakan tulisan-tulisan tersebut dalam edisi yang lebih sederhana tetapi tidak mengurangi substansi yang mau disampaikan.

Kertas Posisi ini telah dipresentasikan di depan anggota Panitia Anggaran, Pejabat Pemerintah terutama Departemen Keuangan dan Bappenas, partai politik, dan organisasi keagamaan. Sambutan mereka baik, bahkan berharap agar kerjasama masyarakat sipil dengan para pengambil kebijakan bisa dilaksanakan lebih intens, terutama masuk dalam ranah-ranah substansi permasalahan kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diusung dalam Kertas Posisi.


----------

INDEKS

- Sekapur Sirih
- Ringkasan
- 1. Persoalan Kemiskinan di Indonesia
- 2. Kebijakan dan Anggaran Pro Rakyat Miskin
- 3. Seberapa Pro Rakyat Miskinkah APBN?
- 4. Agenda Mendorong APBN Pro Rakyat Miskin
- 5. Peran DPR dan Prasyarat yang Dibutuhkan