Kumpulan Policy Brief Perkumpulan Prakarsa 2014-2018

Berikut adalah Policy Brief Perkumpulan Prakarsa terkait isu kesejahteraan sosial dan program pembangunan indonesia. Tema-tema seperti Illicit Financial Flows (IFF), Pembiayaan pembangunan, Hasil Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) hinggga terkait isu kesehatan Ibu dan Anak bisa anda baca lengkap dalam daftar hasil penerlitaan di bawah ini. (Klik pada tautan untuk membaca lengkap atau mengunduh dokumen dalam file PDF :

Jaminan Kesehatan Nasional

Universal  Healthcare Coverage (UHC) di Indonesia hingga tahun 2017 baru mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah peserta 183 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2018). Target kepesertaan JKN 100% di tahun 2019 sulit dicapai karena masih ada 27,1% jumlah penduduk yang belum menjadi peserta JKN. Bahkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tahun 2019 memprediksikan capaian kepesertaan JKN sebesar 82,4%.

Jika tidak ada upaya yang luar biasa maka penduduk akan kehilangan hak-hak kesehatan yang semestinya diterima. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan pentingnya implementasi UHC di mana semua orang akan dapat menerima pelayanan kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan tanpa menyebabkan kesulitan keuangan akibat kewajiban untuk membayar pelayanan kesehatan tersebut. UHC juga mencakup inisiatif kesehatan yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan yang lebih baik, misalnya kebijakan upaya pencegahan penyakit melalui vaksinasi, pemberian pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif yang berkualitas dan efektif (WHO, 2014).

Whitehead (1992) menegaskan bahwa UHC harus mengedepankan prinsip ekuitas kesehatan. Prinsip ini akan menciptakan persamaan dalam mengakses kesehatan. Artinya, ekuitas kesehatan berkelindan dengan gagasan keadilan dan kesetaraan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Potret Pelayanan Kesehatan Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya akselerasi pencapaian UHC. Salah satunya melalui program JKN yang diamanahkan oleh UU No. 40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU SJSN menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan meningkatkan martabatnya sebagai manusia. Prinsip penyelenggaraan JKN ialah asuransi sosial dan ekuitas (kesejajaran). Namun, capaian yang ada belum sesuai target dari sisi kepesertaan dan belum merefleksikan layanan yang berkualitas. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi JKN?

Selengkapnya Unduh  Policy Brief di Sini..

Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak

Di balik catatan impresif ojek daring dalam memberikan alternatif transportasi yang cepat dan terjangkau, belum banyak yang mengulik kelayakan kerja pengemudinya. Prakarsa menemukan bahwa pengemudi ojek daring belum menikmati kerja layak.

Sementara itu, Prakarsa menemukan fakta lain yang belum banyak diketahui publik, yakni pengemudi ojek daring belum menikmati kerja layak. Pengemudi ojek daring masih berstatus pekerja informal meskipun diposisikan sebagai mitra. Peningkatan pendapatan setelah menjadi pengemudi ojek daring pun tidak dibarengi dengan kemajuan hubungan kerja dan perlindungan atas ketenagakerjaan. Di sisi lain, nilai aset perusahaan penyedia aplikasi ojek daring naik tajam hingga puluhan trilun rupiah.

Merespon kondisi pengemudi ojek daring tersebut, maka perlu mendorong adanya regulasi yang mengatur ojek daring tidak hanya dari sisi transportasi semata, tetapi juga sisi perlindungan hak-hak pengemudi ojek daring. Prakarsa Policy Brief ini memaparkan pentingnya kerja layak bagi pengemudi ojek daring, menyoroti tantangan-tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pengemudi ojek daring dan memberikan rekomendasi kebijakan kerja layak bagi pengemudi ojek daring.

Pentingnya Kerja Layak

Kerja layak tidak sebatas penciptaan lapangan pekerjaan semata, tetapi juga penciptaan kualitas pekerjaan yang dapat diterima semua pihak. Kerja layak meliputi kesempatan bekerja secara produktif, menghasilkan pendapatan yang adil, memberikan keselamatan di tempat kerja, jaminan sosial untuk pekerja dan keluarganya, dan memberikan kebebasan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka, untuk mengatur dan berpartisipasi dalan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (ILO, 1999). Secara substansi, pilar-pilar kerja layak tersebut merupakan satu kesatuan dimensi kerja yang harus ditempatkan dalam satu framework.

Kerja layak penting untuk dicapai karena sebagian besar hidup manusia dihabiskan dalam lingkungan kerja dan setiap orang memiliki harapan untuk hidup lebih baik. Lanskap lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kebahagiaan dan kesehatan baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Bagaimanapun juga, tidak semua pekerjaan telah memenuhi standar kerja layak, terutama pekerjaan di sektor informal dengan ritme pendapatan yang tak menentu seperti di dunia ojek daring.

Kerja layak juga merupakan kunci dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai cara untuk mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berekelanjutan. Apabila orang-orang terhambat dalam mengakses kerja layak maka ketimpangan dan kemiskinan akan terus bertahan. Alhasil, kemajuan pembangunan akan berjalan lambat. 

Pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Riset International Labor Organization (ILO) menyebutkan bahwa negara yang berinvestasi pada pekerjaan yang berkualitas tumbuh lebih cepat. Artinya, tingkat lapangan pekerjaan (kuantitas) tidak bisa dipisahkan dari kualitasnya dalam memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi.


Selengkapnya Unduh  Policy Brief di Sini..

Implementation Of e-Government in Indonesia, What Is Necessary?

Corruption Perception Index (CPI) year 2015 placed Indonesia on 88th out of 168 countries measured scoring 36. The score improved by 2 points that improves 19 positions compared to the previous year. Indonesia is far behind its ASEAN partners like Singapore (CPI Score 86) and Malaysia (CPI Score 50). This is a sign that Indonesia is still fighting against corruption. The chance for corruption is high when practices of transparency, accountability, and participation don’t guide the governance process.

E-budgeting and e-planning are the two earliest applications of the e-government that were introduced upon the enactment of Presidential Instruction No. 3/2003 regarding the National Policy and Strategy of e-government implementation and the e-government Blue Print by the Minister of Information and Communication that was launched in 2004. After more than a decade, the government stated that in 2018, e-budgeting and e-planning should be applied nationwide. Nevertheless, lack of evidence on the real use of the existing local governments’ e-budgeting and e-planning by the intended users and operators, may hamper possible improvements for the system. Why does that problem matter? First, if the e-government facility is not used optimally, there is a possibility for the main users, i.e. the government officials, to bounce back and use the offline procedure hence wasting resources that have been poured to build and improve the e-government from a decade back. Second, if there are no lessons learned from the use of e-government facility by the intended users, the future implementation of e-government might lose opportunity to avoid the same mistakes that have been done in the previous systems. Thirdly, There are many and varied disincentives for village authorities and community actors to use the e-planning and e-budgeting. Through this research findings, we hope National government OGP actors are presented with compelling evidence and deliberate about it. So that, the final outcome of this project is to refine, improve and make more realistic future policy content and present policy delivery on e-government.

For More Click Here

Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja: Menuju Kualitas Hidup yang Lebih Baik bagi Pekerja

Peningkatan kualitas hidup bagi tenaga kerja merupakan isu yang berkembang pesat saat ini dalam pasar kerja global. Para pekerja bukan hanya bagian input produksi yang secara teori produksi harus dioptimalisasikan dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Dimana optimalisasi dalam model ekonomi konvensional menimbulkan kecenderungan terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja. Perusahaan cenderung menekan tenaga kerja agar lebih produktif sedangkan hak-hak tenega kerja selalu diabaikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam tata kelola perusahaan terhadap tenaga kerja. Tapi hal ini mendapatkan perlawanan secara global, para pekerja saat ini memiliki penawaran yang cukup kuat dan munculnya serikat-serikat pekerja juga menjadi basis gerakan dalam menuntut kesimbangan tata kelola tenaga kerja dalam perusahaan. Tekanan dari gerakan buruh secara global dan perubahan pemahaman perusahaan terhadap kualitas tenaga kerja telah memberikan angin segar dalam kerangka penataan tenaga kerja oleh perusahaan. Perusahaan telah menganggap bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari asset yang berharga bagi perusahaan. Maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh tenaga kerja. Sehingga perbaikan terhadap kualitas kehidupan bagi tenaga kerja merupakan bagian dari investasi perusahaan dalam mendapatkan optimlalisasi keuntungan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja dilakukan dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja (labor welfare), adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja (workers social security), peningkatan skill tenaga kerja (increasing workforce skill), perbaikan system pengupahan (wage system) dan hubungan industrial (industrial relationships). Bagi Negara industry maju, system kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja sudah sangat berkembang dan terkelola dengan baik. Tapi dibeberapa Negara berkembang seperti Indonesia, persoalan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja merupakan sesuatu hal yang sulit untuk diwujudkan oleh para pekerja.

Selengkapnya Unduh  Policy Brief di Sini..

Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunani. Fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfectionsii. Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. 

Tapi pada prakteknya, kebijakan subsidi di Indonesia justru keluar dari konteks perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin. Walaupun setiap tahun terjadi kenaikan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tapi anggaran tersebut justru sebagian besar dinikmati oleh kelompok menengah keatas seperti kasus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan beban bunga hutang terutama bunga obligasi rekap dari program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ini sangat ironis, ketika beban subsidi dalam APBN semakin besar dan menggerogoti APBN justru manfaatnya jatuh pada kelompok menengah atas. Terjadi disorientasi dalam kebijakan subsidi di Indonesia.

Selengkapnya Unduh  Policy Brief di Sini..

Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pilihan Investasi Untuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia telah memperkecil kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Saat ini, peranan sektor pertanian terhadap Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia hanya sebesar 14%, jauh menurun dibandingkan pada dekade 1970-1990. Tapi penurunan ini tidak diikuti oleh transformasi sosial seperti ketenagakerjaan dan kemiskinan. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih mengantungkan sumber penghidupan pada sektor pertanian. Dan setengah dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di sektor ini. Ini menjadi sangat ironi dalam model pembangunan bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Kekhawatiran terhadap keberlanjutan kemiskinan akan semakin membesar bila kita dihadapkan dengan model pembangunan sektor pertanian di Indonesia seperti kondisi diatas. Dalam growth economic theory, kemiskinan dapat diturunkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau diistilahkan growth pro poor.

Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Ketika sektor pertanian yang menjadi sumber kemiskinan mengalami pertumbuhan yang kecil dan kontribusi terhadap GDP rendah maka akan sulit mencarikan solusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan3.

Salah satu yang mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian adalah meningkatkan kapasitas investasi baik yang bersifat investasi pemerintah (government investment) atau investasi swasta (private investment). Investasi akan mendorong peningkatan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menjadi persoalan saat ini adalah kapasitas investasi pemerintah terhadap sektor pertanian belum mampu menciptakan nilai tambah bagi petani terutama kelompok petani kecil. 

Sedangkan investasi swasta cenderung bersifat korporatisasi (business oriented) yang menciptakan kesenjangan dalam pembangunan sektor pertanian, sehingga efek investasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian masih kecil.

Selengkapnya Unduh  Policy Brief di Sini..

Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja: Menuju Kualitas Hidup yang Lebih Baik bagi Pekerja

Peningkatan kualitas hidup bagi tenaga kerja merupakan isu yang berkembang pesat saat ini dalam pasar kerja global. Para pekerja bukan hanya bagian input produksi yang secara teori produksi harus dioptimalisasikan dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Dimana optimalisasi dalam model ekonomi konvensional menimbulkan kecenderungan terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja. Perusahaan cenderung menekan tenaga kerja agar lebih produktif sedangkan hak-hak tenega kerja selalu diabaikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam tata kelola perusahaan terhadap tenaga kerja. Tapi hal ini mendapatkan perlawanan secara global, para pekerja saat ini memiliki penawaran yang cukup kuat dan munculnya serikat-serikat pekerja juga menjadi basis gerakan dalam menuntut kesimbangan tata kelola tenaga kerja dalam perusahaan. Tekanan dari gerakan buruh secara global dan perubahan pemahaman perusahaan terhadap kualitas tenaga kerja telah memberikan angin segar dalam kerangka penataan tenaga kerja oleh perusahaan. Perusahaan telah menganggap bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari asset yang berharga bagi perusahaan. Maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh tenaga kerja. Sehingga perbaikan terhadap kualitas kehidupan bagi tenaga kerja merupakan bagian dari investasi perusahaan dalam mendapatkan optimlalisasi keuntungan.

REKOMENDASI:

  1. Perbaikan system pendidikan nasional dan link and match antara output pendidikan dengan pasar kerja.
  2. Meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan dalam rangka ASEAN Economic Community.
  3. Perbaikan pada system pengupahan yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan tenaga kerja.
  4. Penataan sistem jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat inklusif.
  5. Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program pembangunan kapasitas (capacity building) bagi tenaga kerja.

Selengkapnya Unduh  Policy Brief di Sini..

Rezim Suku Bunga Tinggi dan Kebijakan Moneter Pro Kemiskinan

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kemiskinan. Dengan menjaga kebijakan moneter maka akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada kemiskinan. Di Indonesia saat ini, kebijakan moneter belum optimal mengatasi persoalan kemiskinan. Padahal, bila pemerintah mampu mengatur kebijakan moneter yang baik maka akan memberikan dampak terhadap strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satu kebijakan moneter yang berhubungan dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan suku bunga.

Saat ini, suku bunga perbankan terlalu tinggi padahal suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) sudah berupaya diturunkan oleh Bank Indonesia. Dengan kerangka kebijakan moneter yang berpijak pada inflasi seharusnya dengan kondisi inflasi saat ini yang relative rendah dan terjaga, Bank Indonesia dapat secara bertahap menurunkan BI Rate dan mengontrol perbankan agar ikut menurunkan suku bunga pinjaman. Efek penurunan suku bunga akan mendorong akses masyarakat terhadap perbankan. Sehingga ekonomi akan tumbuh dengan baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan.

Rezim suku bunga tinggi berimplikasi rendahnya daya serap pembiayaan perbankan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal secara komposisi, sektor UMKM merupakan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 80% sektor usaha dikuasai oleh UMKM. UMKM juga merupakan basis usaha bagi kelompok masyarakat miskin. Ketika akses UMKM ke perbankan lemah akibat suku bunga tinggi maka akan sulit untuk mendorong kesejahteraan bagi pelaku UMKM sehingga kemiskinan akan tetap sulit diatasi.

POINT PENTING:

  1. Rezim suku bunga tinggi menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses sektor UMKM terhadap pembiayaan perbankan sedangkan sektor ini merupakan penompang utama kegiatan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia.
  2. Struktur pasar oligopoly, praktek kartel dan pengaruh kekuatan modal besar di dunia perbakan menyebabkan terjadinya kebijakan suku bunga tinggi.
  3. Perlu upaya kebijakan moneter yang pro terhadap kemiskinan dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit bagi UMKM dan memperluas akses kredit terhadap UMKM, dan financial inclusion yang memperluas pelayanan perbankan bagi masyarakat kecil.

Selengkapnya Unduh  Policy Brief di Sini..

Add Comment