PRAKARSA DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Diposting pada: 04 Oct 2017

Pada pertemuan United Nations Sustainable Development Summit 25-27 September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan penting sebagai panduan masyarakat dunia dalam menjalankan pembangunan guna mengentaskan persoalan-persoalan global seperti kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, perubahan iklim, kesehatan buruk, pendidikan rendah dan lain sebagainya.

SDGs merupakan agenda global penerus Millenium Development Goals (MDGs), yang berakhir tahun 2015 silam. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, hal mendasar dalam SDGs dan sekaligus yang membedakannya dengan MDGs adalah rekognisi atas partisipasi non-state actor secara lebih mendalam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu jargon SDGs yakni “no one left behind”. Lebih lanjut, menurutnya, “MDGs kurang kuat mengakomodasi partisipasi non-state actor dalam proses penyusunan tujuan-tujuan pembangunan dalam MDGs. Sedangkan SDGs lebih kuat membuka ruang partisipasi non-state actor di seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi.”

Foto: Ah Maftuchan (kiri) bersama Prof Jeffrey David Sachs (kanan) (Director Center for Sustainable Development – The Earth Institute Columbia University - USA)

 

Peranan Prakarsa

Perkumpulan Prakarsa, sebagai lembaga penelitian sudah terlibat aktif sejak proses penyusunan SDGs, baik di tingkat nasional maupun regional-global. Terkait dengan SDGs, Prakarsa berkecimpung sejak tahap perumusan. Prakarsa terlibat dalam High-level Panel The Post-2015 Development Agenda 2013, dimana Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, diberi mandat oleh PBB untuk menjadi cochairman bersama Perdana Menteri Inggris, David Cameroon, dan juga Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, untuk menyusun draf SDGs.

Agar hak-hak warga negara  terpenuhi dan permasalahan mendasar dari pembangunan dapat diatasi, maka Prakarsa menjadikan SDGs sebagai salah satu komitmen jangka panjang yang wajib dikawal oleh para pihak. Untuk melakukan kerja-kerja translating, implementation and monitoring-evalution, Prakarsa tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs, sebuah koalisi yang terdiri dari ragam organisasi di tingkat nasional dan daerah. Beberapa anggotanya antara lain INFID, KPI, YKP, Kapal Perempuan dan lain-lain. “Di dalam koalisi tersebut, Prakarsa mencoba untuk berkontribusi dalam knowledge production-sharing, policy conversation and constructive-engagement. Secara umum, kami berkeinginan “mengangkat derajat” peranan organisasi masyarakat sipil dalam seluruh tahapan pembangunan. Artinya, organisasi masyarakat sipil punya peran dan kontribusi yang sama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam pelaksanaan SDGs,” ujar Maftuchan.

“Salah satu kerja konkrit yang pernah dilakukan adalah keterlibatan Prakarsa dalam proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersama Koalisi Masyarakat Spil untuk SDGs. Kami aktif berdiskusi dengan para pihak dan memberikan masukan-masukan konstruktif kepada Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan, dan stake-holders lainnya agar Perpres benar-benar mencerminkan semangat SDGs,” sambung Maftuchan.

Di dalam agenda Voluntary National Reviews (VNR), di mana PBB memfasilitasi negara-negara menyampaikan progres pelaksanaan SDGs pada High-level Political Forum Juli 2017 lalu di Kantor PBB di New York Amerika Serikat, Prakarsa diminta oleh pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam pertemuan tersebut. Sebelumnya, Prakarsa — bersama Civil Society Organization (CSO) lainnya — juga diminta memberikan masukan atas laporan VNR Indonesia.

“Dalam laporan (VNR) tersebut, kami melihat banyak isu dari CSO yang direkognisi oleh pemerintah. Artinya, pemerintah juga sudah melakukan pendekatan ‘no one left behind’, sehingga ada konten partisipasi. Meskipun kita tahu bahwa partisipasi dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia masih kurang mendalam dan masih dominan warna teknokratisnya.” terang Maftuchan. “Kedepan, kami harap pemerintah meningkatkan derajat partisipasi non-state actor dalam implementasi SDGs di Indonesia,” lanjut dia.

Foto: Ah Maftuchan (kiri) bersama Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia (kanan)

 

Komitmen

Prakarsa akan berkomitmen dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah dan desa. Perhatian Prakarsa khususnya pada tujuan pemberantasan kemiskinan (Tujuan 1), pengentasan kelaparan (Tujuan 2), kehidupan yang sehat (Tujuan 3), perkerjaan yang layak & pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8), dan mengurangi kesenjangan (Tujuan 10) dan mewujudkan keadilan, perdamaian dan masyarakat inklusif khususnya di isu reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime (Tujuan 16). “Kami berharap seluruh aktor pembangunan bersatu-padu agar pelaksanaan SDGs di Indonesia terarah dan tepat sasaran. Prakarsa terbuka kepada semua pihak untuk bekerjasama mengawal pelaksanaan SDGs di Indonesia,” tegasnya.

Ah Maftuchan selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa menginformasikan bahwa Prakarsa tengah berkolaborasi dengan CSO lainnya agar terjadi sharing of knowledge dan informasi sehingga dapat melakukan benchmarking pengetahuan dengan negara lain. “Bagi Prakarsa, melalui kolaborasi tersebut, negara-negara lain dapat mengambil pengalaman good practices Indonesia dan dengan demikian akan meningkatkan peranan Indonesia dalam sumbangsih gagasan pembangunan internasional. Sudah saatnya Indonesia meningkatkan peran secara regional dan global,” imbuhnya.

 

Prakarsa memandang bahwa saat ini kapasitas Indonesia sudah mampu membalikan telapak tangan. “Sudah saatnya Indonesia memberikan bantuan, techinal assistant, sharing of knowledge, dan kontribusi lainnya kepada negara-negara yang masih tertinggal pembangunannya. Dengan demikian, kontribusi Indonesia dalam pembangunan internasional semakin nyata,” tegasnya. “Sejalan dengan amanah Pembukaan UUD 1945, ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tutup Ah Maftuchan. (it)

TAUTAN TERKAIT