Opini

  • SDGs dan Pembangunan Dalam sejarah, belum pernah ada kesepakatan global ambisius seperti Sustainable Development Goals (SDGs): merengkuh tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus.

    Diposting pada: 11 Apr 2018 | Dilihat: 56


  • Does Raising Cigarette Excise Tax Work? If raising the excise tax on cigarettes has been effective, why is there a rise in the number of smokers? Why are teenagers tempted by cigarettes more than ever before?

    Diposting pada: 11 Apr 2018 | Dilihat: 36


  • Death in Paradise: Stop Business as Usual in Papua The recent news about malnutrition and measles outbreak that caused the deaths of over 65 children in Asmat, Paua, stood instark irony with news about Indonesia's rice self-sufficiency. It showed how Papuan infants begin their journey into life on a treacherous and life-threatening path.

    Diposting pada: 24 Jan 2018 | Dilihat: 46


  • RESENSI BUKU: MIMPI NEGARA KESEJAHTERAAN UUD 1945 mengamanatkan negara memenuhi sejumlah hak warga negara demi menciptakan kesejahteraan rakyat. Tema kesejahteraan tegas diamanatkan oleh Konstitusi sebagai prioritas kebijakan publik. Oleh karenanya, upaya mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state)—dimana negara menjamin terpenuhinya standar kesejahteraan bagi warga negara—adalah hakiki. Sebelum masuk pada arena diskusi welfare state di Indonesia, alangkah elok jika didahulukan dengan mengupas gagasan welfare state itu sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi gagasan welfare state sebagai pijakan awal konstruksi kritik terhadap upaya negara menjalankan amanah Konstitusi yakni, mewujudkan Negara yang menyejahterakan rakyat.

    Diposting pada: 12 Sep 2017 | Dilihat: 972


  • C-20 Menagih Janji G-20

    Civil Society 20 (C-20) mengeluarkan Communique 2016 pada 6 Juli dengan tema ”Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Hijau dan Inovasi: Peran dari Civil Society”. Pesannya jelas: tak ada pembangunan tanpa pengentasan orang dari kemiskinan dan tak ada jaminan keberlanjutan tanpa pembangunan hijau.

    Diposting pada: 06 Sep 2016 | Dilihat: 998


  • Indonesia’s workforce in need of total overhaul

    Improving productivity and competitiveness is at the heart of Nawacita, the nine-point development agenda of the Joko “Jokowi” Widodo government. However, while a strong focus on the economy, and infrastructure is evident, a lack of attention to improving workforce competitiveness is also apparent.

    Diposting pada: 03 Sep 2016 | Dilihat: 940


  • Sinyal Tanda Bahaya IPM Indonesia

    Hasil tes PIAAC atau Programme for the International Assessment of Adult Competencies terbaru, survei terhadap tingkat kecakapan orang dewasa yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan.

    Diposting pada: 02 Sep 2016 | Dilihat: 2452


  • Pertumbuhan Lewat Pemerataan Mekanisme redistribusi dan dorongan ekonomi rakyat senilai lebih dari Rp 100 triliun melalui mudik Lebaran telah usai. Ekonomi pun kembali ke sediakala. Ekonomi dunia masih kempis, apalagi pasca ”Brexit”, membuat agregat permintaan dan harga komoditas malas beranjak. Pelaku ekonomi kini cenderung menahan ekspansi, wait and see.

    Diposting pada: 22 Aug 2016 | Dilihat: 782


  • Infrastructure boom: For what and for whom?

    The acceleration of infrastructure development is the key program of President Joko “Jokowi” Widodo and Vice President Jusuf Kalla. However, despite the enormous budget allocation for infrastructure, how it is going to leverage human development in all forms remains an important question.

    Diposting pada: 22 Aug 2016 | Dilihat: 757


  • Menakar Pengampunan Pajak

    Jalan untuk meningkatkan pajak secara permanen tak lain adalah dengan menegakkan aturan. Pengalaman amnesti pajak di banyak negara juga menemui kegagalan. Pajak bersifat memaksa, pengampunan pajak hanya memperlihatkan negara lemah terhadap pencoleng. Membayar pajak tidak akan membuat miskin para pengemplang pajak yang hartanya melimpah di luar negeri. Apakah kita mengampuni mereka karena superkaya, pejabat, atau politisi berkuasa? Ini jelas tidak adil. Pemutihan aset keuangan lebih dari Rp 10.000 triliun akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah, setelah kasus bail out perbankan tahun 1998. Kita sering mendengar "negara tak boleh kalah dengan preman". Kini, jika regulasi pengampunan pajak disahkan, negara telah takluk kepada "preman berdasi".

    Diposting pada: 10 Jun 2016 | Dilihat: 899