Diposting pada: 11 Apr 2018 | Dilihat: 56
Diposting pada: 11 Apr 2018 | Dilihat: 36
Diposting pada: 24 Jan 2018 | Dilihat: 46
Diposting pada: 12 Sep 2017 | Dilihat: 972
Civil Society 20 (C-20) mengeluarkan Communique 2016 pada 6 Juli dengan tema ”Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Hijau dan Inovasi: Peran dari Civil Society”. Pesannya jelas: tak ada pembangunan tanpa pengentasan orang dari kemiskinan dan tak ada jaminan keberlanjutan tanpa pembangunan hijau.
Diposting pada: 06 Sep 2016 | Dilihat: 998
Improving productivity and competitiveness is at the heart of Nawacita, the nine-point development agenda of the Joko “Jokowi” Widodo government. However, while a strong focus on the economy, and infrastructure is evident, a lack of attention to improving workforce competitiveness is also apparent.
Diposting pada: 03 Sep 2016 | Dilihat: 940
Hasil tes PIAAC atau Programme for the International Assessment of Adult Competencies terbaru, survei terhadap tingkat kecakapan orang dewasa yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan.
Diposting pada: 02 Sep 2016 | Dilihat: 2452
Diposting pada: 22 Aug 2016 | Dilihat: 782
The acceleration of infrastructure development is the key program of President Joko “Jokowi” Widodo and Vice President Jusuf Kalla. However, despite the enormous budget allocation for infrastructure, how it is going to leverage human development in all forms remains an important question.
Diposting pada: 22 Aug 2016 | Dilihat: 757
Jalan untuk meningkatkan pajak secara permanen tak lain adalah dengan menegakkan aturan. Pengalaman amnesti pajak di banyak negara juga menemui kegagalan. Pajak bersifat memaksa, pengampunan pajak hanya memperlihatkan negara lemah terhadap pencoleng. Membayar pajak tidak akan membuat miskin para pengemplang pajak yang hartanya melimpah di luar negeri. Apakah kita mengampuni mereka karena superkaya, pejabat, atau politisi berkuasa? Ini jelas tidak adil. Pemutihan aset keuangan lebih dari Rp 10.000 triliun akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah, setelah kasus bail out perbankan tahun 1998. Kita sering mendengar "negara tak boleh kalah dengan preman". Kini, jika regulasi pengampunan pajak disahkan, negara telah takluk kepada "preman berdasi".
Diposting pada: 10 Jun 2016 | Dilihat: 899
Tinggalkan alamat email Anda, kami akan mengirimkan informasi terbaru langsung ke email Anda