RESENSI BUKU: MIMPI NEGARA KESEJAHTERAAN UUD 1945 mengamanatkan negara memenuhi sejumlah hak warga negara demi menciptakan kesejahteraan rakyat. Tema kesejahteraan tegas diamanatkan oleh Konstitusi sebagai prioritas kebijakan publik. Oleh karenanya, upaya mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state)—dimana negara menjamin terpenuhinya standar kesejahteraan bagi warga negara—adalah hakiki. Sebelum masuk pada arena diskusi welfare state di Indonesia, alangkah elok jika didahulukan dengan mengupas gagasan welfare state itu sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi gagasan welfare state sebagai pijakan awal konstruksi kritik terhadap upaya negara menjalankan amanah Konstitusi yakni, mewujudkan Negara yang menyejahterakan rakyat.
Diposting pada: 12 Sep 2017 | Dilihat: 166
C-20 Menagih Janji G-20 Civil Society 20 (C-20) mengeluarkan Communique 2016 pada 6 Juli dengan tema ”Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Hijau dan Inovasi: Peran dari Civil Society”. Pesannya jelas: tak ada pembangunan tanpa pengentasan orang dari kemiskinan dan tak ada jaminan keberlanjutan tanpa pembangunan hijau.
Diposting pada: 06 Sep 2016 | Dilihat: 579
Indonesia’s workforce in need of total overhaul Improving productivity and competitiveness is at the heart of Nawacita, the nine-point development agenda of the Joko “Jokowi” Widodo government. However, while a strong focus on the economy, and infrastructure is evident, a lack of attention to improving workforce competitiveness is also apparent.
Diposting pada: 03 Sep 2016 | Dilihat: 491
Sinyal Tanda Bahaya IPM Indonesia Hasil tes PIAAC atau Programme for the International Assessment of Adult Competencies terbaru, survei terhadap tingkat kecakapan orang dewasa yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan.
Diposting pada: 02 Sep 2016 | Dilihat: 2046
Pertumbuhan Lewat Pemerataan Mekanisme redistribusi dan dorongan ekonomi rakyat senilai lebih dari Rp 100 triliun melalui mudik Lebaran telah usai. Ekonomi pun kembali ke sediakala. Ekonomi dunia masih kempis, apalagi pasca ”Brexit”, membuat agregat permintaan dan harga komoditas malas beranjak. Pelaku ekonomi kini cenderung menahan ekspansi, wait and see.
Diposting pada: 22 Aug 2016 | Dilihat: 432
Infrastructure boom: For what and for whom? The acceleration of infrastructure development is the key program of President Joko “Jokowi” Widodo and Vice President Jusuf Kalla. However, despite the enormous budget allocation for infrastructure, how it is going to leverage human development in all forms remains an important question.
Diposting pada: 22 Aug 2016 | Dilihat: 426
Menakar Pengampunan Pajak Jalan untuk meningkatkan pajak secara permanen tak lain adalah dengan menegakkan aturan. Pengalaman amnesti pajak di banyak negara juga menemui kegagalan. Pajak bersifat memaksa, pengampunan pajak hanya memperlihatkan negara lemah terhadap pencoleng. Membayar pajak tidak akan membuat miskin para pengemplang pajak yang hartanya melimpah di luar negeri. Apakah kita mengampuni mereka karena superkaya, pejabat, atau politisi berkuasa? Ini jelas tidak adil. Pemutihan aset keuangan lebih dari Rp 10.000 triliun akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah, setelah kasus bail out perbankan tahun 1998. Kita sering mendengar "negara tak boleh kalah dengan preman". Kini, jika regulasi pengampunan pajak disahkan, negara telah takluk kepada "preman berdasi".
Diposting pada: 10 Jun 2016 | Dilihat: 557
Sinkronisasi Pembangunan Simpang siur perencanaan dan penganggaran pembangunan telah memboroskan anggaran luar biasa besar. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyadari hal ini dan berupaya mengubah dengan haluan money follow program untuk pelaksanaan pembangunan. Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional kini sedang disiapkan. Ini adalah sebuah langkah maju, tetapi problemnya sebenarnya jauh lebih luas dan mencakup tata kelola keuangan negara.
Diposting pada: 09 May 2016 | Dilihat: 746
Reorientasi Tenaga Kerja Kemiskinan masih menjadi salah satu problem utama pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rakyat miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sebanyak 28,59 juta orang, setara dengan 11,22 persen penduduk (Maret 2015). Mereka inilah yang berada dalam kemiskinan kronis karena berada di bawah garis kemiskinan: pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 312.328. Bank Dunia (2014) mencatat penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan jumlahnya masih besar, 65 juta jiwa, sangat rentan jatuh miskin.
Diposting pada: 08 Mar 2016 | Dilihat: 864
Di Indonesia, kesenjangan vertikal ataupun horizontal masih jauh dari pembangunan yang inklusif. Kesenjangan vertikal meningkat, Rasio Gini mencapai 0,41 pada 2013. Bahkan, 0,43 di perkotaan, tertinggi dalam sejarah. Kekayaan 40 orang berpendapatan tertinggi setara 10 persen produk domestik bruto (PDB). Dalam era pertumbuhan ekonomi, kelompok pendapatan tertinggilah yang tumbuh paling cepat, kelompok menengah stagnan, dan yang paling bawah bahkan mengalami kontraksi.
Diposting pada: 12 Aug 2015 | Dilihat: 811
Tinggalkan alamat email Anda, kami akan mengirimkan informasi terbaru langsung ke email Anda
