Profil Organisasi


Perkumpulan Prakarsa -- Welfare Initiative for Better Societies -- Perkumpulan Prakarsa -- Welfare Initiative for Better Societies -- didirikan pada bulan Agustus tahun 2004 melalui Akte Notaris Publik Nurul Larasati, SH No. 03 Tanggal 31 Agustus 2004, dan secara legal disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonenesia  No.C-21.HT.01.03.TH.2005.

Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk mengeksplorasi dan menggali ide-ide inovatif mengenai kebijakan peningkatkan kesejahteraan melalui penelitian independen dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan.

Kami melakukan penelitian, analisis, dan pengembangan kapasitas mengenai berbagai topik yang terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan. Kami bekerja dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi internasional, sektor swasta dan media massa untuk membawa ide-ide menjadi inisiatif dan tindakan. Kami didukung para ahli, intelektual, dan praktisi yang memiliki reputasi di kalangan akademik atau pengambil kebijakan untuk menghasilkan penelitian dan analisis yang inovatif, serta  mengajukan ide-ide praktis dan spesifik menjadi sebuah tindakan.

  :: Pendiri (kiri-kanan) :

  - Bagus Giripurwo
  - Yuyun Yunia Ismawati
  - Purnama Adil Marata
  - Ati Nurbaiti
  - Sugeng Bahagijo
  - Binny Bintarti Buchori
  - Darmawan Triwibowo    
 


Fokus utama kami meliputi:

·       Kebijakan kesejahteraan:

Perkumpulan Prakarsa meyakini bahwa kesejahteraan warganegara merupakan tujuan dan sekaligus sarana kemajuan sebuah bangsa. Isu-isu strategis mengenai pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan adalah hal-hal sentral dalam kebijakan kesejahteraan. Perkumpulan Prakarsa berpandangan bahwa kesejahteraan tercapai jika kemiskinan dapat ditanggulangi, dan bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah kekurangan, namun juga persoalan keadilan. Kemiskinan tidak cukup diukur hanya dari segi ekonomi saja, namun bersifat multidimensi dan merupakan deprivasi terhadap kapabilitas manusia. Kami juga memandang persoalan kesenjangan sebagai masalah yang lebih luas dari sekedar kesenjangan ekonomi saja. Kesenjangan juga menyangkut asimetri akses dan kesempatan yang terjadi karena kebijakan kurang tepat dan instrumen redistribusi yang kurang berjalan baik.

·       Kebijakan fiskal:

Perkumpulan Prakarsa meyakini bahwa pajak dan anggaran adalah instrumen fiskal yang penting untuk membiayai pembangunan, meningkatan kesejahteraan dan instrumen redistribusi sumber daya sehingga efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Sayangnya, hingga sekarang, politik dan kebijakan perpajakan dan penganggaran masih belum mengusung prinsip berkeadilan. Penerimaan pajak yang belum optimal dan prioritas kebijakan anggaran yang belum tepat adalah tantangan yang mesti dihadapi pada saat ini. Oleh karena itu, Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk mendorong kebijakan fiskal yang berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih konkrit oleh seluruh warganegara, dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

·       Pembangunan berkelanjutan:

Perkumpulan Prakarsa percaya bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan bijak, efektif dan berkeadilan melalui kebijakan dan praktek yang memastikan terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Eksploitasi alam yang berlebihan dan kebijakan ekonomi yang keliru hanya akan memberikan kesejahteraan temporer bagi warganegara, dan mendatangkan kemiskinan dan kesenjangan yang lebih lebar dalam jangka panjang. Oleh karena itu Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui kajian dan advokasi terkait kebijakan ekonomi hijau, sert mendorong kebijakan dan praktek sektor swasta yang bertanggungjawab. Perkumpulan Prakarsa terlibat dalam menginisiasi Kaukus Ekonomi Hijau (Greeen Economy Caucus -GEC) di Dewan Perwakilan Rakyat RI dan bersama dengan jaringan masyarakat sipil di Indonesia dan di level internasional. Kami juga mengembangkan perangkat penilaian bank berdasarkan kebijakan investasi yang bertanggungjawab.

Perkumpulan Prakarsa membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi secara aktif dengan lembaga-lembaga pemerintah dan parlemen, otoritas keuangan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian nasional/daerah di Indonesia dan luar negeri, organisasi masyarakat sipil (nasional, daerah dan internasional), sektor swasta, kedutaan besar, organisasi internasional, dll.