Policy Brief

Implementation Of e-Government in Indonesia, What Is Necessary?

Post date: 26 Oct 2017

Corruption Perception Index (CPI) year 2015 placed Indonesia on 88th out of 168 countries measured scoring 36. The score improved by 2 points that improves 19 positions compared to the previous year. Indonesia is far behind its ASEAN partners like Singapore (CPI Score 86) and Malaysia (CPI Score 50). This is a sign that Indonesia is still fighting against corruption. The chance for corruption is high when practices of transparency, accountability, and participation don’t guide the governance process.


Rezim Suku Bunga Tinggi dan Kebijakan Moneter Pro Kemiskinan

Post date: 15 Jan 2014

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kemiskinan. Dengan menjaga kebijakan moneter maka akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada kemiskinan. Di Indonesia saat ini, kebijakan moneter belum optimal mengatasi persoalan kemiskinan. Padahal, bila pemerintah mampu mengatur kebijakan moneter yang baik maka akan memberikan dampak terhadap strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satu kebijakan moneter yang berhubungan dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan suku bunga.


Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja: Menuju Kualitas Hidup yang Lebih Baik bagi Pekerja

Post date: 13 Jan 2014

Peningkatan kualitas hidup bagi tenaga kerja merupakan isu yang berkembang pesat saat ini dalam pasar kerja global. Para pekerja bukan hanya bagian input produksi yang secara teori produksi harus dioptimalisasikan dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Dimana optimalisasi dalam model ekonomi konvensional menimbulkan kecenderungan terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja.


Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan

Post date: 13 Jan 2014

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfections. Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Tapi pada prakteknya, kebijakan subsidi di Indonesia justru keluar dari konteks perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin.


Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pilihan Investasi Untuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Post date: 13 Jan 2014

Transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia telah memperkecil kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Saat ini, peranan sektor pertanian terhadap Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia hanya sebesar 14%, jauh menurun dibandingkan pada dekade 1970-1990. Tapi penurunan ini tidak diikuti oleh transformasi sosial seperti ketenagakerjaan dan kemiskinan. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih mengantungkan sumber penghidupan pada sektor pertanian. Dan setengah dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di sektor ini. Ini menjadi sangat ironi dalam model pembangunan bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia.