Prakarsa dalam Berita

  • Hadiri KTT G20, Presiden Jokowi Diminta Nyatakan Perang terhadap Penggelapan Pajak

    Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman, pada 7-8 Juli mendatang.

    Diposting pada: 06 Jul 2017 | Dilihat: 153


  • Aktivis Dukung Aturan Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Bank

    Para pegiat dan pengamat pajak yang tergabung dalam Forum Pajak mendukung kebijakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

    Diposting pada: 19 May 2017 | Dilihat: 117


  • Lelang Frekuensi Harus Berorientasi pada Target PNPB

    Sektor telekomunikasi dan informatika dikatakan menjadi salah satu sektor yang cukup besar kontribusinya dalam penerimaan negara. Pajak dividen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut menyumbang penerimaan sekira Rp280 triliun, rata-rata tiap tahun sekira Rp28 triliun.

    Diposting pada: 08 Mar 2017 | Dilihat: 164


  • Korupsi di Sektor Perpajakan Hilangkan Potensi Penerimaan Negara Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa menuturkan, kepercayaan terhadap institusi perpajakan adalah hal yang krusial di tengah gencarnya upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara melalui program pengampunan pajak.

    Diposting pada: 27 Nov 2016 | Dilihat: 806


  • Korupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurang

    "Korupsi di sektor perpajakan sangat merugikan potensi penerimaan negara, sekaligus menurunkan kemampuan negara dalam membiayai program-program kesejahteraan. Selain itu, ini juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (25/11).

    Diposting pada: 27 Nov 2016 | Dilihat: 783


  • Presiden Harus Singgung Isu Tax Heaven Saat Temui Pemimpin Eropa

    Presiden Joko Widodo tengah dalam lawatan ke sejumlah negara-negara di Eropa, membawa misi ekonomi. Forum Pajak Berkeadilan (FPB), mendesak Presiden juga membawa isu Panama Papers dan Offshore Leak.

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 753


  • Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak

    KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo ke beberapa negara Eropa 17-23 April berdekatan dengan terbongkarnya skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang. Mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi dari berbagai negara di dunia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme di negara surga pajak (tax haven).

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 843


  • Ke Eropa, Presiden Jokowi Diharapkan Bahas Perpajakan Global

    “Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi surga pajak. Ini untuk memastikan pertukaran informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat dilakukan secara efektif,” kata Maftuchan.

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 543


  • Ke Eropa, Jokowi Didesak Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan

    “Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik,” kata Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dalam siaran pers, Minggu (17/4/2016).

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 642


  • Dahulukan Penegakan Hukum

    Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan dalam diskusi yang diselenggarakan Transparency International, Minggu (10/4), di Jakarta, mengatakan, bocornya 11,5 juta dokumen tentang praktik penyembunyian aset global lewat pendirian perusahaan gelap di wilayah suaka pajak ibarat mengungkap fenomena gunung es kejahatan pajak.

    Diposting pada: 12 Apr 2016 | Dilihat: 554