Prakarsa dalam Berita

  • Korupsi di Sektor Perpajakan Hilangkan Potensi Penerimaan Negara Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa menuturkan, kepercayaan terhadap institusi perpajakan adalah hal yang krusial di tengah gencarnya upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara melalui program pengampunan pajak.

    Diposting pada: 27 Nov 2016 | Dilihat: 575


  • Korupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurang

    "Korupsi di sektor perpajakan sangat merugikan potensi penerimaan negara, sekaligus menurunkan kemampuan negara dalam membiayai program-program kesejahteraan. Selain itu, ini juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (25/11).

    Diposting pada: 27 Nov 2016 | Dilihat: 548


  • Presiden Harus Singgung Isu Tax Heaven Saat Temui Pemimpin Eropa

    Presiden Joko Widodo tengah dalam lawatan ke sejumlah negara-negara di Eropa, membawa misi ekonomi. Forum Pajak Berkeadilan (FPB), mendesak Presiden juga membawa isu Panama Papers dan Offshore Leak.

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 605


  • Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak

    KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo ke beberapa negara Eropa 17-23 April berdekatan dengan terbongkarnya skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang. Mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi dari berbagai negara di dunia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme di negara surga pajak (tax haven).

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 634


  • Ke Eropa, Presiden Jokowi Diharapkan Bahas Perpajakan Global

    “Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi surga pajak. Ini untuk memastikan pertukaran informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat dilakukan secara efektif,” kata Maftuchan.

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 419


  • Ke Eropa, Jokowi Didesak Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan

    “Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik,” kata Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dalam siaran pers, Minggu (17/4/2016).

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 504


  • Dahulukan Penegakan Hukum

    Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan dalam diskusi yang diselenggarakan Transparency International, Minggu (10/4), di Jakarta, mengatakan, bocornya 11,5 juta dokumen tentang praktik penyembunyian aset global lewat pendirian perusahaan gelap di wilayah suaka pajak ibarat mengungkap fenomena gunung es kejahatan pajak.

    Diposting pada: 12 Apr 2016 | Dilihat: 420


  • Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

    Presiden Joko Widodo, agar keadilan pajak dapat kita tegakkan, kami menyerukan agar Bapak menarik kembali Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Rencana pemerintah memberikanTax Amnesty, di tengah tingginya pelarian uang haram dari Indonesia ke negara-negara suaka pajak, akan melukai hati rakyat kecil yang taat membayar pajak. Pengampunan Pajak berpotensi moral hazard yang sangat tinggi. Pengampunan pajak juga akan memberikan dampak buruk bagi upaya penegakan hukum di bidang perpajakan dan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sudah patuh.

    Diposting pada: 12 Apr 2016 | Dilihat: 543


  • 'Panama Papers Bukti Indonesia Darurat Mafia Perpajakan'

    Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah. Maftuchan, menuturkan Panama Papers mengungkap praktik gelap ribuan perusahaan siluman dan perilaku ribuan orang super kaya di seluruh dunia dalam pengelolaan keuangannya. Panama adalah salah satu negara surga pajak sehingga kuat dugaan bahwa mereka sedari awal punya rencana melakukan penghindaran atau pengelakan pajak (tax avoidance/tax evasion).

    Diposting pada: 12 Apr 2016 | Dilihat: 430


  • Dokumen Panama Papers: Apakah RI Darurat Pajak? Ini Kata Para Pakar

    "Banyak pengusaha dan elit yang masuk daftar Panama Papers. Hal ini mengkonfirmasi bahwa praktik-praktik penghindaran dan pengelakan pajak telah menjadi ancaman serius bagi dalam mobilisasi penerimaapajak untuk pembiayaan pembangunan," kata Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, dalam siaran pers Sabtu (9/4/2016).

    Diposting pada: 12 Apr 2016 | Dilihat: 322