Press Release

  • Catatan Akhir Tahun dan 9 Rekomendasi Forum Pajak Berkeadilan “Kinerja Perpajakan dan Korupsi Sektor Swasta”

    Pajak merupakan jantung pembangunan yang berfungsi untuk memompa dan mendistribusikan sumber daya publik (keuangan negara) bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dan cita-cita pembangunan. Karenanya, kinerja perpajakan merupakan cermin majunya pembangunan dan ekonomi suatu bangsa. Sektor perpajakan yang kuat sangat ditopang oleh denyut nadi dari sistem perpajakan secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi, kinerja sumber daya manusia (SDM) institusi perpajakan, maupun reformasi kelembagaan.

    Diposting pada: 13 Dec 2016 | Dilihat: 734


  • SIARAN PERS Transformasi Ketenagakerjaan dan Tantangan Dunia Kerja Abad 21

    "Dunia kerja saat ini memiliki tantangan baru yang disebabkan oleh terjadinya transformasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, baik pengambil kebijakan, penyedia kerja maupun pekerja, harus siap mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Hanif Dhakiri saat memberikan pidato kunci dalam Konferensi "Transformations in Work" yang digawangi oleh JustJobs Network (JJN) pada 18 Oktober 2016 di Berlin, Jerman.

    Diposting pada: 20 Oct 2016 | Dilihat: 857


  • Communiqué of Civil Society 20 China 2016

    We, representatives from 54 countries and regions attending the Civil Society 20 (C20) China 2016, gathered in Qingdao, China on 5 and 6 July 2016 for candid and in-depth discussions on the theme of “Poverty Eradication, Green Development, and Innovation: Role of Civil Society”.

    Diposting pada: 25 Jul 2016 | Dilihat: 527


  • UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?

    Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU Pengampunan Pajak.

    Diposting pada: 30 Jun 2016 | Dilihat: 668


  • SIARAN PERS Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan

    Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kunjungan Presiden presiden kali ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari benua Eropa. Kunjungan Presiden ke Benua Biru kali ini dilakukan berdekatan dengan terbongkarnya skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi dari berbagai negara di dunia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme di negara surga pajak (tax haven).

    Diposting pada: 19 Apr 2016 | Dilihat: 404


  • Siaran Pers Tunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan! Perbaiki Pelayanan dan Audit Pengelolaan Dana Iuran!

    Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan per tanggal 1 April 2016. Pasal 16A Perpres No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Rp 19.225 menjadi Rp 23.000 per orang per bulan atau sekitar 19%. Sementara Pasal 16F menetapkan kenaikan hingga lebih dari 30% untuk peserta mandiri dari golongan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.

    Diposting pada: 22 Mar 2016 | Dilihat: 438


  • Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Implikasinya pada Hak Masyarakat dalam Industri Sawit

    Koalisi Responsibank Indonesia mengadakan kuliah umum bertema "Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Implikasinya pada Hak Masyarakat dalam Industri Sawit" di kampus Universitas Indonesia pada Selasa, 15 Maret 2016. Koalisi ResponsiBank yang yang terdiri dari Perkumpulan Prakarsa, YLKI, WALHI, PWYP Indonesia, ICW, INFID serta Transparansi untuk Keadilan berupaya mendorong industri perbankan yang lebih baik dan bertanggungjawab, sebagai bagian dari dari Jaringan Fair Finance Guide International (FFGI) di sepuluh negara.

    Diposting pada: 14 Mar 2016 | Dilihat: 449


  • Tanggung Jawab Perbankan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

    Rotua Tampubolon, perwakilan koalisi Responsibank dari Perkumpulan Prakarsa menegaskan, "Institusi keuangan, terutama bank, dapat memiliki andil besar dalam mewujudkan SDGs melalui kebijakan investasi mereka di berbagai sektor industri. OJK selaku regulator industri jasa keuangan bahkan telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan sebagai panduan. Oleh karena itu, sudah semestinya bank memiliki kebijakan kredit dan investasi yang mengusung paradigma berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan."

    Diposting pada: 10 Mar 2016 | Dilihat: 507


  • Rekomendasi Perkumpulan Prakarsa dalam Dialog dengan Presiden terkait SDGs

    Perwakilan organisasi masyarakat sipil berdialog dengan presiden Joko Widodo pada Kamis, 17 Desember 2015 untuk membahas mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam dialog tersebut, Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa menyampaikan beberapa fakta kunci terkait persoalan kemiskinan.

    Diposting pada: 22 Dec 2015 | Dilihat: 935


  • Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang Jalan di Tempat dan Ketimpangan Sosial

    Laporan Pembangunan Manusia 2015 yang diluncurkan Program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 15 Desember lalu menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking 110 dari 188 negara dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini adalah tahun ketiga posisi IPM Indonesia jalan di tempat.

    Diposting pada: 17 Dec 2015 | Dilihat: 563