Open Government: Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia

Diposting pada: 26 Oct 2017

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih terbuka. Implementasi e-government mendorong tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melakukan komunikasi dan interaksi dalam koridor perencanaan pembangunan melalui platform tekonologi informasi.

Pemerintah menargetkan penerapan e-budgeting dalam kerangka e-government sudah terwujud di semua level pemerintah daerah pada 2018. Meski demikian, hingga saat ini masih belum ada memiliki payung hukum yang secara spesifik mengatur penerapan e-government di tingkat nasional. Padahal, regulasi diperlukan untuk memberi kepastian hukum agar pemerintah berani melakukan terobosan. Selain itu, regulasi yang bersifat sinergis juga diperlukan untuk meningkatkan fungsi dan koordinasi masing-masing K/L dan instansi pemerintahan di daerah.

Prakarsa (2017) menemukan bahwa di tataran kebijakan, dukungan fiskal dan infrastruktur merupakan faktor penting dalam keberhasilan e-government. Di sisi lain, sistem yang belum terintegrasi masih menjadi hambatan yang sulit diurai. Di tingkat masyarakat, meski implementasi e-government telah membuka ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat dalam menggunakan hak sipilnya melalui beragam kanal yang tersedia, namun keterbatasan akses masih terjadi akibat kendala teknis, kurangnya sosialisasi, dan desain aplikasi yang belum ramah pengguna.

 

Read/Download the full paper here