Open Government: Mengkaji Penggunaan E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia

Diposting pada: 07 Mar 2018

Berbagai fakta di lapangan menunjukkan pelaksanaan e-government mampu mengatasi masalah unik di tingkat wilayah, dan dapat disesuaikan dengan konteks potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Buku ini menghadirkan tiga contoh studi kasus penerapan terbaik (best practices) e-government di daerah dimana DKI Jakarta menjadi studi kasus untuk tingkat provinsi, Makassar untuk tingkat kota, dan Bojonegoro untuk tingkat kabupaten. Masing-masing studi kasus ditinjau menggunakan analisis induktif dan deskriptif dengan melihat aspek dinamika sosial, politik, dan ekonomi.

Hal yang menarik adalah di daerah pedesaan, seperti Kabupaten Bojonegoro, masyarakat secara alamiah mengikuti dan menggunakan ruang dialog yang disediakan baik yang bersifat tatap muka, online, maupun kombinasi keduanya. Melalui ruang-ruang tersebut, pemberdayaan masyarakat terjadi sehingga menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan haknya sebagai masyarakat sipil. Pada tata pemerintahan perkotaan, seperti di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Makassar, upaya dan usaha pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ruang dialog tatap muka menjadi lebih besar. Di sisi lain, tingkat kedalaman penggunaan ruang digital lebih tinggi di perkotaan. Terlepas dari karakteristik geografis dan masyarakat di suatu daerah, peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi gagasan dan penggunaan e-government menjadi sebuah hal yang mutlak untuk mencapai kesuksesan pemerintahan terbuka. Selain pemerintah, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penggerak di akar rumput. Pada ketiga lokasi penelitian, peran organisasi masyarakat sipil memang sangat penting untuk menjadi menjembatani masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat perlu memahami sistem perencanaan pembangunan jika ingin turut terlibat dalam proses mempengaruhi kebijakan, program, dan anggaran pemerintah. Dampak besar yang dialami dari penerapan e-government adalah meningkatnya kapasitas masyarakat mengenai siklus pembangunan untuk menggunakan ruang demokrasi yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menggunakan platform digital dalam e-government cenderung telah berdaya dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat yang semakin sering terlibat dan menggunakan mekanisme e-government akan memiliki kecenderungan untuk semakin memahami tata pelaksanaan pemerintahan.

TAUTAN TERKAIT

Berita Terbaru

Publikasi Terbaru

Registrasi Update

Tinggalkan alamat email Anda, kami akan mengirimkan informasi terbaru langsung ke email Anda

Sign in for updates

Kalender Event

Ikuti Kami