Research Paper

Calculating Illicit Financial Flows to and from Indonesia: a Trade Data Analysis, 2001–2014

Post date: 02 Nov 2016

Illicit Financial Flows (IFF), a term that is broadly defined as funds or money, capital, funds or assets “received, transferred or used illegally” cross state borders has been a contested topic within the international community due to the magnitude of its size compare to a country’s economy. Sluggish global economic growth, in the developed and developing countries alike has led countries to search for more revenues for financing development for their citizens such as for health and education, energy and other social expenditures that are at risk of being reduced. In the Third International Conference on Financing for Development Action Agenda in Addis Ababa in July 2015, all nations have adopted and pledged themselves to double the effort to substantially decrease the illicit financial flows in 2030. Curbing IFF is also a target under Goal 16 of the Sustainable Development Goals (SDGs).


Assessing Indonesia’s Tax Optimization

Post date: 02 Feb 2015

Taxation constitutes one of the main elements of government management—which includes empirical observations and thought regarding the role of government in economic development. Taxes themselves comprise – rightly so – the main source of a country’s income. Based on this income, the government can regulate economic conditions and growth, rates of unemployment and inflation, leading not only toward economic ends (such as increasing per capita income, economic growth, reducing unemployment and stabilizing the economy) but also, social improvement ends, such as equity, education and health. Nicholas Kaldor – a leading British economist – argued that in order to progress, a country must be able to collect taxes amounting to 25 to 35% of its gross domestic product (GDP).

Pembiayaan Pembangunan Pasca - 2015 : Memperbanyak Sumber, Melipatgandakan Alokasi dan Mendemokratiskan Pengelolaan

Post date: 12 Jan 2015

Pembiayaan pembangunan merupakan salah satu pembicaraan terhangat dalam dinamika pembangunan global. PBB mengakui bahwa permasalahan pembiayaan pembangunan masih didominasi skema bantuan global yang efektifitas dan akuntabilitasnya makin dipertanyakan. Bantuan pembiayaan pembangunan yang besar tidak otomatis membantu penurunan kemiskinan dan peningkatan kesehatan. Dari berbagai studi yang ada, bantuan pembangunan terbukti tidak mampu mengatasi “poverty trap”. Pasalnya penyalahgunaan bantuan oleh elit-elit di negara berkembang-miskin marak. Jutaan dolar bantuan telah menjebak negara miskin-berkembang ke dalam ketergantungan, korupsi, dan kemiskinan yang berkelanjutan. Jelas, tanpa ada perubahan tata kelola yang lebih akuntabel, maka bantuan pembiayaan pembangunan akan mubadzir. Sementara itu, upaya mendorong peningkatan kemampuan negara berkembang dan miskin dalam pembiayaan pembangunan masih belum optimal. Diperlukan skema pembiayaan pembangunan alternatif yang memberi perluang bagi negara miskin-berkembang untuk mampu membiayai pembangunannya secara mandiri. Sehingga pembangunan pasca-2015 dari sisi pembiayaan tidak hanya bergantung dari bantuan global. Porsi pembiayaan pembangunan domestik makin meningkat. Sumbernya dapat digali dari perdagangan, pajak, remitansi dan lainnya.


Ketimpangan Perpajakan di Indonesia: Pemetaan Awal atas Area dan Pilihan Kebijakan untuk Mengatasinya

Post date: 12 Jan 2015

Ketimpangan pendapatan (income inequality) merupakan salah satu isu global yang hangat pada satu dekade terakhir ini. Ketimpangan pendapatan terjadi karena distribusi dan penguasaan sumber daya alam yang tidak seimbang. Selain itu, kebijakan publik – perpajakan, ketenaga-kerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain – yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan juga menjadi pemicu ketimpangan baik ekonomi maupun non-ekonomi. Lebih jauh, ketimpangan juga disebabkan oleh adanya mekanisme pasar yang tidak adil. Pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal pada dasarnya dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil dan merata. Namun, dalam praktik yang ada, pajak justru menjadi salah satu sumber atau penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Adanya tarif pajak yang lebih berpihak kepada kelompok masyarakat kaya dan super kaya adalah bukti yang paling kontras.

Inequitable Taxation in Indonesia

Post date: 12 Jan 2015

Income inequality is now on the political agenda due to the widening gap between the rich and poor. There are a number of factors that are causing the inequitable distribution of wealth. For example, public policies such as taxation, labor, education, health that are inconsistent with the principles of justice and equity are also contributing to widening economic and non-economic disparities. Another causal factor is an unfair market mechanism. Taxes as a fiscal policy can function as an instrument for fair and equitable economic distribution. However, in practice, taxes are a source or cause of economic inequality. Tax rates that put the wealthy and super-wealthy at a more advantaged position are proof of this paradoxical effect.

G-20 dan Transparansi Perpajakan Global : Memperkuat Peranan Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing

Post date: 12 Jan 2015

Transfer pricing (TP) merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam perpajakan internasional. Perdebatan tentang tax avoidance dan tax evasion tidak hanya beredar di kalangan politisi, pebisnis dan aktifis lembaga sosial, namun sampai ke kalangan selebritis dunia. Arus keuangan ilegal (illicit financial flows/illegal capital flight) merupakan praktik pergerakan uang secara ilegal antar-negara melalui transfer dan pembayaran untuk menyembunyikan asset dan kewajiban pajak. Praktik TP mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang.

Studi Kasus Kebijakan Penurunan Kematian Ibu & Anak Baru Lahir di Kabupaten Pasuruan,Takalar dan Kupang

Post date: 08 Apr 2014

Penelitian ini merupakan upaya menggali good practices penurunan angka kematian ibu hamil dan kematian balita dan bayi di Kabupaten Pasuruan, Kupang dan Takalar. Selain menggali faktor-faktor apa saja sehingga bisa menuai keberhasilan, juga ditelusuri pula hambatan dan tantangan implementasi kebijakan-kebijakan di ketiga kabupaten tersebut. Diharapkan dari temuan-temuan yang ada, hal ini bisa menjadi inspirasi kebijakan pada tingkat nasional ataupun daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tempat studi. Penelitian ini dapat dilakukan berkat support dari EED (Evangelischer Entwicklungs Dienst) Jerman dan atas kerja keras dari tim peneliti.

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal & Sri Lanka

Post date: 08 Apr 2014

Penelitian dengan judul “Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Lanka” ini bertujuan menganalisis konteks kebijakan penurunan AKI dan AKBA di Nepal dan Sri Lanka, memaparkan bagaimana pemerintah di Sri Lanka dan Nepal membangun dan mengembangkan sistem kesehatan yang kondusif untuk penurunan AKI dan AKBA, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penurunan AKI dan AKBA dan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dikonteks-tualisasikan di Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Sri Lanka dan Nepal dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah dari Indonesia mampu memberikan layanan kesehatan yang baik untuk warganya khususnya untuk ibu dan anak sehingga mampu menurukan AKI dan AKABA dengan sangat tajam. Penelitian ini dapat dilakukan berkat dukungan pembiayaan dari EED (Evangelischer Entwicklungs Dienst) atau BfdW (Brot für die Welt) Jerman.


The Challenge of Poverty Research in Indonesia: Should Poverty Alleviation Data be Politically Correct?

Post date: 15 Jan 2014

This paper argues that development actors may uphold their poverty data interpretation because they deem it ‘politically correct’ and necessary to reduce the political risks incurred to their organisation by the opposite interpretation. This is exemplified through a case study of a contemporary poverty debate in Indonesia that was occurred after an independent local research and advocacy adjusted poverty data and brought different interpretation from the published official data. The case will be analysed to show how poverty alleviation data are political and that it needs to be challenged by a more diverse development actors.


Policy Update: Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia

Post date: 15 Jan 2014

Hasil Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukan ada persoalan dalam pencapaian target penurunan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia. Malahan yang membuat kita tercegang adalah terjadi peningkatan yang signifikan dari AKI. Peningkatannya luar biasa mengejutkan yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih besar dibanding pencapaian tahun 2007 yaitu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (BKKBN, 2013). Ini menjadikan kondisi kesehatan ibu (ibu melahirkan) mirip dengan kondisi tahun 1997 (Saputra, 2013b). Artinya, terjadi kemunduran dalam pencapaian target penurunan AKI di Indonesia.