The Prakarsa—Think Tank in Jakarta, Indonesia
Welfare Initiative For Better Societies
Perkumpulan PRAKARSA didirikan pada bulan Agustus tahun 2004 melalui Akte Notaris Publik Nurul Larasati, SH No. 03 Tanggal 31 Agustus 2004, dan secara legal disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonenesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005.
Perkumpulan PRAKARSA melakukan kegiatan riset, analisa kebijakan dan pelatihan berbagai topik terkait isu kesejahteraan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PRAKARSAselalu menggunakan pendekatan kolaborasi dan engagement dengan berbagai pihak antara lain: pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, universitas, think-tank, organisasi internasional, private sector, lembaga donor pembangunan dan media massa.
Pendekatan multi-pihak tersebut kami yakini akan memperkuat kerja dan inisiatif dalam produksi dan diseminasi pengetahuan serta evidence-based policy making process. Kami percaya bahwa berjejaring akan memudahkan dan memperkuat satu sama lain. Oleh sebab itu, kami mendapatkan dukungan dari berbagai donor dan terlibat dalam berbagai inisiatif bersama mitra kerja Perkumpulan PRAKARSA.
Visi dan Misi
Visi :
“Menjadi lembaga kajian dan pengembangan yang mampu mempelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif dalam bidang kesejahteraan demi mewujudkan keadilan sosial“
Misi :
- Melakukan kajian/riset tentang peran negara, masyarakat sipil dan dunia usaha
- Menyelenggarakan pengembangan kapasitas
- Memproduksi dan mempromosikan pengetahuan serta wacana baru tentang “pro welfare policy“
- Mengelola jaringan untuk meningkatkan efektifitas kerja
Fokus utama Prakarsa meliputi:
- Kebijakan Fiskal
Perkumpulan PRAKARSA meyakini bahwa pajak sangatlah vital untuk sumber pendapatan negara, instrumen mengurangi ketimpangan dan menegakkan kemandirian. Anggaran juga sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Sayangnya, pajak dan anggaran berkeadilan (fiskal berkeadilan) hingga kini masih jauh dari harapan. Penerimaan pajak masih jauh dari optimal dan prioritas kebijakan anggaran yang masih belum tepat adalah tantangan yang mesti dihadapi pada saat ini.
Kajian dan riset kebijakan fiskal berkeadilan (fiscal justice) telah dituangkan dalam bentuk buku, policy brief,policy review, factsheet dan audio visual. Anggaran Pro-Kaum Miskin (2009) dan Anggaran Pro Rakyat Miskin: Panduan untuk Jurnalis (2012) adalah terbitan pionir mengenai anggaran yang memihak di Indonesia. Perkumpulan PRAKARSA yang termasuk jaringan Global Alliance for Tax Justice juga terlibat menerbitkan Tax Justice Advocacy Toolkit yang kini telah diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia.
- Kebijakan Sosial
Perkumpulan PRAKARSA meyakini bahwa kesejahteraan warganegara merupakan tujuan dan sekaligus sarana kemajuan sebuah bangsa. Isu-isu strategis mengenai pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan adalah hal-hal sentral dalam kebijakan kesejahteraan.
Perkumpulan PRAKARSA berpandangan bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah kekurangan, namun juga mencakup persoalan keadilan. Kemiskinan tidak cukup diukur hanya dari segi ekonomi saja, namun bersifat multidimensi. Kemiskinan adalah deprivasi terhadap kapabilitas manusia. Oleh sebab itu kami melakukan penghitungan mengenai Multidimensional Poverty Index (MPI). Persoalan ketimpangan juga lebih luas dari kesenjangan ekonomi karena menyangkut akses dan kesempatan. Ketimpangan terjadi karena kebijakan dan instrumen redistribusi kurang berjalan baik. Oleh sebab itu kami juga melakukan riset dan advokasi kebijakan mengenai kewirausahaan, ketenagakerjaan, inklusi keungan, dan pendidikan vokasi.
Perkumpulan PRAKARSA telah menerbitkan beberapa buku dan memproduksi berbagai paper dan artikel mengenai reformasi kebijakan kesejahteraan, diantaranya adalah Mimpi Negara Kesejahteraan (2005) danMeretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia (2009) yang menjadi textbook di perguruan tinggi. Perkumpulan PRAKARSA kini menurunkan cita-cita besar negara kesejahteraan dalam kajian, riset dan advokasi mengenai reformasi kebijakan kesejahteraan.
- Pembangunan Berkelanjutan
Tercapainya kesejahteraan manusia dengan memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang kini makin terbatas adalah sebuah tantangan jaman. Perkumpulan PRAKARSA melakukan kajian dan advokasi berkaitan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan melalui pemetaan kebijakan ekonomi hijau, kajian green economy, greening fiscal decentralization dan banking/financing for sustainable development. Perkumpulan PRAKARSA terlibat menginisiasi Greeen Economy Caucus (GEC) di Dewan Perwakilan Rakyat dan kini mengembangkan peringkat bank yang melakukan (less) responsible investment.
PRAKARSA MENDORONG KEADILAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
testimonials
Prakarsa has made great strides by entering into new areas of work including tobacco tax (in partnership with the University of Illinois at Chicago). This research work focused on estimating levels of illicit trade in tobacco products and complements the existing portfolio of fiscal policy work which had previously focused on fiscal justice.
Perkumpulan Prakarsa memberi warna dan kontribusi signifikan dalam sejumlah isu nasional dan internasional. Berkolaborasi dengan Katadata, kerja investigasi pajak batubara di Kalimantan mendapat perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sejumlah instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, di event internasional, Perkumpulan Prakarsa berperan penting dalam forum NGO di ajang IMF-World Bank Event yang diadakan di Bali.
Berbagai studi yang menuju ke atau terkait pada negara kesejahteraan telah dilakukannya sejak lama. Setelah krisis akhir tahun 1990an, isu kesejahteraan dan keadilan menjadi sangat penting. Disitulah Prakarsa jeli melihat masalah dan peluang kajian. Tahun 2018 Prakarsa makin banyak masuk kepada kebiajakan publik yang pro-poor. Saya kira ini kontribusi besar untuk masa depan bangsa.
Kerja dan karya Perkumpulan Prakarsa telah memberikan kontribusi sebagai pengingat dan informasi tambahan bagi pengambilan kebijakan fiskal maupun strategi dalam menjalankan administrasi perpajakan. Beberapa hasil penelitian dengan topik ilicit financial flows dan rokok ilegal telah meningkatkan awareness atas masalah tersebut di lingkungan kami, dan berdasarkan pandangan kami juga pada lingkungan akademisi.
Saya memberikan apresiasi besar kepada Prakarsa yang menjadi salah satu lembaga pengkajian pembangunan yang mampu mendorong evidence-based planing and policy, kebijakan berbasis kajian ilmiah dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan publik yang akuntabel-rasional. Kajian Prakarsa terhadap pelaksanaan JKN sebagai contoh, merupakan kajian yang signifikan memberikan fakta dan analisis konseptual yang sangat diperlukan oleh stakeholder sistem kesehatan nasional.