APPS DEVELOPMENT – ALAT MONITORING PARTISIPATIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Penawaran Bidding Apps Developer

Alat monitoring partisipatif Jaminan Kesehatan Nasional

Latar Belakang

PRAKARSA adalah sebuah lembaga think tank yang berdiri sejak tahun 2004 berbasis di Jakarta, bertujuan membangun dan meningkatkan kualitas kebijakan dan kesejahteraan melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara independen. Sejak awal berdiri hingga saat ini, isu kesehatan merupakan salah satu isu yang menjadi agenda advokasi. Kami percaya kesehatan merupakan investasi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Sejak 2014 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai salah satu anggota World Health Organization (WHO) demi tercapainya layanan kesehatan semesta/Universal Health Coverage (UHC). JKN telah terbukti efektif meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan hampir miskin di Indonesia. Namun, hingga saat ini JKN masih terus diperbaiki dari sisi cakupan dan kualitas, mengingat masih ditemukan permasalahan antara lain: 1) masih tingginya peserta JKN yang harus membeli obat sendiri mengakibatkan out of pocket kesehatan masyarakat, 2) akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih terbatas, 3) mutu pelayanan faskes yang belum merata, dan 4) potensi fraud dan moral hazard.

Pada tahun 2018, PRAKARSA kembali melanjutkan pemantauan JKN sebagai keberlanjutan dari proyek sebelumnya. Hal ini karena PRAKARSA menilai bahwa program JKN perlu terus dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dan evaluasi JKN telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013. Dalam kebijakan tersebut telah diatur bahwa Menteri Kesehatan bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JKN sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem kendali mutu dan kendali biaya JKN. Kemudian, kewenangan DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JKN bertujuan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan dan keberlanjutan program.

DJSN telah memiliki Sistem Monitoring Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (Sismonev JKN) Terpadu. Sistem ini melihat 6 aspek yakni kepesertaan, pelayanan, organisasi, iuran, pembayaran dan keuangan. Sismonev JKN terpadu berisi data dan infomasi yang disajikan menggunakan peta sebaran, grafik dan angka. DJSN terus mendorong CSO agar lebih terlibat dalam pemantauan program JKN. DJSN juga memiliki sistem pemantauan media yang diolah utuk mengetahui perkembangan JKN di berbagai wilayah. Namun analisis masih terbatas pada analisis positif dan negative, padahal seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan.

Masyarakat sebagai salah satu unsur dalam JKN masih belum memiliki posisi yang kuat dibandingkan unsur lainnya dalam JKN. Masyarakat belum mampu terlibat aktif secara sistematis dan terorganisir untuk memberikan masukan atas perbaikan program JKN. Selama ini pelibatan masyarakat dalam monitoring JKN masih terbatas menyampaikan keluhan secara satu arah melalui berbagai kanal pengaduan yang ada. Namun nyatanya peserta JKN masih kesulitan dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya terutama masyarakat di tingkat daerah. Meskipun BPJS Kesehatan juga telah memiliki kanal pengaduan masyarakat mengenai layanan JKN. Namun belum ada sebuah sistem yang dapat mengetahui respon atau tindak lanjut dari penyelesaian kasus-kasus atau aduan yang masuk. Hal ini karena belum tersedianya kanal yang terintegrasi dengan sistem lainnya dalam JKN. Pendekatan participatory dibutuhkan dalam pemantauan program JKN, untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat terhadap JKN.

Dilihat dari potensi perkembangan digital, jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2020 tercatat sekitar 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268 juta penduduk (Kominfo, 2020). PRAKARSA menilai bahwa pemanfaatan tekhnologi berbasis internet dapat menjadi peluang untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan monitoring JKN secara langsung lewat aplikasi mobile. Meskipun hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang baik. Namun kami akan tetap mengadakan pemantauan secara langsung berbasis audit sosial yang melibatkan seluruh stakeholder untuk melengkapi upaya monitoring yang dilakukan. Sehingga dalam tahap pertama PRAKARSA akan Menyusun sebuah alat monitoring yang dapat digunakan oleh masyarakat dan terintegrasi dengan sistem yang selama ini sudah ada.

Tujuan
Berdasarkan latar belakang di atas PRAKARSA memandang perlunya berkontribusi dalam membuat sebuah alat yang secara khusus memonitoring JKN secara partisipatif. Tujuan pembuatan alat monitoring partisipatif ini antara lain:

  • Sebagai kanal pemantauan program JKN secara pastisipatif
  • Menyajikan data Sismonev JKN terpadu dan terintegrasi
  • Melihat capaian dan dampak dari program secara langsung

Output
Output kegiatan pembuatan alat monitoring partisipatif yakni:

  • Apps monitoring JKN yang partisipatif
  • Analisis media yang bersumber dari DJSN

Hasil yang diharapkan
Hasil yang diharapkan dari alat monitoring partisipatif ini antara lain:

  • Alat monitoring akan digunakan oleh seluruh peserta JKN dengan mudah (user friendly)
  • Sebagai media informasi public mengenai perkembangan JKN (kepesertaan, pelayanan, organisasi, iuran, pembayaran dan keuangan) yang diterjemahkan dari Sismonev Terpadu DJSN kedalam apps
  • Terintegrasinya laporan atau masukan masyarakat terkait JKN dari berbagai kanal yang ada maupun yang baru dibuat
  • Hasil dari monitoring dapat mendukung upaya meningkatkan transparansi tata kelola program, mendorong pencapaian keadilan sosial, dan meningkatkan mutu/kualitas layanan.
  • Nilai tambah yang mungkin muncul adalah meningkatnya komitmen anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan akibat dari terbukanya informasi.
  • Di akhir proyek, diharapkan DJSN dapat mengambil alih alat monitoring partisipatif sebagai upaya keberlanjutan.

Desain
Desain alat monitoring dan evaluasi partisipatif:

1.  Prinsip/user requirement alat monitoring partisipatif:

  • Bersifat partisipatif, melibatkan multipihak, objektif, berorientasi pada tujuan program, dan berkelanjutan.
  • Memperkuat posisi masyarakat dalam keterlibatan di program JKN.
  • Alat ini akan diintegrasikan dengan Sismonev JKN terpadu.
  • Alat ini diintegrasikan dengan kanal pengaduan dari JKN mobile dan aplikasi pengaduan layanan JKN lainnya
  • Alat pemantauan diharapkan dapat menyasar seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial ekonomi, usia, gender dan wilayah.
  • Penerima manfaat tidak langsung dari alat monitoring partisipatif ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI).
  • Data yang disajikan antara lain mengenai informasi perkembangan JKN, kepuasan peserta, dan melihat kualitas layanan yang diberikan oleh FKRTL dan FKTP.
  • Peserta JKN dapat melaporkan secara langsung segala hal yang terkait dengan layanan kesehatan yang mereka terima.
  • Pengembangan software sesuai dengan user experience dan dilakukan secara berkala sesuai hasil evaluasi alat.
  • Dalam pengembangan alat dapat melihat apps mobile JKN sebagai banchmark, kita akan menjawab hal-hal yang tidak mampu dijawab oleh mobile JKN dari sisi aksesibilitas dan pemanfaatan data. Sehingga kemudahan dalam mendapatkan data yang terintegrasi sangat diperlukan.

2.  Detail aplikasi yang diterapkan:

  • Alat akan dikembangkan dalam bentuk apps untuk iOS ataupun android dan mudah untuk diunduh atau diinstal
  • Design apps menggunakan fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk bernavigasi (user interface), dilengkapi dengan fitur download dan
  • Menyediakan fitur secara offline, diperuntukan untuk wilayah dengan signal internat yang tidak stabil dan tidak ada signal.
  • Apps tidak berbayar, dapat login menggunakan social media.
  • Apps memiliki keamanan yang baik.
  • Memiliki Level user tertentu.
  • Mudah melakukan update.
  • Memiliki kemudahan perawatan, pengelolaan dan perbaikan.
  • Langganan pada iOS dan android akan dilakukan selama dua tahun.

3.  Dokumentasi Aplikasi:

  • Dokumen Manual operasi penggunaan program (user guide)
  • Dokumen Cetakan dari program sumber (source program listing)
  • Dokumen Hasil dari perencanaan program atau keterangan penjelasan yang berisi keterangan-keterangan program, bagi mereka yang berhubungan dengan program.

Proses pengembangan alat
Berikut adalah tahapan pengembangan alat monitoring dan evaluasi partisipatif:

  • Melakukan pemilihan vendor
    PRAKARSA akan melakukan pemilihan Apps developer atau software house professional secara terbuka.
  • Pengembangan alat monitoring dan evaluasi partisipatif
    Dilakukan FGD untuk pengembangan design apps yang sesuai dengan kebutuhan. Diskusi ini melibatkan CSO, akademisi, Kementerian Kesehatan, Bappenas, DJSN dan stakeholder lainnya. Hasil dari diskusi akan dituangkan dalam desain apps dan akan dikonsultasikan kembali kepada stakeholder untuk mendapatkan masukan.
  • Sosialisasi alat monitoring dan evaluasi partisipatif
    PRAKARSA akan turun ke sejumlah wilayah dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi. Kelompok penerima manfaat dari kegiatan ini juga akan dilibatkan secara langsung.
  • Uji alat di tingkat daerah
    Pengujian akan dilakukan untuk memastikan keakuratan alat dan akan dilakukan setidaknya di enam area mitra PRAKARSA yakni Kota Medan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Mamuju, Kota Bogor dan Kota Kupang. Selain itu Kota DKI Jakarta juga dipilih sebagai lokasi uji alat sebagai perwakilan heterogenitas nasional. Pelatihan simulasi akan diadakan di Jakarta dan dihadiri oleh CSO lokal yang bekerjasama. CSO lokal kemudian akan menyebarluaskan alat tersebut di setiap daerah ke masyarakat. CSO lokal akan menjadi agen utama dalam mempromosikan alat bekerja sama dengan staf penyedia layanan.
  • Promosi berbasis online dan offline
    Promosi alat akan dilakukan melalui online social media dan offline melalui diskusi publik dengan peserta JKN.  Diharapkan setidaknya masyarakat di setiap area akan menggunakan apps segera setelah mereka menerima layanan kesehatan.
  • Optimalisasi dan penggunaan alat di tingkat nasional dan daerah
    Setelah alat diujicobakan dan difinalisasi, akan dilakukan pelatihan kepada mitra lokal untuk mensosialisasikan penggunaan alat tersebut kepada masyarakat di masing-masing daerah hingga menjangkau ke tingkat desa.
  • Pemrosesan hasil pemantauan dan evaluasi
    Setelah alat tersebut digunakan oleh masyarakat, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tren kualitas layanan. Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan dalam bentuk laporan dan rencana aksi kepada pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meningkatkan kebijakan kesehatan. Bahan baku yang diambil dari server akan dianalisis oleh tim PRAKARSA dan dikonsultasikan dengan ahlinya.
  • Perbaikan alat berdasarkan rekomendasi hasil monitoring
    Setelah alat digunakan di tingkat nasional dan daerah, alat akan dikembangkan berdasarkan rekomendasi dari proses evaluasi.
  • Deseminasi alat monitoring dan evaluasi
    Hasil monitoring akan dideseminasikan di tingkat nasional (DJSN, BPJS kesehatan, Kementerian Kesehatan, Komisi 9 di Parlemen Nasional) dan tingkat daerah. Diskusi ini akan diadakan setidaknya di enam wilayah terpilih untuk diseminasi alat dan hasil monitoring ke pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai upaya keberlanjutan dalam penggunaan alat monitoring partisipatif dari masyarakat dalam memantau mutu pelayanan kesehatan.
  • Penyerahan alat monitoring partisipatif (Keberlanjutan)
    Setelah seluruh rangkaian sebelumnya terlaksana, alat monitoring partisipatif selanjutnya akan diserahkan secara official kepada DJSN selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan monitoring JKN.

Kerangka waktu
Berikut ini adalah timeline kegiatan:

No Kegiatan Waktu
1 Mengembangkan ToR 4 – 20 Januari 2021
2 Melakukan pemilihan vendor 1 – 19 Februari 2021
3 Wawancara vendor dan penentuan pemenang 19 – 23 Februari
4 Diskusi awal dengan vendor terpilih 25 Februari 2021
5 FGD stakeholders 26 Februari 2021
6 Pembuatan alat monitoring partisipatif 28 Februari – 19 Maret 2021
7 Sosialisasi alat monitoring partisipatif kepada stakeholder (DJSN) dan CSO (FGD) untuk mendapatkan feedback 22 Maret 2021
8 Revisi alat monitoring 23 – 29 Maret 2021
9 Promosi berbasis online dan offline 30 Maret – 15 April 2021
10 Optimalisasi dan penggunaan alat monitoring partisipatif di tingkat nasional dan daerah 16 – 23 April 2021
11 Pemrosesan hasil pemantauan dan evaluasi 24 – 28 April 2021
12 Perbaikan alat berdasarkan rekomendasi hasil monitoring 29 Apri – 3 Mei 2021
13 Deseminasi alat monitoring dan evaluasi 4 mei 2021
14 Penyerahan alat 4 mei 2021

*jika vendor dapat membuat timeline yang lebih cepat akan menambah penilaian

Keahlian dan kapasitas vendor
PRAKARSA berkomitmen untuk dapat mendukung pemerintah dalam melakukan pemantaua program JKN, oleh karena itu kapasitas vendor yang dibutuhkan antara lain:

  • Merupakan ahli di bidang IT atau pembuatan aplikasi dibuktikan dengan CV dan kontak rekomendasi
  • Berpengalmaan lebih dari 5 tahun dalam bidang IT dan pembuatan aplikasi
  • Dapat mengidentifikasi peluang integrasi data
  • Mampu menterjemahkan tujuan pembuatan alat dalam sebuah aplikasi
  • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kesopanan dan keramahan.
  • Dapat membuat Dokumentasi Program
  • Dapat bekerja sesuai target waktu
  • Bertanggung jawab dalam melakukan revisi
  • Memiliki pemahaman mengenai program JKN
  • Berkomitmen dalam mendukung peningkatan kualitas program JKN

Isi Penawaran Apps Developer
Bagi apps developer yang memiliki minat dan kompetensi dalam melakukan evaluasi proyek ini, kami berharap untuk dapat memberikan penawaran kepada kami sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pemilihan konsultan. Penawaran berisi antara lain:

1.  CV individu atau cv semua personel yang terlibat (jika tim)
2.  Proposal teknis/spesifik:

*  Penjelasan singkat dan justifikasi apps yang akan dibuat;
*  Teknis pembuatan apps dan jadwal;
*  Uraian secara spesifik mengenai bagaimana isu lintas sektoral yang relevan perlu dipertimbangkan oleh PRAKARSA.

3.  Rincian keuangan:

*  Meliputi detail seluruh biaya dalam lingkup pembuatan apps termasuk biaya maintenance dan keberlanjutan apps selama 2 tahun mendatang
*  Biaya-biaya terkait transportasi, konsumsi, akomodasi, pajak dan kontribusi akan menjadi bagian dalam fee konsultan

4.  Ketentuan lain:

*  Konsultan bersedia melakukan pertemuan baik online atau offline jika dibutuhkan (offline di Jakarta)
*  Konsultan bersedia turun ke lapangan atau daerah untuk melakukan sosialisasi mendampingi PRAKARSA (mengenai detail akan dibicarakan kemudian mengenai honor, operasional dan teknis)
*  Ketentuan lain akan diatur dalam kontrak

Penawaran yang masuk dan sesuai dengan kualifikasi selanjutnya akan masuk dalam proses wawancara. Penawaran paling lambat diterima per tanggal 19 Februari 2021

Kontak person
Demikian kerangka acuan ini kami sampaikan, jika ada informasi yang kurang jelas dan perlu ditanyakan silakan hubungi:

Kami menggunakan cookie untuk memberikan Anda pengalaman terbaik.