{"id":1679,"date":"2023-11-08T14:19:42","date_gmt":"2023-11-08T07:19:42","guid":{"rendered":"https:\/\/theprakarsa.org\/prosper\/?p=1679"},"modified":"2023-11-17T15:11:42","modified_gmt":"2023-11-17T08:11:42","slug":"kolaborasi-prosper-dan-lppsp-fisip-universitas-indonesia-hadirkan-program-pelatihan-analisis-kebijakan-dan-penulisan-policy-brief","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theprakarsa.org\/prosper\/kolaborasi-prosper-dan-lppsp-fisip-universitas-indonesia-hadirkan-program-pelatihan-analisis-kebijakan-dan-penulisan-policy-brief\/","title":{"rendered":"Kolaborasi Prosper dan LPPSP FISIP Universitas Indonesia Hadirkan Program Pelatihan Analisis Kebijakan dan Penulisan Policy Brief"},"content":{"rendered":"

Jakarta, The PRAKARSA lembaga penelitian dan advokasi kebijakan melalui Prosper berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia menyelenggarakan program pelatihan Analisis Kebijakan dan Penulisan\u00a0Policy Brief<\/em>. Di kesempatan ini, antusiasme peserta pelatihan datang dari berbagai kalangan, mulai dari sektor pemerintah, birokrasi, akademisi, dan privat. Pelatihan dilaksanakan pada 8 November 2023.<\/p>\n

Pelatihan ini dirancang untuk memfasilitasi para analis kebijakan dalam merumuskan dan mempengaruhi suatu kebijakan yang menjadi fokus masing-masing dengan menerapkan pendekatan\u00a0evidence-based policymaking<\/em>\u00a0dalam kerja analisisnya.<\/p>\n

\u201cPendekatan analisis kebijakan berbasis bukti atau\u00a0evidence-based policymaking<\/em>\u00a0belum menjadi tren di Indonesia, rumusan kebijakan publik di Indonesia masih banyak di dominasi oleh kebijakan berbasis aspirasi politik. Satu kebijakan pemerintah memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, untuk itu penerapan pendekatan berbasis bukti dalam penyusunan kebijakan bisa meningkatkan efektivitas kebijakan, mengurangi risiko tidak tepat sasaran, dan mendorong inovasi kebijakan,\u201d kata Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA, saat menyampaikan materi pelatihan, pada Rabu (8\/10).<\/p>\n

Para peserta pelatihan juga diajak untuk berlatih meningkatkan\u00a0skill<\/em>\u00a0dalam menulis rekomendasi kebijakan dalam bentuk\u00a0policy brief<\/em>, yang merupakan salah satu bentuk rekomendasi kebijakan yang memuat sajian data secara singkat, padat dan atraktif. Seain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah penghubung peserta pelatihan dengan para analis dan perancang kebijakan publik dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.<\/p>\n

Lebih lanjut, Victoria Vanggidae, Deputi Direktur The PRAKARSA berharap melalui pelatihan ini PRAKARSA dan LPPSP FISIP UI dapat membantu para pembuat kebijakan maupun mereka yang bekerja terkait pembuatan kebijakan mampu mengartikulasikan masalah dengan baik, memahami apakah masalah tersebut perlu solusi kebijakan dan solusi kebijakan seperti apa yang ditawarkan. \u201dDengan memberikan bukti kuat dan dikemas dalam format yang ringkas dan mudah dipahami seperti policy brief,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Asterlita, Mahasiswa Magister Kajian Gender Universitas Indonesia yang juga merupakan salah peserta pelatihan menyampaikan bahwa ia tertarik mengikuti pelatihan ini dilatar belakangi karena isu yang ia geluti hari ini tentang kajian gender belum banyak menjadi perhatian pemerintah baik di daerah maupun nasional. \u201dSaya mau mengikuti pelatihan ini untuk mempelajari tentang bagaimana membuat policy brief agar bisa mengarus utamakan isu gender,\u201d tuturnya.<\/p>\n<\/div>

\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
<\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div><\/div>
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t