“Itu kan aneh. Wajar jika kemudian muncul kecurigaaan terjadi kolusi antara pejabat yang mendukung rekomendasi KADI tersebut dan segelintir pengusaha yang selama ini menguasai pasar terigu nasional,” kata pengamat kebijakan publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, di Jakarta, Senin (27/2). Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supratikno mengemukakan pemerintah tidak boleh melindungi kebijakan yang tidak prorakyat sebab Indonesia memang…
Pascareformasi ekonomi 1998 telah memunculkan kenyataan ganjil. Ekonomi nasional kerap dipuji di luar negeri dan lembaga internasional, tetapi miskin tepuk tangan dari publik di dalam negeri. Pemerintah sering mengutip penilaian pihak luar untuk melegitimasi prestasi, sekaligus menepis fakta-fakta keseharian yang disampaikan rakyat, yang membalikkan semua klaim pemerintah. Apa yang aneh dari fenomena ini? Jawabannya mungkin terdapat dalam tarik-menarik indikator untuk…
Press Release: Komisi Anggaran Independen (KAI) Pemeriksaan rinci dan Evaluasi terhadap dokumen APBN 2011 dan realisasinya yang dilakukan oleh Tim Koalisi Anggaran Independen (KAI) memperlihatkan bahwa realisasi anggaran 2011 dicirikan oleh dua hal utama: (1) anggaran habis sebagian besar untuk biaya pejabat politik dan birokrasi, sementara (2) sisanya remah-remah dialokasikan untuk program-program yang baik yang pro warga negara. Ketahanan dan…
Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung inkonstitusional karena belum berorientasi pada sebesar-besarnya…
Coordinating People’s Welfare Minister Agung Laksono said in a statement (The Jakarta Post, July 14, 2011) that the government was not ready to provide universal healthcare coverage as mandated by Law No. 40/2004 on National Social Security System (SSJN) because of problems with access to healthcare facilities and the availability of health workers, particularly in remote areas. The remarks appear…
Jakarta – Majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan hukum karena belum juga sahkan RUU BPJS dan membentuk BPJSN yang merupakan amanat dari UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Akibat tidak kunjung disahkannya RUU BPJS, banyak rayat miskin yang nasibnya terancam jadi terlantar. Demikian putusan majelis hakim yang dipimpin Ennid Hasanuddin dalam sidang pembacaan vonis…
Millenium Development Goal’s (MDG’s) is only seen as a statistical data, but it does not describe the real condition of development in Indonesia. Prakarsa Coordinator, Ah Maftuchan, explained that most of statistical data from the government is fraud. The fake data reveals as it classified one person who earns Rp 1.1 million to Rp 1.2 million per month into lower…