Prakarsa Dalam Berita

Realisasi APBN 2011 : Negara Predator dan Pemenuhan Hak Dasar yang Terus Tertunda serta Terabaikan

Realisasi APBN 2011 : Negara Predator dan Pemenuhan Hak Dasar yang Terus Tertunda serta Terabaikan

Press Release: Komisi Anggaran Independen (KAI) Pemeriksaan rinci dan Evaluasi terhadap dokumen APBN 2011 dan realisasinya yang dilakukan oleh Tim Koalisi Anggaran Independen (KAI) memperlihatkan bahwa realisasi anggaran 2011 dicirikan oleh dua hal utama: (1) anggaran habis sebagian besar untuk biaya pejabat politik dan birokrasi, sementara (2) sisanya remah-remah dialokasikan untuk program-program yang baik yang pro warga negara. Ketahanan dan…

Read More

66 Tahun Peringatan Proklamasi Kemerdekaan;APBN Tak Kunjung Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

66 Tahun Peringatan Proklamasi Kemerdekaan;APBN Tak Kunjung Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung inkonstitusional karena belum berorientasi pada sebesar-besarnya…

Read More

Not getting better: We need universal healthcare coverage

Not getting better: We need universal healthcare coverage

Coordinating People’s Welfare Minister Agung Laksono said in a statement (The Jakarta Post, July 14, 2011) that the government was not ready to provide universal healthcare coverage as mandated by Law No. 40/2004 on National Social Security System (SSJN) because of problems with access to healthcare facilities and the availability of health workers, particularly in remote areas. The remarks appear…

Read More

Pemerintah dan DPR Harus Membentuk BPJSN

Pemerintah dan DPR Harus Membentuk BPJSN

Jakarta – Majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan hukum karena belum juga sahkan RUU BPJS dan membentuk BPJSN yang merupakan amanat dari UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Akibat tidak kunjung disahkannya RUU BPJS, banyak rayat miskin yang nasibnya terancam jadi terlantar. Demikian putusan majelis hakim yang dipimpin Ennid Hasanuddin dalam sidang pembacaan vonis…

Read More