Pendidikan Karakter dan Penguatan Literasi Harus Dimulai Sejak Dini

jpnn.com, Sekjen Taruna Merah Putih Restu Hapsari menekankan pentingnya pendidikan karakter dan penguatan literasi yang harus dimulai sejak dini. Pendidikan karakter itu mencakup peduli dengan sesama, sikap gotong royong, welas asih, serta sikap antikorupsi dan antikolusi.

“Pendidikan karakter harus memiliki road map di tingkat daerah dan pusat secara sinergis,” kata Restu Hapsari saat Diskusi Terbatas bertema “Revisiting Visi SDM Indonesia” yang diselenggarakan PP PMKRI di Margasiswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019) malam.

Restu menyampaikan hal itu untuk merespons visi dan misi yang dicanangkan Jokowi – Ma’ruf Amin pada kampanye Pilpres 2019 yakni peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Narasumber laian yang hadir dalam diskusi ini adalah Direktur Apindo Research Institute, P Agung Pambudhi, Ketua PP PMKRI 1994-1996 sekaligus Pakar Manajemen Strategis, Anton Doni Dihen, Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro serta Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI Rinto Namang yang bertindak selaku moderator.

Pada kesempatan itu, Restu mengusulkan untuk memasukkan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau semacamnya untuk kepentingan menyiapkan generasi yang kuat secara ideologi dan penuh dengan cinta terhadap Tanah Air. Selain itu, penting mengatasi rendahnya budaya literasi di Indonesia.

Menurutnya, kebiasaan membaca secara mendalam menjadi output dari peningkatan budaya literasi ini. Salah satu gejala masyarakat yang literasinya rendah antara lain mudah percaya terhadap hoaks tanpa ada budaya check and recheck.

“Perlu ada terobosan agar minat baca masyarakat meningkat, misalnya pembebasan PPN untuk semua jenis buku, bukan hanya buku ajar. Terobosan yang lain misalnya dengan menggratiskan pengiriman buku melalui PT Pos Indonesia,” ujar Restu.

Restu yang juga mantan Ketua PP PMKRI ini memaparkan tentang visi dan misi Jokowi-Amin untuk periode 2019-2024. Visi Jokowi-Amin “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong” dijabarkan ke dalam 9 program kerja Jokowi-Amin dengan mengambil fokus kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), penyelesaian infrastruktur fisik, serta penegakan hukum dan profesionalisme.

Sedangkan misinya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. Termasuk perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, visi SDM dijabarkan melalui misi SDM yaitu dengan mengembangkan sistem jaringan gizi dan tumbuh kembang anak; mengembangkan reformasi sistem kesehatan; mengembangkan reformasi sistem pendidikan; revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi; menumbuhkan kewirausahaan; dan menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pada kesempata itu, Restu menegaskan pentingnya konsistensi Jokowi di masa pemerintahannya yang kedua nanti terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia.

“Pak Jokowi harus betul-betul konsisten terhadap peningkatan kualitas SDM yang sdh menjadi misi Jokowi-Amin di periode 2019-2024. Artinya, jangan sampai urusan infrastruktur yang selama ini sangat mewarnai periode pertama pemerintahannya menghalangi realisasi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Juga harus ada kelompok-kelompok yang mengawal dan mengawasi agenda-agenda peningkatan SDM Indonesia,” ujar Restu.

Di tempat yanag sama, Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa yang juga sebagai Komisioner Komisi Anggaran Independen Setyo Budiantoro, menyampaikan perlunya menyikapi secara serius tiga dimensi kemiskinan, yaitu kemiskiann di bidang kesehatan, pendidikan, dan kualitas kehidupan.

Budi sapaan Budiantoro menekaankan pentingnya agenda-agenda mengatasi kemiskinan multidimensi terutama bagi kelompok bawah atau kelompok miskin. Selain itu, perlu peningkatan standar kualitas guru, mengatasi pengangguran kelompok muda, memperbanyak dan meningkatkan pendidikan vokasi, dan perubahan mindset dari comparative menjadi competitive dan problem menjadi solusi semua hal tersebut bisa menjadi jawaban kebutuhan SDM yang berkualitas.

“Agenda-agenda kerja mengatasi tiga dimensi kemiskinan akan menjawab kebutuhan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Bahkan ketika Indonesia harus menuju peringkat ke-5 di tahun 2030 menyusul Cina, Amerika Serikat, India dan Uni Eropa,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Apindo Research Institute, P Agung Pambudhi menyampaikan agar lebih fokus pada kelompok umur produktif mulai serius mencermati peluang-peluang pekerjaan di masa depan yang kontekstual dengan situasi dan perkembangan teknologi dan informasi. Karena ke depan pekerjaan-pekerjaan antara yang formal dan informal pasti akan mengalami banyak perubahan di era milenium ini. “Harus mulai dicermati peluang-peluang pekerjaan di masa depan oleh kelompok umur produktif,” ujar Agung.

Selanjutnya, Ketua PP PMKRI Periode 1994-1996 Anton Doni Dihen menyampaikan pentingnya pendidikan yang akan menghasilkan generasi yang punya daya penalaran tinggi, logika yang cerdas, dan matematika dasar yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, tambah Anton, diperlukan pengendalian yang serius terhadap pemenuhan gizi dan mengatasi problem stunting terhadap balita.

Untuk kebutuhan di perdesaan Indonesia, Anton yang juga Pakar Manajemen Strategis ini menyampaikan perlunya Business Development Services (BDS) bagi pedagang kecil dan ibu-ibu rumah tangga sehingga meningkatkan kualitas mereka dalam mengelola pencarian nafkah masyarakat.

“Di perdesaan Business Development Services (BDS) bagi pedagang kecil dan ibu-ibu rumah tangga akan menjawab kebutuhan kualitas pengelolaan mencari nafkah atau pekerjaan,” ujar Anton.(fri/jpnn)

Sumber: JPNN.com

Add Comment