PRAKARSA Menjadi Co-Facilitator Dalam Asia Pacific UN Responsible Business and Human Rights (UNRBHR) Forum 2025

Bangkok, The PRAKARSA – The PRAKARSA turut berpartisipasi dalam Asia Pacific UN Responsible Business and Human Rights (UNRBHR) Forum 2025 yang berlangsung di United Nations Conference Center, Bangkok, Thailand, pada 17–20 September 2025. Forum tahunan yang memasuki tahun ketujuh ini merupakan platform multi-pihak terbesar di kawasan Asia Pasifik yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan fokus pada perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence).

PRAKARSA Menjadi Co-Facilitator Bersama HRDF

Dalam forum ini, Jati Pramono selaku Manajer Program yang mewakili PRAKARSA terlibat aktif dalam sejumlah diskusi termasuk menjadi co-facilitator bersama Human Rights and Development Foundation (HRDF) pada kelompok diskusi bertema “Business and Human Rights Remedies”. Diskusi ini menyoroti lemahnya implementasi National Action Plan (NAP) maupun mekanisme National Contact Point (NCP) di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Peserta menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, legislasi Human Rights Due Diligence yang wajib, serta komitmen politik tingkat tinggi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik bisnis.

Selama forum, berbagai sesi membahas isu penting seperti:

  • Akuntabilitas Korporasi: kasus pekerja migran Myanmar di Thailand, hingga advokasi komunitas adat di Sumbawa, Indonesia, yang menyoroti dampak buruk proyek ekstraktif.
  • Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan: tantangan implementasi kebijakan di ASEAN, konflik antara hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta perlunya akuntabilitas perusahaan.
  • Peran Bank Pembangunan Multilateral (MDBs): kritik atas praktik pembiayaan proyek energi dan ekstraktif yang seringkali mengalihkan risiko ke masyarakat, khususnya kelompok rentan.
  • Transisi Hijau: testimoni komunitas dari Asia Tenggara yang memperingatkan bahaya “green colonialism” jika transisi energi dilakukan tanpa menghormati hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.
  • Model Bisnis Regeneratif: pengenalan doughnut economy dan praktik ekonomi sirkular yang berkeadilan, serta inisiatif usaha kecil yang mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dengan keadilan sosial.

Melalui partisipasi aktif, PRAKARSA mendorong agar agenda bisnis dan hak asasi manusia di Asia Pasifik tidak hanya menjadi wacana global, tetapi juga diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional yang melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Forum ini menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat dan keterlibatan masyarakat, standar internasional hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. PRAKARSA berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar kebijakan bisnis di Indonesia dan Asia lebih bertanggung jawab, inklusif, dan berkeadilan,” ujar Jati Pramono. Asia Pacific UNRBHR Forum 2025 menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas negara, berbagi pembelajaran, dan mendorong transformasi struktural dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis. Partisipasi PRAKARSA sekaligus memperluas jangkauan advokasi lembaga di tingkat regional untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Kami menggunakan cookie untuk memberikan Anda pengalaman terbaik.