Jakarta, The PRAKARSA – Pada hari Jumat (24/10/2025), The PRAKARSA merilis Working Paper dengan judul “Sudah Waktunya Indonesia Akselerasi Program-Program Pasar Kerja Aktif (Active Labour Market Policies/ALMP)”. Hasil studi ini menyoroti bahwa walaupun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia menurun, masih terdapat tantangan struktural pada struktur pasar tenaga kerja Indonesia. dominasi pekerja informal, rendahnya produktivitas, dan masifnya skill mismatch antara lulusan institusi pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri.
Penulis sekaligus peneliti The PRAKARSA, Ari Wibowo, mengatakan bahwa paper ini ditulis untuk memberikan analisis pentingnya ALMP dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Indonesia. “ALMP bertujuan untuk mengintervensi pasar tenaga kerja dengan menyediakan program-program yang menjembatani aspek demand dan supply tenaga kerja, misal melalui pelatihan, reskilling, dan upskilling”.
Menurut Pierre Ballo, peneliti The PRAKARSA, ALMP seharusnya diposisikan setara dengan program Passive Labor Market Policies (PLMP) seperti Bantuan Sosial/Bansos. “Saat ini, prioritas pemerintah sepertinya masih cenderung untuk mengalokasikan Bansos, dilihat dari berbagai indikator, terkhususnya pendanaan pemerintah”. Padahal, berbagai riset telah menunjukkan bahwa ALMP terbukti mendorong penyerapan tenaga kerja. “Tinggal nanti desain-nya seperti apa. Akan lebih baik semisal industri yang mendesain kurikulum dan struktur pelatihan secara langsung”.
Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, juga mengomentari dimensi pendanaan dari ALMP. “Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah sejatinya sudah mengintegrasikan mekanisme Dana Pengembangan Keterampilan/DPK untuk mendanai program-program vokasi, namun masih nihil dalam implementasinya”. Dalam paper ini, penulis mencontohkan beberapa opsi mekanisme DPK, mengambil contoh kasus dari negara-negara yang sudah menerapkannya terlebih dahulu.
Working Paper ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki fondasi kebijakan yang baik di tiga pilar Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif (ALMP), yaitu peningkatan keterampilan (Kartu Prakerja & BLK), Layanan Pasar Kerja (Karirhub), dan Perlindungan Sosial (JKP & BSU). Namun, implementasinya masih tersegmentasi, sehingga menciptakan kelemahan fundamental yang terletak pada keterkaitan yang masih lemah pada sisi penawaran (pelatihan) dan permintaan (industri).
Kajian praktik baik (best practice) terhadap global, seperti di negara Denmark, Singapura, dan Korea Selatan mengimplikasikan bahwa ALMP yang efektif harus bersifat terintegrasi dan didukung oleh industri dengan dukungan tata kelola tripartit yang kuat, serta memiliki mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Indonesia beresiko terperangkap dalam skill trap jika tidak ada penguatan desain dan integrasi yang komprehensif. Oleh karena itu, The PRAKARSA mendorong pemerintah untuk menjalankan program ALMP dengan membangun ekosistem ALMP yang sinergis.