Working paper ini membahas dan mendorong akselerasi Kebijakan Pasar Kerja Aktif (Active Labour Market Policies – ALMP) di Indonesia. Pasar tenaga kerja Indonesia berada pada titik krusial: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, namun tantangan struktural seperti dominasi sektor informal dan kesenjangan keterampilan (skill mismatch) masih belum dapat teratasi. Kondisi ini diperparah oleh disrupsi teknologi dan perubahan demografi, yang menuntut transisi dari kebijakan reaktif dan parsial menjadi kerangka kerja proaktif dan terintegrasi. Analisis menunjukkan bahwa ALMP Indonesia bertumpu pada tiga pilar—peningkatan keterampilan (Kartu Prakerja, Vokasi), layanan pasar kerja (Karirhub), dan dukungan pendapatan (JKP)—tetapi implementasinya masih terfragmentasi. Secara fundamental kelemahannya ada pada keterkaitan yang lemah antara pelatihan dan kebutuhan industri, ketergantungan tinggi pada APBN, serta sifat kebijakan yang cenderung reaktif. Pelajaran dari praktik global, seperti model Flexicurity Denmark, K-Digital Training Korea Selatan, dan SkillsFuture Singapura, menegaskan bahwa ALMP yang efektif harus digerakkan oleh industri, didanai secara berkelanjutan, dan terintegrasi. Untuk mengakselerasi efektivitas ALMP, direkomendasikan tujuh langkah kebijakan strategis, termasuk: (1) Membentuk Sector Skills Council yang dipimpin industri untuk memvalidasi kurikulum; (2) Menginisiasi Dana Pengembangan Keterampilan (Skill Development Fund – SDF) yang didanai melalui skema iuran wajib (training levy) dari perusahaan ; dan (3) Mengadopsi kerangka Flexicurity yang adaptif dengan mengintegrasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan kewajiban reskilling.