Jakarta, The PRAKARSA – Peneliti The PRAKARSA, Bintang Aulia Lutfi, berkesempatan menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar dan Diskusi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk yang diselenggarakan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pada Jumat (14/11/2025).
Dalam kesempatan ini, Bintang memberikan materi penguatan pada Naskah Akademik Raperda tentang Pengendalian Penduduk agar penargetan bantuan sosial memiliki basis pada dinamika kependudukan di Daerah Khusus Jakarta.
Kemiskinan Multidimensi di DKI Jakarta
Bintang membuka pemaparan dengan menjelaskan demografi kemiskinan di Jakarta yang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi disertai kerentanan struktural di balik capaian ekonominya. Mengutip hasil riset Indeks Kemiskinan Multidimensi yang diterbitkan oleh The PRAKARSA (2022), Bintang mengungkapkan bahwa dimensi kemiskinan di Jakarta bersifat spesifik dan tidak dapat disamaratakan di setiap wilayahnya. Hal ini tercermin dari deprivasi antar wilayah di DKI Jakarta sangat berbeda, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur menunjukkan deprivasi nutrisi balita tertinggi (50-76%), sementara Jakarta Barat dan Jakarta Utara memiliki beban deprivasi tertinggi pada aspek sanitasi dan rumah layak.
Lebih lanjut Bintang menyoroti beberapa permasalahan masyarakat Jakarta yang cukup membuka mata, berupa kepemilikan rumah menjadi terendah nasional (56,57%), tingginya arus pekerja komuter mencapai 2,7 juta perharinya, dan banyaknya penduduk yang menjadi pekerja informal (1,8 juta dari 5,07 juta penduduk yang bekerja). Penyaluran bansos yang berbasis KTP/KK juga dinilai menjadi masalah karena tidak sesuai dengan mobilitas yang tinggi dan mengabaikan penduduk penyewa, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos. Hal ini semakin diperparah dengan alokasi anggaran bansos yang terfokus pada pendidikan sehingga akan menyebabkan pergeseran struktur risiko kepada lansia, disabilitas, dan pekerja informal.
Rekomendasi
Pada akhir sesi, Bintang memberikan serangkaian rekomendasi yang dapat dijadikan pembelajaran oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, yang terdiri dari:
- Penguatan sistem data kependudukan dengan mengintegrasikan data sosial dan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan ekonomi, layanan publik, dan spasial-lingkungan pada platform CARIK.
- Pengembangan sistem informasi kependudukan real-time/berkala untuk memastikan intervensi kebijakan relevan dengan kondisi di lapangan.
- Pendekatan bantuan sosial yang holistik dan melampaui bantuan moneter dengan mencakup program serta infrastruktur sosial yang dapat memperkuat akses layanan dasar.
- Penajaman prioritas anggaran berbasis risiko terutama pada risiko perubahan iklim, pertumbuhan penduduk lansia, dan kerentanan perkotaan lainnya.