Jakarta, The PRAKARSA – Selasa (13/1/2026), The PRAKARSA menghadiri sharing session bertajuk “Evaluasi G20 Afrika Selatan dan Persiapan Menuju G20 Amerika Serikat” di Hotel Aryaduta Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan Tri Purnajaya, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta diikuti perwakilan organisasi masyarakat sipil, antara lain INFID, PWYP Indonesia, dan The Habibie Center.
Sharing session diselenggarakan untuk menyamakan pemahaman atas dinamika dan hasil Presidensi G20 Afrika Selatan 2025, mengidentifikasi ruang intervensi masyarakat sipil serta agenda prioritas Indonesia menjelang Presidensi G20 Amerika Serikat 2026, sekaligus menyepakati rencana tindak lanjut penguatan pesan advokasi terkait reformasi arsitektur keuangan global, keadilan fiskal, transisi energi berkeadilan, dan perlindungan ruang sipil.
Dalam paparan, Tri Purnajaya menyoroti kemungkinan pergeseran fokus dari tema pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas yang menguat pada presidensi negara-negara berkembang, menuju pendekatan yang lebih “back to basic” pada Presidensi AS. “Amerika Serikat kemungkinan akan menyederhanakan struktur kerja G20 dan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, deregulasi, dan kemandirian energi (energy security),” ujar Tri.
Peserta diskusi menekankan pentingnya Indonesia sebagai middle power untuk menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang, sekaligus menjaga agar isu-isu prioritas Global South tetap mendapat ruang dalam arsitektur kerja G20. Dalam konteks tersebut, konsolidasi pesan advokasi masyarakat sipil dipandang krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai kanal diplomasi dan forum multilateral.
Peserta diskusi menekankan pentingnya Indonesia sebagai middle power untuk menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang, sekaligus menjaga agar isu-isu prioritas Global South tetap mendapat ruang dalam arsitektur kerja G20. Dalam konteks tersebut, konsolidasi pesan advokasi masyarakat sipil dipandang krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai kanal diplomasi dan forum multilateral.
Peserta menggarisbawahi beban biaya utang dan tingginya biaya pinjaman bagi negara berkembang yang menghambat pembiayaan layanan publik dan agenda iklim. Di tingkat global, reformasi mekanisme penanganan utang (termasuk perbaikan Common Framework), perluasan akses pembiayaan yang lebih murah, serta penguatan akuntabilitas lembaga pemeringkat yang bias terhadap negara berkembang menjadi isu yang dinilai mendesak untuk terus didorong.
Diskusi menyoroti pentingnya memperkuat proses Konvensi Pajak di PBB (UN Tax Convention) sebagai jalur yang lebih inklusif bagi negara-negara Global South, sekaligus mendorong arsitektur pajak global yang lebih adil untuk menutup celah penghindaran pajak, mencegah aliran dana keluar (illicit financial flows), dan memperkuat mobilisasi pendapatan domestik. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pajak kekayaan (wealth tax) sebagai instrumen redistributif dan sumber pembiayaan tambahan bagi layanan publik dan aksi iklim.
Peserta menekankan perlunya memastikan agenda transisi energi, termasuk implementasi Bali Roadmap/JETP, tidak mengorbankan kelompok rentan. Penguatan safeguards sosial (termasuk GEDSI), perluasan akses pembiayaan iklim yang lebih adil bagi organisasi akar rumput dan perempuan, serta tata kelola mineral kritis yang bertanggung jawab dinilai penting agar hilirisasi tidak memperdalam ketimpangan sosial-ekologis.
Diskusi juga mencermati ketidakpastian ruang partisipasi bagi engagement groups (termasuk C20) di bawah Presidensi AS. Dengan dinamika geopolitik dan menurunnya efektivitas multilateralisme, strategi advokasi masyarakat sipil perlu beradaptasi: memanfaatkan berbagai kanal (jalur engagement groups, proses PBB, hingga forum lain seperti BRICS+ dan OECD) untuk menjaga agenda reformasi tetap hidup.
Ke depan, peserta menyepakati pentingnya memperkuat koordinasi lintas-CSO untuk mengawal rangkaian agenda global 2026, antara lain proses G20 Presidensi AS, pertemuan IMF-World Bank (Spring/Annual Meetings), proses UN Tax Convention di PBB, agenda Financing for Development (FfD), COP iklim, serta forum-forum tematik terkait transisi energi dan pembiayaan.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi intensif dengan pemerintah dan memperkuat konsolidasi antar-organisasi masyarakat sipil, agar suara negara berkembang tetap terdengar dalam pembahasan agenda global 2026, terlepas dari dinamika politik negara tuan rumah G20.