Jakarta, 13 Februari 2026 – The PRAKARSA menyelenggarakan peer review atas studi “Mission-Oriented Evaluation of Indonesia’s Industrial Development Master Plan” sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat arah kebijakan industri nasional agar lebih adaptif, hijau, dan berkeadilan. Kegiatan ini dihadiri sekitar 20 peserta dari lembaga think tank, organisasi masyarakat sipil, media, dan kalangan dunia usaha untuk menelaah temuan awal riset, menguji ketajaman analisis, serta memperkaya rekomendasi kebijakan yang tengah disusun PRAKARSA terkait evaluasi satu dekade pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
Membuka diskusi, Roby Rushandie, Manajer Riset dan Pengetahuan The PRAKARSA, menegaskan bahwa momentum satu dekade RIPIN perlu dimanfaatkan untuk menilai kembali apakah kerangka industrialisasi Indonesia masih memadai dalam menjawab tantangan ekonomi hari ini. “Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan di kisaran 5–6 persen, sementara struktur ekonomi kita masih didominasi sektor berbasis komoditas dengan nilai tambah terbatas. Di tengah perkembangan global menuju industri hijau, RIPIN seharusnya menjadi penentu arah transformasi industri nasional,” ujarnya. Menurut Roby, evaluasi RIPIN penting untuk memastikan kebijakan industri Indonesia memiliki arah yang jelas, selaras lintas sektor, dan mampu diterjemahkan hingga level daerah.
Dalam presentasinya, tim peneliti PRAKARSA menjelaskan bahwa studi ini berangkat dari temuan adanya tiga persoalan mendasar dalam implementasi RIPIN. Pertama, inkonsistensi kebijakan yang membuat arah industrialisasi sering berubah dan tidak selalu sejalan dengan agenda transformasi jangka panjang. Kedua, tantangan global yang makin kompleks – mulai dari transisi energi, perubahan teknologi, hingga tekanan rantai pasok – tidak lagi memadai dijawab dengan pendekatan sektoral yang kaku. Ketiga, masih lemahnya koherensi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama antara RIPIN dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Telaah terhadap tujuh RPIP menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah baru menyusun dokumen industri beberapa tahun setelah RIPIN berlaku, dan dalam banyak kasus narasi pusat hanya direplikasi tanpa penjabaran operasional, strategi implementasi, maupun mekanisme evaluasi yang kuat.
Untuk itu, PRAKARSA menawarkan pembacaan RIPIN melalui kerangka mission-oriented, yakni pendekatan kebijakan yang berangkat dari persoalan sistemik dan menuntut kolaborasi lintas sektor untuk mencapai misi pembangunan tertentu. Melalui kerangka ini, evaluasi RIPIN tidak berhenti pada capaian indikator makro, tetapi juga menilai kualitas transformasi industri secara lebih substantif. Dimensi yang ditelaah mencakup produktivitas dan inovasi, peningkatan kualitas ekspor dan partisipasi dalam global value chain, penciptaan pekerjaan berkualitas dan pertumbuhan inklusif, penguatan rantai pasok domestik, pemerataan spasial antarwilayah, serta transisi menuju industri hijau. Dalam diskusi, PRAKARSA juga menekankan bahwa orientasi kebijakan industri ke depan perlu memberi ruang lebih besar pada pembelajaran, koreksi kebijakan yang lebih cepat, dan integrasi antara target ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diskusi bersama para peserta memperkaya temuan tersebut. Sejumlah masukan menegaskan pentingnya RIPIN diposisikan sebagai kerangka induk yang mampu mengintegrasikan berbagai roadmap sektoral, sekaligus cukup lentur untuk merespons dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, dan krisis iklim. Para peserta juga menyoroti perlunya monitoring dan evaluasi yang lebih berkala dan fleksibel, tidak hanya berfokus pada angka-angka makro, tetapi juga pada kualitas pembangunan industri, hambatan implementasi, dan tindak lanjut perbaikan kebijakan. Gagasan whole-of-government approach turut mengemuka, termasuk kebutuhan akan koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, serta pemerintah daerah. Selain itu, peserta menilai bahwa sistem pelaporan digital yang terintegrasi akan sangat membantu menciptakan umpan balik kebijakan yang lebih cepat dan lebih akuntabel.
Masukan lain dalam peer review juga menekankan bahwa transformasi industri tidak dapat dilepaskan dari agenda keadilan sosial, penguatan industri domestik, dan kesiapan aktor lokal. Isu pekerjaan layak, kualitas upah, perlindungan pekerja, pengembangan industri antara, pemberdayaan pemasok domestik, serta green procurement dan kesiapan produk hijau lokal mengemuka dalam diskusi. Hal ini menegaskan pandangan PRAKARSA bahwa kebijakan industri tidak semestinya hanya mengejar pertumbuhan output, tetapi juga harus memperkuat basis industri nasional, meratakan manfaat antarwilayah, dan membuka ruang bagi transisi hijau yang inklusif. Sebagai tindak lanjut, PRAKARSA akan menyempurnakan studi ini dengan memperdalam aspek kelembagaan, koherensi pusat-daerah, dan desain sistem pemantauan berbasis misi yang dapat memberi umpan balik lebih cepat. Melalui proses peer review ini, PRAKARSA berharap evaluasi RIPIN dapat mendorong kebijakan industri Indonesia yang lebih terarah, responsif terhadap tantangan zaman, dan mampu menjahit agenda hilirisasi, dekarbonisasi, pemerataan wilayah, serta penciptaan pekerjaan layak dalam satu kerangka transformasi.