Jakarta, The PRAKARSA – Rabu (11/3/2026), The PRAKARSA menghadiri seminar bertajuk “UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI c.q. Ditjen Kerja Sama Multilateral bekerja sama dengan UN Resident Coordinator Office Indonesia. Manajer Riset dan Pengetahuan, Roby Rushandie hadir mewakili The PRAKARSA.
Seminar menghadirkan Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator; Tri Tharyat, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI; David McLachlan-Karr, Regional Director UN Development Coordination Office Asia-Pacific; Masni Eriza, Kepala Center for Multilateral Policy Strategy Kementerian Luar Negeri RI; serta Philips J. Vermonte, Dean Faculty of Social Sciences Universitas Islam Internasional Indonesia. Diskusi dimoderatori oleh Thandie Mwape dari UNOCHA.
Forum memotret agenda UN80 bukan semata sebagai upaya efisiensi birokrasi, melainkan sebagai momentum untuk memperbarui multilateralisme agar Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap efektif, koheren, dan relevan di tengah fragmentasi geopolitik, tekanan pendanaan, konflik, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim. Dalam pembahasan, mengemuka pula pentingnya menjaga trust, coherence, efficiency, dan fit-for-purpose United Nations tanpa mengorbankan mandat publik PBB di bidang perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia.
Dari paparan para narasumber, menguat pandangan bahwa reformasi PBB perlu dilihat sebagai bagian dari lanskap pembaruan yang lebih luas. Bagi Indonesia dan negara-negara Global South, PBB tetap dipandang relevan sebagai arena normatif dan kebijakan. Namun, tuntutan terhadap PBB juga semakin besar: organisasi ini diharapkan lebih efektif pada tingkat delivery, lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang, dan tetap mampu menjembatani fragmentasi tata kelola global.
Dalam sesi intervensi, Roby Rushandie menegaskan bahwa agenda efisiensi dan review mandat dalam kerangka UN80 perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak berujung pada penyusutan mandat substantif yang justru paling relevan bagi kelompok rentan.
“Agenda efisiensi dan review mandat dalam kerangka UN80 perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak berujung pada reduksi mandat-mandat substantif yang justru paling relevan bagi kelompok rentan. Reformasi PBB tidak seharusnya diukur semata dari penghematan biaya atau penyederhanaan struktur, tetapi dari kemampuannya untuk tetap melindungi fungsi normatif dan programatik yang berkaitan dengan perlindungan sosial, pengurangan ketimpangan, transisi yang adil, serta hak atas pembangunan yang inklusif,” ujar Roby Rushandie, Manajer Riset dan Pengetahuan The PRAKARSA.
Roby juga menekankan pentingnya menjaga perhatian PBB terhadap agenda-agenda yang sejalan dengan kerja-kerja The PRAKARSA, termasuk perlindungan sosial, just transition, pembiayaan pembangunan, dan kerja sama perpajakan global yang lebih berkeadilan, termasuk dorongan terhadap UN Tax Convention. Dalam konteks tersebut, reformasi multilateralisme dinilai tidak boleh berhenti pada rasionalisasi kelembagaan, tetapi harus memastikan bahwa fungsi-fungsi substantif yang mendukung keadilan sosial dan pembangunan inklusif tetap terjaga. Partisipasi The PRAKARSA dalam forum ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan masa depan multilateralisme. Ke depan, isu-isu seperti perlindungan sosial, transisi berkeadilan, keadilan fiskal, dan pembiayaan pembangunan akan tetap menjadi bagian dari kontribusi The PRAKARSA dalam mendorong tata kelola global yang lebih relevan, lebih adil, dan lebih berpihak pada negara berkembang serta kelompok rentan.