Jakarta, 24 Juni 2026 – The PRAKARSA (Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan) menanggapi rencana relokasi sebagian produksi dua pabrik komponen otomotif di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur ke Vietnam. Kondisi tersebut harus dibaca sebagai peringatan serius bagi pemerintah atas rapuhnya daya saing industri manufaktur nasional.
Peneliti The PRAKARSA, Dea Fajria, menilai rencana tersebut menjadi alarm bagi industri. “Kondisi ini menunjukkan lemahnya strategi industrialisasi nasional, kualitas iklim investasi, kepastian regulasi, serta kemampuan Indonesia mempertahankan basis produksi bernilai tambah di tengah persaingan kawasan yang semakin ketat”.
Selain aspek investasi, Dea juga menyoroti risiko sosial yang perlu diantisipasi sejak dini. “Pemindahan produksi berpotensi memengaruhi pekerja, pemasok lokal, dan perekonomian daerah, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi serta perlindungan tenaga kerja”.
Peneliti The PRAKARSA, Yuanda Pangi Harahap, menilai kerentanan daya saing Indonesia semakin terlihat ketika dibandingkan dengan arah kebijakan Vietnam.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam secara agresif mendorong investasi kendaraan listrik melalui berbagai insentif, seperti pembebasan bea masuk komponen kendaraan ramah lingkungan, pembebasan biaya registrasi hingga 2027, percepatan perizinan investasi teknologi tinggi, serta tarif cukai yang lebih kompetitif dibanding kendaraan konvensional. Selain itu, Vietnam juga memperkuat kesiapan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan kemitraan industri, serta telah membangun lebih dari 150 ribu titik pengisian daya di seluruh provinsi, yang semakin memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi global”.
Sebaliknya, meski memiliki cadangan nikel dan mineral kritis yang besar, Indonesia dinilai belum memiliki kebijakan industri yang cukup kuat untuk menarik investasi manufaktur hilir secara berkelanjutan dan masih mengandalkan pasar domestik sebagai daya tarik utama.
Peneliti The PRAKARSA, Jati Pramono, menilai setidaknya terdapat tiga persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.
“Persoalan struktural yang perlu segera dibenahi yakni pertama, strategi industrialisasi Indonesia masih terlalu berfokus pada sektor hulu, terutama mineral kritis dan baterai, sementara penguatan manufaktur komponen, penguasaan teknologi, dan rantai pasok domestik belum optimal.
Kedua, insentif investasi belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas industri nasional. Insentif fiskal dan kemudahan investasi perlu dikaitkan dengan transfer teknologi, riset dan pengembangan, peningkatan tingkat komponen lokal, serta penguatan pemasok domestik.
Ketiga, kebijakan industri masih terfragmentasi. Kebijakan hilirisasi, perdagangan, energi, fiskal, vokasi, dan kawasan industri belum terintegrasi dalam satu strategi nasional yang koheren”.
Jati menambahkan agar pemerintah mengambil langkah strategis, antara lain menyusun peta jalan industri yang terintegrasi, mendesain ulang insentif berbasis kinerja industri, memperkuat industri komponen bernilai tambah tinggi, meningkatkan kapasitas pemasok lokal, serta memastikan transisi industri yang berkeadilan melalui program reskilling dan jaring pengaman sosial bagi pekerja terdampak.
Seluruh upaya tersebut perlu ditopang koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan industri, investasi, perdagangan, energi, dan ketenagakerjaan bergerak dalam satu arah yang jelas.
Menurut Jati, Indonesia tidak boleh sekadar bereaksi setelah investasi berpindah. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai basis produksi, menarik bagi investasi jangka panjang, sekaligus mampu melindungi pekerja dalam proses transformasi industri.