ADA masa ketika dunia percaya bahwa masa depan bisa dirumuskan bersama. Keyakinan itu mungkin terdengar naif hari ini, ketika perang, krisis iklim, rivalitas teknologi, dan politik identitas membuat percakapan global terasa makin keras. Namun, belum terlalu lama berselang, para pemimpin dunia pernah duduk bersama dan memberi nama pada harapan kolektif itu: The Future We Want.
Ungkapan tersebut lahir pada 2012, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar Konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brasil. Forum itu dikenal sebagai Rio+20 karena berlangsung dua puluh tahun setelah KTT Bumi 1992, juga di Rio, yang menjadi salah satu tonggak penting kesadaran global tentang hubungan antara lingkungan hidup dan pembangunan.
Dari forum itulah lahir dokumen The Future We Want. Judulnya sederhana, hampir seperti doa. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan perubahan cara pandang yang besar: pembangunan tidak lagi cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, gedung tinggi, jalan tol, ekspor, dan investasi. Masa depan yang layak harus memadukan kemakmuran, keadilan sosial, dan batas ekologis bumi.
Hari ini, menjelang 2030, pertanyaan itu kembali datang dengan tekanan yang lebih berat. Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu agenda pembangunan global yang disepakati negara-negara anggota PBB pada 2015 untuk dicapai pada 2030, mulai memasuki garis akhir. Pertanyaannya bukan hanya apakah target-target itu tercapai. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bahasa apa yang akan dipakai dunia untuk membicarakan masa depan setelah 2030?
Apakah pembangunan hanya akan dibuat lebih digital, atau juga lebih adil? Apakah transisi hijau hanya berarti mengganti sumber energi, atau juga mengubah cara kita memperlakukan manusia, tanah, air, kerja, dan komunitas? Apakah masa depan akan dirancang oleh segelintir negara dan perusahaan besar, lalu diminta ditaati oleh sisanya? Ataukah dunia berani membangun percakapan baru yang lebih setara?
Dalam konteks inilah lawatan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia perlu dibaca. Dalam rangkaian perjalanannya ke Asia pada 14-18 Juni 2026, Steinmeier berada di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, dan dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Selain agenda kenegaraan di Istana, Steinmeier juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta melalui Terowongan Silaturahmi. Rencana kehadiran kedua presiden di ruang simbolik itu memberi makna yang melampaui protokol diplomatik.
Di sana, Indonesia tidak hanya menerima tamu negara. Indonesia sedang menunjukkan kepada dunia salah satu modalitas terdalamnya: kemampuan menjadi jembatan. Istiqlal dan Katedral bukan sekadar dua bangunan keagamaan yang berdiri berhadapan di jantung Jakarta. Keduanya adalah bahasa visual tentang Indonesia: bahwa perbedaan tidak harus menjadi jarak, bahwa iman tidak harus menjadi tembok, bahwa kebangsaan dapat menyediakan ruang bagi banyak keyakinan untuk hidup berdampingan.
Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan keduanya memperkuat pesan itu. Ia bukan hanya infrastruktur kota, melainkan metafora politik luar negeri yang sangat Indonesia: membangun jalan di antara perbedaan, bukan memperdalam parit di antaranya. Karena itu, bila Prabowo dan Steinmeier benar-benar berada dalam rangkaian simbolik Istiqlal-Katedral, momen tersebut seharusnya dibaca sebagai bagian dari diplomasi yang lebih besar.
Di tengah dunia yang mudah terbelah oleh agama, identitas, nasionalisme sempit, dan politik kebencian, Indonesia dapat memperlihatkan bahwa dialog antarperadaban tidak harus berhenti sebagai pidato konferensi. Ia dapat hadir sebagai pengalaman ruang, sebagai gestur kenegaraan, sebagai pesan bahwa masa depan global membutuhkan lebih banyak jembatan daripada tembok. Indonesia punya alasan historis untuk masuk ke percakapan itu dengan kepala tegak. Ketika Millennium Development Goals atau MDGs, agenda pembangunan global sebelum SDGs, mendekati akhir pada 2015, dunia membutuhkan bahasa baru.
Bukan sekadar bahasa teknokratik tentang target, indikator, dan laporan capaian, melainkan bahasa moral tentang manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Indonesia ketika itu bukan penonton. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu ketua bersama High-Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, bersama Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Dari proses itu mengalir gagasan-gagasan penting yang kemudian ikut membentuk SDGs: mengakhiri kemiskinan ekstrem, mentransformasi ekonomi, memperkuat tata kelola, membangun perdamaian, dan memastikan tidak seorang pun tertinggal.
Prinsip leave no one behind bukan sekadar frasa indah yang kemudian memenuhi spanduk konferensi. Ia adalah koreksi mendalam terhadap model pembangunan yang terlalu lama membanggakan angka rata-rata, tetapi diam terhadap mereka yang jatuh di pinggir jalan: orang miskin, masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan, pekerja informal, anak muda tanpa akses, dan komunitas yang paling awal menanggung dampak krisis iklim.
Pengalaman itu penting diingat, bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menyadari bahwa Indonesia pernah ikut memberi bahasa pada arah pembangunan dunia. Kita pernah berada di ruang depan sejarah, bukan di halaman belakangnya. Kita pernah membantu dunia menemukan kosakata untuk membicarakan masa depan. Kini, ketika masa depan itu kembali dipertanyakan, Indonesia seharusnya tidak hanya menunggu agenda baru dirancang oleh negara lain.
Apalagi modalitas Indonesia hari ini tidak kecil. Indonesia adalah demokrasi besar di dunia Muslim, negara berpenduduk Muslim terbesar, jangkar utama ASEAN, anggota G20, negara kepulauan strategis di Indo-Pasifik, sekaligus salah satu suara penting Global South. Kombinasi ini jarang dimiliki negara lain. Indonesia dapat berbicara melintasi garis-garis yang kini sering membelah dunia: Utara dan Selatan, Islam dan Barat, demokrasi dan pembangunan, pasar dan keadilan sosial, pertumbuhan dan keberlanjutan. Posisi seperti itu membuat Indonesia tidak hanya relevan sebagai peserta percakapan global. Indonesia layak menjadi salah satu perumusnya.
Di ASEAN, Indonesia memiliki bobot demografis, ekonomi, dan diplomatik yang sulit diabaikan. Di G20, Indonesia pernah menunjukkan kemampuan menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang. Di dunia Muslim, Indonesia menawarkan pengalaman bahwa demokrasi, keberagaman, pembangunan, dan moderasi keagamaan tidak harus berjalan saling meniadakan. Di Indo-Pasifik, Indonesia berada di jalur strategis tempat ekonomi, keamanan, energi, pangan, laut, dan teknologi saling bertemu.
Semua modalitas itu relevan karena tantangan setelah 2030 akan lebih rumit daripada tantangan ketika SDGs dilahirkan. Krisis iklim tidak lagi hadir sebagai grafik dalam laporan ilmiah; ia datang sebagai banjir, panas ekstrem, gagal panen, abrasi, laut yang naik, dan pesisir yang perlahan kehilangan rumah. Kecerdasan buatan menjanjikan efisiensi, tetapi juga menghadirkan kecemasan tentang pekerjaan, privasi, bias algoritmik, dan ketimpangan pengetahuan.
Transisi energi membawa harapan, tetapi juga kegelisahan bagi pekerja dan daerah yang selama puluhan tahun hidup dari batu bara. Ketimpangan tidak lagi hanya soal pendapatan, tetapi juga soal akses pada teknologi, data, pendidikan, pembiayaan, dan kemampuan menentukan arah perubahan. Karena itu, dunia pasca-2030 membutuhkan agenda pembangunan yang lebih berani. Tidak cukup lagi mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh tertinggal. Prinsip itu tetap penting, tetapi harus dilangkahkan lebih jauh.
Mereka yang selama ini berada di pinggiran tidak cukup hanya dijaga agar tidak tertinggal; mereka harus ikut membentuk arah masa depan. Ketidakadilan terbesar bukan hanya tidak menikmati hasil pembangunan. Ketidakadilan terbesar adalah tidak pernah diajak menentukan pembangunan macam apa yang dianggap bernilai. Di sinilah kemitraan Indonesia-Jerman dapat memperoleh makna strategis. Jerman datang dengan kekuatan industri, kapasitas riset, reputasi teknologi, pengalaman transisi energi, dan bobot moral dari sejarah panjangnya membangun demokrasi pascaperang.
Indonesia datang dengan modal sosial, geopolitik, demografis, dan diplomatik yang khas. Jika keduanya bertemu bukan sebagai donor dan penerima, melainkan sebagai mitra yang saling belajar, Indonesia dan Jerman dapat membantu membuka babak baru percakapan pembangunan setelah 2030. Dalam sejarah pembentukan agenda pasca-2015, Inggris memainkan fungsi penting sebagai mitra dari Utara global yang ikut menjembatani percakapan dengan Selatan global.
Namun, dunia hari ini tidak lagi sama. Inggris pasca-Brexit tetap aktor global penting, tetapi tidak lagi berada di dalam ruang pengambilan keputusan Uni Eropa. Karena itu, fungsi menjembatani Eropa dengan agenda pembangunan global kini lebih masuk akal dimainkan, dalam bentuk baru, oleh negara seperti Jerman. Ini bukan soal Jerman “menggantikan” Inggris secara mekanis. Diplomasi global tidak bekerja seperti pergantian kursi dalam sebuah panel.
Yang perlu dihidupkan kembali adalah fungsi historisnya: menghadirkan mitra dari negara maju yang bersedia mendengar, bernegosiasi, dan membangun bahasa bersama dengan negara-negara berkembang. Pada 2015, dunia membutuhkan jembatan menuju SDGs. Hari ini, dunia membutuhkan jembatan menuju agenda setelah SDGs. Namun, jembatan itu tidak bisa dibangun hanya dari modal, teknologi, dan proyek.
Ia membutuhkan kepercayaan. Ia membutuhkan rasa keadilan. Ia membutuhkan kesediaan untuk mengakui bahwa masa depan tidak boleh dirancang oleh sedikit negara untuk dijalankan oleh banyak negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Jerman dapat menawarkan sesuatu yang lebih bermakna daripada kerja sama rutin: sebuah cara baru membangun kemitraan antara Utara dan Selatan global.
Kerja sama yang hanya menghasilkan proyek tentu berguna, tetapi terbatas. Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang membangun kapasitas nasional dan kapasitas bersama: pendidikan vokasi, riset gabungan, industri rendah karbon, transfer teknologi yang bermakna, pembiayaan yang adil, perlindungan sosial bagi kelompok terdampak, dan standar hijau yang tidak berubah menjadi pagar baru bagi negara berkembang. Keberlanjutan juga harus dibebaskan dari sekadar ornamen komunikasi. Terlalu sering keberlanjutan diperlakukan seperti bahasa promosi: hijau di laporan, hijau di presentasi, hijau di konferensi, tetapi tidak selalu hijau dalam kehidupan orang biasa.
Padahal, keberlanjutan bukan semata urusan menurunkan emisi atau mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Ia adalah pertanyaan tentang model pembangunan. Apakah pertumbuhan ekonomi boleh terus merusak tanah, air, udara, dan kohesi sosial? Apakah transisi energi boleh berjalan tanpa perlindungan bagi pekerja dan daerah yang terdampak? Apakah teknologi boleh berkembang tanpa tanggung jawab terhadap ketimpangan baru yang ia ciptakan? Apakah standar hijau global akan menjadi jalan keadilan, atau justru menjadi pagar baru yang menyulitkan negara berkembang naik kelas?
Indonesia harus masuk ke percakapan itu dengan percaya diri. Kita membutuhkan investasi, tetapi tidak boleh puas menjadi lokasi investasi. Kita membutuhkan teknologi, tetapi tidak boleh berhenti sebagai pengguna teknologi. Kita membutuhkan transisi energi, tetapi tidak boleh membiarkan transisi itu menjadi beban sosial bagi kelompok rentan. Kita membutuhkan standar global, tetapi standar itu harus lahir dari percakapan yang adil, bukan dari keputusan sepihak yang dibuat jauh dari realitas negara berkembang.
Karena itu, Indonesia dan Jerman dapat mendorong dialog tingkat tinggi tentang The Future We Want after 2030. Bukan forum seremonial berisi pidato panjang, melainkan proses serius untuk merumuskan agenda pembangunan berkelanjutan setelah SDGs. Dialog itu perlu diarahkan pada keluaran yang jelas: peta jalan transisi energi yang adil, tata kelola kecerdasan buatan dan ekonomi digital yang inklusif, industrialisasi hijau, pembiayaan pembangunan untuk Global South, serta perlindungan sosial bagi pekerja dan komunitas yang terdampak transformasi ekonomi.
Lebih jauh, dialog itu dapat menjadi pintu bagi platform Indonesia-Jerman yang konkret. Misalnya, riset bersama untuk teknologi rendah karbon, penguatan pendidikan vokasi, kemitraan universitas dan industri, skema pembiayaan hijau yang tidak membebani negara berkembang, penyusunan standar keberlanjutan yang adil, dan mekanisme perlindungan bagi daerah yang terdampak transisi energi.
Dengan begitu, kemitraan tidak berhenti pada nota kesepahaman, tetapi bergerak menjadi arsitektur kerja sama yang terasa manfaatnya. Forum semacam itu juga tidak boleh hanya diisi negara, korporasi, dan lembaga multilateral. Masa depan yang baik tidak lahir dari ruang yang terlalu steril. Indonesia dan Jerman perlu melibatkan ASEAN, Uni Eropa, negara-negara Global South, akademisi, industri, serikat pekerja, masyarakat sipil, komunitas agama, pemuda, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Mereka bukan pelengkap. Mereka adalah pihak yang paling sering menanggung akibat dari keputusan yang tidak pernah mereka ikut buat. Di titik ini, rencana kehadiran Prabowo dan Steinmeier di Istiqlal-Katedral menemukan makna simboliknya. Dunia membutuhkan contoh bahwa demokrasi, pembangunan, keberagaman, dan keberlanjutan tidak harus dipisahkan. Indonesia dapat membawa pengalaman mengelola masyarakat majemuk, mempertemukan aspirasi religius dan agenda modernisasi, serta menjaga moderasi di tengah polarisasi global.
Dalam percakapan pasca-2030, dimensi moral dan kultural seperti ini tidak kalah penting dari teknologi dan pembiayaan. Masa depan tidak hanya membutuhkan mesin yang lebih efisien. Ia juga membutuhkan masyarakat yang lebih mampu saling percaya. Inilah makna terdalam dari mengulang sejarah 2015. Bukan nostalgia. Bukan romantisme bahwa Indonesia pernah penting. Melainkan kesadaran bahwa Indonesia pernah memiliki kapasitas untuk membantu dunia memberi bahasa pada zamannya.
Kini bahasa baru itu harus lebih berani. Dari leave no one behind, dunia perlu bergerak menuju prinsip yang lebih partisipatif: let everyone shape the future. Jangan hanya memastikan orang tidak tertinggal. Pastikan mereka ikut menentukan ke mana dunia bergerak. Lawatan Presiden Jerman pada Juni 2026, dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo, dengan demikian dapat menjadi pintu kecil bagi agenda besar.
Terlebih bila keduanya hadir di ruang simbolik Istiqlal-Katedral, Indonesia dapat mengirim pesan yang lebih kuat: bahwa masa depan dunia tidak hanya membutuhkan kesepakatan ekonomi, tetapi juga imajinasi moral tentang hidup bersama. Dalam dunia yang makin multipolar, tidak ada satu negara pun yang cukup kuat untuk menjawab krisis sendirian. Amerika tidak bisa sendiri. China tidak bisa sendiri. Eropa tidak bisa sendiri.
Global South juga tidak cukup hanya mengeluh tentang ketimpangan lama tanpa menawarkan rancangan baru. Yang dibutuhkan adalah kemitraan yang saling mengubah, bukan bantuan satu arah. Ko-kreasi, bukan dominasi. Pembangunan yang hijau, tetapi juga manusiawi. Teknologi yang maju, tetapi juga bertanggung jawab. Pertumbuhan yang tinggi, tetapi tidak meninggalkan martabat manusia di belakangnya.
Pada akhirnya, The Future We Want bukan dokumen masa lalu. Ia adalah pertanyaan yang belum selesai. Masa depan seperti apa yang kita inginkan setelah 2030? Masa depan yang hanya lebih digital, atau juga lebih adil? Masa depan yang hanya rendah karbon, atau juga rendah ketimpangan? Masa depan yang hanya menjaga planet, atau juga memulihkan martabat manusia?
Indonesia pernah ikut menjawab pertanyaan itu ketika dunia merumuskan agenda pasca-2015. Kini, bersama Jerman sebagai mitra strategis baru, dan dalam momentum pertemuan Prabowo-Steinmeier, Indonesia dapat ikut menjawabnya lagi. Dari Jakarta—kota tempat Istiqlal dan Katedral berdiri sebagai simbol jembatan peradaban—Indonesia dapat mengirim pesan yang jernih: bahwa masa depan tidak cukup dibuat berkelanjutan. Ia harus dibuat layak dihuni, layak dibagi, dan layak ditentukan bersama oleh semua.
Penulis: Setyo Budiantoro
Editor: Sandro Gatra
________________
Tulisan ini pertama kali dimuat di kompas.com