JAKARTA, 14 Juli 2026 – Lebih dari 90 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fair Finance Asia (FFA) menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk mempercepat pembiayaan transisi energi yang adil di Asia. Seruan tersebut disampaikan dalam Fair Finance Asia General Assembly 2026 yang digelar di Jakarta pada 14–18 Juli.
Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi akibat konflik di Asia Barat yang mendorong sejumlah negara kembali meningkatkan penggunaan batu bara. Di sisi lain, meningkatnya permintaan terhadap mineral kritis untuk mendukung transisi energi dinilai harus diimbangi dengan tata kelola yang adil agar tidak mengulang praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Executive Director The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan menentukan keberhasilan transisi energi yang adil di Asia karena masih sangat bergantung pada batu bara sekaligus merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Menurutnya, pengembangan mineral kritis harus memastikan masyarakat di sekitar wilayah tambang dan pengolahan memperoleh manfaat yang setara.
“Pembagian manfaat tidak boleh menjadi catatan kaki dalam transisi ini, tetapi harus menjadi prinsip utamanya,” ujarnya.
Sementara itu, Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Farida Indriani, mengatakan perempuan di wilayah terdampak batu bara dan pertambangan masih menanggung beban yang kerap luput dari perhatian, mulai dari pencemaran air, gangguan kesehatan, hilangnya mata pencaharian, hingga meningkatnya beban kerja perawatan. Namun, mereka justru masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penghentian batu bara maupun pengembangan proyek mineral kritis.
“Transisi yang adil yang mengabaikan separuh dari masyarakat yang terdampak bukanlah transisi yang setara. Mekanisme pembagian manfaat, konsultasi, dan penyelesaian keluhan harus responsif gender serta mengakui perempuan dan masyarakat adat sebagai pemegang hak sejak awal,” katanya.
Program Lead Fair Finance Asia, Bernadette Victorio, menambahkan bahwa konflik di Asia Barat telah memperlihatkan kerentanan Asia terhadap gangguan pasokan energi fosil sekaligus risiko meningkatnya kembali ketergantungan pada batu bara demi menjaga keamanan energi jangka pendek. Menurutnya, dibutuhkan koordinasi yang lebih erat antara lembaga keuangan, regulator, pemerintah, dan masyarakat sipil di tingkat regional untuk menutup celah pembiayaan energi fosil.
“Sektor keuangan Asia memiliki peran penting dalam mempercepat transisi yang tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih adil dan inklusif,” ujarnya.
Dalam General Assembly 2026, FFA juga meluncurkan empat laporan yang membahas peta jalan pembiayaan penghentian batu bara di Asia, tata kelola mineral kritis yang bertanggung jawab, perlindungan konsumen di sektor keuangan, serta kaitan antara ketimpangan dan tata kelola keuangan di kawasan Asia.