Perjalanan Indonesia menuju Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage atau UHC) terus menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Pada tahun 2024, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatatkan capaian yang sangat baik dengankepesertaan melampaui 98% dari total populasi. Namun, pencapaian administratif ini perlu diimbangi dengan evaluasi mendalam terhadap efektivitas proteksi finansial dan kualitas layanan di lapangan.
Laporan ini disusun untuk memberikan evaluasi berbasis bukti terhadap sistem kesehatannasional. Kami menemukan bahwa di balik tingginya angka kepesertaan terutama dari sisi permintaan, masih terdapat tantangan struktural pada ketersediaan infrastruktur, tenaga medis, dan pemerataan layanan pada sisi penawaran yang perlu diatasi, khususnya mengingat adanya ketimpangan fasilitas antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Sebagai pembaruan dari kajian sebelumnya, laporan ini menghadirkan beberapa pendekatan kebaruan. Pertama, kami menggunakan lanskap data pascapandemi (Susenas 2024 dan Statistik Kesehatan Indonesia 2023) untuk memotret kondisi riil
sistem kesehatan.
Kedua, kami menerapkan pengukuran perlindungan finansial dengan mengadopsi ambang pengeluaran 40% dan garis kemiskinan Purchasing Power Parity (PPP) 2021 dari Bank Dunia untuk memetakan kerentanan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Ketiga, laporan ini turut memasukkan komponen biaya non-medis bagi pasien rujukan, seperti biaya transportasi dan akomodasi pendamping (rumah singgah), yang sering kali menjadi pemicu utama beban finansial rumah tangga. Keempat, kami menautkan temuan kuantitatif dengan dinamika kebijakan 2018–2024 untuk memberikan rekomendasi yang selaras dengan transformasi sistem kesehatan nasional.