JAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu transisi energi dan ketenagakerjaan bertukar pandangan mengenai tantangan sosial dan ekonomi dalam proses transisi energi Indonesia pada Rabu, 19 Agustus 2026. Diskusi tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Reem Alabali Radovan, ke Indonesia.
Diskusi meja bundar tersebut difasilitasi oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, beserta staf, dan dihadiri oleh Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Dr. Victoria Fanggidae. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar pandangan mengenai kondisi pekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal. Salah satu perhatian utama adalah besarnya proporsi pekerja informal yang mencakup sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, sehingga keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam memastikan proses transisi ekonomi dan energi berlangsung secara inklusif.
Diskusi juga membahas bagaimana memastikan suara pekerja dan masyarakat terdampak dapat terwakili dalam perencanaan transisi energi. Perubahan struktur ekonomi dan pengembangan industri hijau dinilai perlu diikuti dengan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu melindungi pekerja, menciptakan pekerjaan layak, serta memastikan manfaat transisi dapat dirasakan secara lebih merata. Dampak transisi terhadap masyarakat dan pekerja perlu dipersiapkan, termasuk memastikan adanya perlindungan sosial serta kesempatan kerja layak dan inklusif.
Kesetaraan gender dalam proses transisi energi juga menjadi perhatian. Saat ini, secara umum, angka partisipasi perempuan masih 28 persen lebih rendah dari laki-laki, begitu juga gender pay gap antara laki-laki dan perempuan yang masih lebar, dengan selisih 22 persen. Karena itu, akses perempuan dan kaum muda terhadap keterampilan serta peluang kerja baru penting agar transisi energi tidak memperlebar kesenjangan yang sudah ada di pasar kerja. Selain itu, semua pihak juga perlu memastikan bahwa pekerja perempuan di sektor energi dan mineral kritis, mendapatkan rekognisi dan upah yang cukup, serta dapat terlibat dalam pengambilan keputusan.
Transisi energi yang adil menjadi salah satu prioritas kerja sama Jerman dan Indonesia. Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat sipil, keterlibatan pekerja dan kelompok terdampak dalam pengambilan keputusan, serta dukungan terhadap pengembangan keterampilan dan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan transisi menjadi bagian penting untuk memastikan transformasi energi berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya persoalan perubahan sumber energi, tetapi juga menyangkut bagaimana memastikan pekerja (termasuk perempuan, kaum muda, dan pekerja informal) tidak tertinggal dalam perubahan struktur ekonomi yang sedang berlangsung.