JAKARTA, 27 Agustus 2026 – The PRAKARSA berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) “Menghubungkan Talenta Global dan Riset Berdampak Berbasis Kolaborasi Kemitraan Pentahelix: Penguatan Joint Degree dan Joint Research untuk Brain Gain Indonesia” yang diselenggarakan di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia, Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI), dan Katadata Insight Center (KIC). PRAKARSA diwakili oleh Roby Rushandie, Direktur Riset dan Manajemen Pengetahuan, dan bergabung dalam Meja 4 yang membahas Riset Berdampak, Hilirisasi, dan Agenda Pembangunan.
FGD ini merupakan bagian dari pengembangan Program PRISMA-PMK yang diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara pendidikan tinggi, mobilitas talenta, dan kapasitas riset nasional. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta, tantangannya adalah memperkuat ekosistem yang mampu menjalankan talent development, talent retention, dan talent acquisition. Pengembangan joint degree, joint supervision, dan joint research dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas institusi pendidikan tinggi dalam negeri, memperluas jejaring global, sekaligus membuat investasi pengembangan talenta lebih efisien.
Survei Katadata Insight Center (KIC) yang dipaparkan dalam forum menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan kelembagaan dan implementasi. Sebanyak 89,7 persen institusi responden telah memiliki unit atau tim yang menangani kerja sama internasional, tetapi baru 21,1 persen yang menyatakan program kerja samanya telah berjalan penuh. Perbedaan standar akademik antarnegara (68,4 persen), keterbatasan sumber daya manusia (53,2 persen), dan biaya mobilitas internasional (69 persen) juga masih menjadi hambatan. Temuan ini menegaskan bahwa perluasan kerja sama global memerlukan dukungan regulasi, pembiayaan, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan yang lebih konsisten.
Pada Meja 4, diskusi mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat riset belum sepenuhnya menghasilkan dampak. Di antaranya adalah belum jelasnya off-taker atau pengguna hasil riset sejak awal, tata kelola pendanaan yang belum selalu kompatibel dengan horizon riset jangka panjang, silo mentality antaraktor, serta kecenderungan menempatkan riset sebagai proyek jangka pendek untuk memenuhi target administratif. Peserta juga menyoroti belum kuatnya perencanaan jangka panjang dan fungsi orkestrasi yang menghubungkan agenda riset, pendanaan, kebijakan, dan kebutuhan industri atau pengguna lainnya.
Bagi PRAKARSA, pembahasan tersebut memperkuat pentingnya menempatkan dampak sebagai bagian dari desain riset sejak hulu, bukan hanya sebagai agenda diseminasi di hilir. Untuk Joint Research yang memang diarahkan pada agenda pembangunan, proposal dapat memuat pathway to impact yang menjelaskan persoalan atau keputusan yang hendak diinformasikan, siapa pengguna evidence, institusi yang memiliki kewenangan untuk bertindak, serta momentum ketika evidence dibutuhkan. Pendekatan ini tidak menentukan kesimpulan penelitian, tetapi memastikan sejak awal terdapat jalur yang realistis agar pengetahuan dapat digunakan.
Dalam intervensinya, Roby mengusulkan agar hilirisasi riset berdampak dioperasionalkan sepanjang siklus penelitian: mulai dari pencantuman pathway to impact pada tahap proposal, keterlibatan pengguna hasil melalui engagement checkpoint selama pelaksanaan, pengukuran policy uptake atau bentuk pemanfaatan lain pada tahap hilirisasi, hingga capability-transfer plan untuk menjaga keberlanjutan manfaat setelah pendanaan berakhir.
“Dampak riset ditentukan di hulu, pada desain, bukan di hilir pada pengemasan. Yang perlu ditetapkan sejak awal bukan kesimpulannya, melainkan siapa yang membutuhkan bukti, siapa yang memiliki kewenangan untuk bertindak, dan kapan bukti itu diperlukan. Dalam kolaborasi internasional, prinsip ini sekaligus membantu memastikan agenda riset tetap berlabuh pada persoalan Indonesia,” ujar Roby Rushandie, Direktur Riset dan Manajemen Pengetahuan The PRAKARSA.
Pada tahap hilirisasi, ukuran keberhasilan perlu mengakui lebih dari satu jalur dampak. Selain publikasi, paten, prototipe, dan komersialisasi, riset sosial-ekonomi juga dapat menghasilkan dampak melalui perubahan regulasi, desain program, alokasi sumber daya, praktik kelembagaan, atau penguatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, policy uptake dan institutional change dapat diperlakukan sebagai bentuk hilirisasi yang legitimate bagi riset kebijakan.
Dalam konteks kolaborasi internasional, PRAKARSA memandang brain gain tidak cukup diukur dari mobilitas individu atau jumlah publikasi bersama. Kerja sama yang kuat perlu meninggalkan institutional capability gain di Indonesia, seperti metode, data, jejaring, keterampilan pengelolaan riset, akses terhadap pengetahuan dan infrastruktur, serta hubungan kolaborasi yang berlanjut setelah pendanaan berakhir.
Diskusi Meja 4 juga mengarah pada perlunya pendekatan yang lebih terorkestrasi dan berbasis misi. Agenda pembangunan jangka panjang dalam RPJPN dan RPJMN dapat menjadi anchor untuk mempertemukan peneliti, pemerintah, penyandang dana, industri, dan pengguna hasil riset. Untuk isu prioritas tertentu, mekanisme koordinasi berbasis isu dapat membantu menyelaraskan agenda riset, skema pendanaan, manajemen program, kebutuhan off-taker, hingga proses hilirisasi. Fungsi orkestrasi pada tingkat makro dapat diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan dukungan tim teknis sesuai sektor dan isu.
Pengalaman PRAKARSA menunjukkan bahwa hubungan antara evidence dan kebijakan perlu dibangun sepanjang proses penelitian. Saat ini, PRAKARSA memperoleh dukungan hibah dari FES dan Kemenko PMK untuk riset perempuan pekerja informal. Pengalaman dalam kajian perlindungan sosial, kebijakan industri, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengguna kebijakan, knowledge translation, dan kesinambungan kapasitas institusi.
Ke depan, PRAKARSA mendukung penguatan PRISMA-PMK sebagai ruang orkestrasi untuk menghubungkan berbagai instrumen dan skema kolaborasi yang telah tersedia, sekaligus memperkuat standar dampak pada Joint Research. PRAKARSA akan terus berkontribusi melalui riset, dialog kebijakan, dan pengembangan pendekatan research-to-policy agar kolaborasi pendidikan tinggi dan riset internasional tidak hanya memperluas jejaring global, tetapi juga memperkuat kapasitas institusi dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi pembangunan Indonesia.