JAKARTA – Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Indonesia Economic Outlook (IEO) 2027 Forum yang diselenggarakan oleh KANOPI FEB UI di Auditorium BCA, MM FEB UI Salemba, Jakarta, Senin (28/9/2026). Mengangkat tema “Fiscal Discipline in a Changing Landscape: Reassessing Indonesia’s Fiscal Space Amid Domestic Priorities and Global Pressures”, The PRAKARSA menyoroti kerentanan ruang fiskal Indonesia di tengah lonjakan beban utang, risiko iklim, hingga ketimpangan alokasi insentif pajak.
Dalam pemaparannya, Victoria mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia saat ini kian tertekan oleh peningkatan pembayaran bunga utang yang diproyeksikan mencapai Rp650,3 triliun pada RAPBN 2027, atau menyerap sekitar 19% dari total pendapatan negara. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan total utang pemerintah yang menembus lebih dari Rp10.000 triliun per Juni 2026 (41,26% PDB), pengelolaan anggaran dinilai memerlukan kehati-hatian ekstra agar fleksibilitas belanja publik tidak makin menyempit.
Selain beban utang, The PRAKARSA menilai asumsi makro APBN berisiko terlampaui akibat dinamika global, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menyentuh US$89,43 per barel dan kurs rupiah di level Rp17.855 per USD per September 2026. Victoria menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,0% yang dipatok pemerintah tergolong terlalu optimistis apabila dibandingkan dengan proyeksi lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan ADB yang berada di kisaran 5,0% hingga 5,2%.
Victoria juga mengkritik ketidakselarasan antara ancaman bencana iklim dengan kebijakan alokasi anggaran negara. Di saat fenomena El Nino kategori sangat kuat melanda dan mengancam sektor pangan, energi, serta ketenagakerjaan, pemerintah justru memangkas pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 75,6% dan Kementerian Pertanian sebesar 30,2%. Kebijakan pemangkasan ini dinilai berpotensi memperlemah daya tahan dan ketahanan pangan nasional di tengah krisis iklim.
Dari sisi keadilan fiskal, The PRAKARSA menyoroti tingginya insentif atau belanja perpajakan yang diproyeksikan mencapai Rp607,7 triliun pada 2027. Besaran insentif pajak tersebut dinilai janggal karena justru melampaui anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp549,9 triliun, di tengah rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia yang masih berada di level terendah yakni 9,31% pada 2025.
Tantangan fiskal tersebut kian diperberat oleh pergeseran struktur kependudukan, di mana bonus demografi Indonesia diperkirakan akan berakhir sekitar tahun 2037–2041. Dengan proporsi populasi lansia yang diproyeksikan naik menjadi 20,31% pada 2045 dan baru 19,8% pekerja yang terlindungi jaminan pensiun, beban APBN untuk belanja kesehatan dan perlindungan sosial lansia miskin dipastikan melonjak tajam pada masa mendatang.
Merespons berbagai kondisi tersebut, The PRAKARSA menyampaikan rekomendasi strategis, di antaranya mendesak perluasan basis PPh orang pribadi berpenghasilan tinggi secara progresif, serta audit transparan dan penerapan batas waktu (sunset clause) pada insentif pajak. Selain itu, pemerintah didorong untuk menetapkan batas bawah anggaran mitigasi bencana dan layanan dasar, serta mempublikasikan simulasi sensitivitas risiko fiskal secara berkala kepada publik.
Sebagai langkah konkret menghadapi ancaman kemiskinan pada usia tua, The PRAKARSA mendorong pemerintah untuk mulai menyiapkan skema pensiun sosial bagi lansia miskin berusia 70 tahun ke atas mulai tahun 2027. Pemerintah juga diminta menanggung iuran jaminan hari tua bagi pekerja informal miskin guna memastikan keadilan fiskal dan keberlanjutan sosial jangka panjang.
