Oleh: Setyo Budiantoro
ANTONIO Guterres datang ke Indonesia pada saat penting bagi organisasi di bawah kepemimpinannya. Sekjen PBB sejak 2017 itu sedang mendorong reformasi besar melalui UN80 Initiative, sementara Sustainable Development Goals (SDGs) memasuki tahun-tahun terakhirnya dengan hanya sekitar 15 persen target berada di jalur pencapaian.
Pada Minggu (18/10/2026), Guterres bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang untuk membahas berbagai persoalan global dan pentingnya memperkuat kerja sama multilateral. Namun, kedatangannya menarik dibaca lebih jauh daripada sekadar agenda diplomatik. Ia hadir ketika dunia mulai mempertanyakan apakah sistem kerja sama internasional, dibangun selama lebih dari delapan dekade, masih cukup mampu menjawab persoalan zaman.
Sebelum memimpin PBB, Guterres pernah menjadi Perdana Menteri Portugal dan selama satu dekade memimpin badan PBB untuk pengungsi, UNHCR. Kini tantangannya lebih besar: bukan hanya merespons krisis kemanusiaan, tetapi membantu memperbaiki sistem internasional yang semakin kesulitan mencegah konflik, mengatasi krisis, dan memenuhi janji pembangunan.
Itulah konteks penting UN80 Initiative. Guterres sendiri telah menyatakan, “status quo is untenable” atau keadaan sekarang tidak dapat terus dipertahankan. Namun, persoalan multilateralisme mungkin lebih dalam daripada sekadar bagaimana membuat PBB lebih efisien.
Dunia sebenarnya tidak kekurangan tujuan dan komitmen. Kita mempunyai Paris Agreement, Agenda 2030 dan SDGs, berbagai kesepakatan pembiayaan pembangunan, target biodiversitas, serta komitmen mengenai perdagangan dan teknologi.
Hampir setiap persoalan besar dunia sudah memiliki konferensi, deklarasi, target, dan institusi. Persoalannya terletak pada jarak antara kesepakatan di ruang konferensi dan perubahan nyata dalam kehidupan manusia.
SDGs memberikan gambaran paling jelas. Setelah lebih dari satu dekade berjalan, dari 139 target dengan data perkembangan memadai, hanya sekitar 15 persen benar-benar berada di jalur pencapaian. Ini tidak berarti SDGs gagal menghasilkan kemajuan. Capaian nyata telah terjadi dalam kesehatan, pendidikan, energi, air bersih, perlindungan sosial, dan bidang lainnya.
Namun, angka 15 persen tetap menjadi peringatan keras: waktu menuju 2030 semakin pendek, sementara sebagian besar ambisi global belum bergerak dengan kecepatan memadai. Karena itu, persoalannya bukan apakah dunia masih membutuhkan tujuan bersama. Kita jelas membutuhkannya.
Pertanyaan, lebih sulit adalah mengapa, setelah tujuan ditetapkan dan komitmen dibuat, begitu banyak di antaranya tetap sulit diwujudkan. Salah satu jawabannya terletak pada sesuatu yang sangat mendasar, yaitu pembiayaan.
Negara-negara berkembang masih menghadapi kekurangan pembiayaan untuk mencapai SDGs sekitar 4 triliun dolar AS setiap tahun. Pada saat bersamaan, sekitar tiga miliar manusia hidup di negara dengan pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar daripada pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan digabungkan. Banyak negara yang paling membutuhkan investasi justru harus membayar biaya modal paling mahal.
Namun, problemnya bukan hanya kekurangan uang. Triliunan dolar terus bergerak melalui bank, pasar modal, dana pensiun, perusahaan investasi, pemerintah, dan lembaga pembangunan internasional. Persoalannya juga menyangkut siapa yang dapat mengakses modal, berapa mahal biayanya, bagaimana risiko dibagi, ke mana modal dialokasikan, dan hasil apa yang muncul setelah uang tersebut digunakan.
Pertanyaan terakhir sering terlewat. Kita terbiasa mengukur keberhasilan dari besarnya investasi masuk, jumlah modal swasta yang berhasil dimobilisasi, atau pertumbuhan obligasi hijau dan instrumen berlabel berkelanjutan. Semua itu penting, tetapi ada perbedaan mendasar antara mobilisasi pembiayaan dan pembangunan. Satu miliar dolar yang berhasil dimobilisasi belum tentu sama dengan satu miliar dolar pembangunan. Nilai pembangunan baru terlihat setelah uang tersebut bekerja.
Apakah investasi membuat perusahaan domestik lebih produktif? Apakah teknologi dan pengetahuan berpindah? Apakah usaha lokal masuk ke rantai pasok? Apakah pekerja memperoleh keterampilan dan penghasilan yang lebih baik? Apakah lingkungan menjadi lebih sehat? Dan berapa banyak nilai tambah benar-benar tinggal di masyarakat dan daerah tempat investasi berlangsung?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika dunia berbicara tentang transisi energi, ketimpangan, dan keuangan berkelanjutan. Hampir semua negara dapat sepakat bahwa energi bersih harus dipercepat. Jika proyek energi terbarukan jauh lebih mahal di negara berkembang karena biaya modal tinggi, kesepakatan global serupa tidak menghasilkan kemampuan serupa untuk bertindak.
Kita juga dapat bersepakat mengurangi ketimpangan, tetapi apabila keuntungan dari teknologi dan pertumbuhan terutama mengalir kepada sedikit pemilik modal sementara pendapatan mayoritas pekerja hanya naik tipis, sistem ekonomi tetap memproduksi ketimpangan. Begitu pula dengan keuangan berkelanjutan. Dunia dapat menerbitkan semakin banyak green bonds atau memberi label “sustainable” pada semakin banyak investasi.
Namun, label tidak otomatis menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Ukurannya tetap harus kembali pada hasil: apakah emisi benar-benar turun, kapasitas ekonomi lokal meningkat, pekerjaan menjadi lebih baik, dan masyarakat penanggung biaya transisi juga memperoleh manfaat. Di sinilah pembicaraan mengenai dunia pasca-2030 perlu bergerak lebih jauh. Kita tidak perlu meninggalkan SDGs. Pengalaman SDGs justru menunjukkan betapa pentingnya dunia memiliki arah bersama.
Namun, arah itu harus lebih kuat terhubung dengan aturan ekonomi, insentif, institusi, dan mekanisme akuntabilitas dalam menentukan cara uang dan kekuasaan bekerja. Dengan kata lain, pertanyaan pasca-2030 tidak cukup hanya: tujuan pembangunan apa yang ingin kita capai berikutnya? Pertanyaannya juga harus mencakup: sistem ekonomi dan keuangan seperti apa yang membuat tujuan tersebut benar-benar mungkin dicapai?
Salah satu perubahan diperlukan ialah bergerak dari sekadar mobilising finance menuju making finance accountable for development outcomes. Dalam bahasa sederhana, uang yang bergerak atas nama pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil nyata. Ini tidak berarti semua investasi harus berubah menjadi program sosial. Investor tetap membutuhkan keuntungan, perusahaan tetap harus produktif, dan pasar tetap mempunyai fungsi penting.
Namun, ketika sebuah investasi memperoleh jaminan pemerintah, insentif negara, dana pembangunan, fasilitas multilateral, keringanan pajak, atau label keberlanjutan, ada pertanyaan wajar: apa manfaat pembangunan tambahan dari dukungan tersebut?
Dalam pembangunan, pertanyaan ini dikenal sebagai development additionality: apa yang terjadi karena pembiayaan tersebut dan kemungkinan tidak terjadi tanpanya. Konsep ini penting karena mencegah kita menyamakan setiap rupiah investasi dengan tambahan pembangunan. Dari sinilah kita mungkin membutuhkan sesuatu menyerupai development balance sheet, atau neraca pembangunan.
Neraca keuangan biasa menunjukkan dari mana uang berasal, ke mana digunakan, serta apakah investasi menghasilkan keuntungan atau kerugian. Neraca pembangunan harus menjawab pertanyaan berbeda: bagaimana dukungan publik atau pembiayaan pembangunan dikonversi menjadi tambahan kapasitas ekonomi, sosial, dan ekologis, serta kepada siapa nilai tambah akhirnya mengalir.
Inilah pembeda dari sekadar pengukuran dampak setelah proyek selesai. Neraca pembangunan harus sejak awal menghubungkan sumber pembiayaan dan dukungan publik dengan kapasitas baru, perubahan sosial dan lingkungan, serta distribusi manfaat dan risiko. Bayangkan sebuah proyek menerima investasi 1 miliar dolar AS. Kita perlu mengetahui apakah investasi tersebut benar-benar terealisasi, tetapi penilaian tidak seharusnya berhenti pada angka investasi.
Kita juga perlu mengetahui kapasitas produksi tambahan, jumlah pekerjaan berkualitas, peningkatan kemampuan teknologi, dampaknya terhadap lingkungan, serta siapa menikmati manfaat dan siapa menanggung risiko. Dengan ukuran seperti itu, pertanyaan pembangunan berubah. Kita tidak lagi hanya bertanya berapa investasi masuk. Namun, apa yang lahir dari investasi tersebut.
Tidak hanya berapa pembiayaan hijau diterbitkan, tetapi apakah emisi turun dan siapa memperoleh manfaat dari transisi; tidak hanya berapa infrastruktur dibangun, tetapi apakah pembangunan benar-benar meningkatkan produktivitas wilayah dan kehidupan masyarakat. Indonesia mempunyai legitimasi kuat untuk membawa pertanyaan semacam ini ke percakapan global.
Kita adalah anggota G20 dan BRICS, salah satu ekonomi terbesar di Global South, negara dengan sumber daya alam besar, penerbit berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, sekaligus negara dalam proses hilirisasi industri dan transisi energi berskala besar. Indonesia tidak mengamati kontradiksi pembangunan global dari luar; kita sedang menjalaninya sendiri.
Kita membutuhkan investasi asing, tetapi juga investasi yang memperkuat kemampuan ekonomi domestik. Kita membutuhkan hilirisasi, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari meningkatnya nilai ekspor.
Kita juga perlu melihat apakah teknologi semakin dikuasai, pekerja semakin produktif, perusahaan Indonesia naik kelas, dan lebih banyak nilai tambah tinggal di dalam negeri. Kita membutuhkan transisi hijau, tetapi sulit menyebutnya berhasil jika masyarakat menanggung sebagian besar biaya sosial dan ekologis sementara manfaat ekonominya terkonsentrasi pada sedikit pihak.
Kita juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan bukan tujuan terakhir. Ia merupakan sarana agar manusia memperoleh pekerjaan lebih baik, penghasilan lebih layak, pendidikan dan kesehatan lebih baik, lingkungan lebih aman, serta pilihan hidup lebih luas.
Karena itu, kedatangan Guterres juga dapat menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak perlu puas hanya memainkan peran sebagai bridge builder antara negara maju dan Global South. Menjadi jembatan tetap penting ketika rivalitas geopolitik semakin mengeras. Namun, sebuah jembatan bukan hanya perlu menghubungkan dua sisi; kita juga perlu bertanya ke mana jembatan itu membawa kita.
Indonesia dapat membawa pertanyaan lebih substantif ke dalam diskusi mengenai masa depan multilateralisme: bukan hanya bagaimana membuat negara-negara kembali duduk bersama, tetapi bagaimana memastikan kerja sama global mengubah keputusan ekonomi dan aliran modal menjadi kemampuan negara untuk membangun serta kehidupan masyarakat lebih baik.
Dalam perspektif ini, reformasi bank pembangunan multilateral, restrukturisasi utang, pembiayaan iklim, perpajakan internasional, perdagangan, transfer teknologi, investasi berkelanjutan, dan industrialisasi sebenarnya bertemu pada pertanyaan sama: apakah aturan dan aliran modal global memperbesar kemampuan negara untuk membangun, atau justru mempersempitnya?
Pertanyaan tersebut semakin penting karena waktu menuju 2030 semakin pendek. Kita tetap harus mengejar sebanyak mungkin target SDGs, tetapi pembicaraan mengenai apa yang datang setelah 2030 juga harus dimulai sekarang. Dunia tidak cukup hanya menyusun daftar tujuan baru.
Kita perlu menghubungkan tujuan dengan aturan, komitmen dengan insentif, pembiayaan dengan institusi, lalu menguji semuanya melalui hasil pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia memperoleh makna lebih besar. Guterres datang ketika PBB sedang bertanya bagaimana multilateralisme harus berubah setelah lebih dari delapan dekade berdiri. Indonesia pun sedang menghadapi pertanyaan serupa: bagaimana pertumbuhan, investasi, hilirisasi, dan transisi energi benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan.
Kedua pertanyaan itu bertemu pada satu titik. Multilateralisme tidak akan memperoleh legitimasi hanya karena negara-negara menghasilkan lebih banyak deklarasi atau menyelenggarakan lebih banyak pertemuan tingkat tinggi.
Legitimasi akan tumbuh jika masyarakat dapat melihat sistem global benar-benar bekerja bagi kehidupan mereka. Lebih dari delapan puluh tahun setelah PBB didirikan, dan ketika Sekretaris Jenderal-nya datang ke Indonesia untuk berbicara tentang masa depan kerja sama internasional, mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita bawa ke percakapan pasca-2030: ketika triliunan dolar bergerak atas nama pembangunan, pembangunan itu untuk siapa—dan apa yang benar-benar berubah?
____________________
Artikel ini pertama kali dimuat di kompas.com
Setyo Budiantoro adalah Sustainable Development Expert di The Prakarsa, Fellow IDEAS–UID MIT Sloan School of Management, SDGs–ESG Expert di Indonesian ESG Professional Association (IEPA), dan anggota Advisory Committee Fair Finance Asia. Pengajar program pascasarjana Keuangan Berkelanjutan dan Pembangunan Universitas Udayana. Penilai program SDGs, ESG, CSV, dan CSR, serta perancang strategi pembelajaran dan pelatih dalam penulisan laporan, kebijakan, policy brief, dan strategi keberlanjutan. Aktif berbagi pemikiran dan pengalaman di kementerian/pemerintah daerah, OJK, Bursa Efek Indonesia, perusahaan, organisasi filantropi, CSO, perguruan tinggi, dan lembaga internasional.