JAKARTA – The PRAKARSA bersama ClientEarth, bekerja sama dengan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Financing Indonesia’s Solar Energy: The Feasibility of Extractive Revenue” di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Forum ini membahas temuan awal kajian mengenai kelayakan pemanfaatan penerimaan negara dari sektor batu bara serta minyak dan gas bumi untuk mendukung pembiayaan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp. Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah, lembaga pembiayaan, sektor perbankan, industri, dan lembaga riset.
Direktur Riset dan Manajemen Pengetahuan The PRAKARSA, Roby Rushandie, menegaskan bahwa transisi energi tidak semata-mata berkaitan dengan pengembangan teknologi bersih, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pencapaian target PLTS 100 GWp perlu dilihat hingga ke aspek hulu, terutama arsitektur pembiayaannya. Menurutnya, peran fiskal tidak terbatas pada pembiayaan langsung, tetapi juga dapat menjadi modal katalitik untuk menurunkan risiko investasi dan mendorong partisipasi sektor swasta.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa ketahanan iklim merupakan bagian dari ketahanan nasional. Dampak krisis iklim telah dirasakan secara nyata, salah satunya melalui penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 3,5-5 cm per tahun. Oleh karena itu, transisi energi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
Ia juga menyoroti besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target transisi energi. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 membutuhkan investasi sekitar US$190 miliar, sementara program PLTS 100 GWp diperkirakan memerlukan sekitar US$100 miliar. Sejumlah tantangan yang perlu diatasi meliputi pembebasan lahan, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, serta tingginya biaya logistik untuk menjangkau wilayah terpencil.
Salah satu gagasan yang disampaikan dalam pembukaan forum adalah pembentukan renewable energy fund yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi. Selain itu, percepatan pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB) dan pengaturan skema sewa jaringan (power wheeling) dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) turut disoroti sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan transisi energi.
Dalam sesi pemaparan kajian, tim peneliti The PRAKARSA, Dea Fajria Tatarizqa Japal, menjelaskan bahwa kapasitas PLTS terpasang hingga akhir 2025 baru mencapai sekitar 1,5 GWp. Sementara itu, kebutuhan pendanaan program diperkirakan mencapai US$73 miliar atau sekitar Rp1.277 triliun untuk periode 2026–2030, dengan sekitar 80% kebutuhan terkonsentrasi pada 2027–2029.
Pada periode yang sama, potensi penerimaan pemerintah pusat dari sektor batu bara dan minyak dan gas bumi, setelah memperhitungkan dana bagi hasil (DBH) untuk daerah, diperkirakan mencapai sekitar Rp658 triliun. Melalui mekanisme pembagian tetap fiscal recycling dan pembentukan renewable envelope di Danantara, sekitar Rp129 triliun atau setara 10% kebutuhan pendanaan program berpotensi dialokasikan untuk mendukung pengembangan PLTS.
Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa besaran porsi penerimaan yang dialokasikan memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil pembiayaan dibandingkan perubahan asumsi harga komoditas. Berdasarkan temuan tersebut, tim peneliti merumuskan empat rekomendasi kebijakan, yakni mekanisme daur ulang dana PNBP batu bara dan migas melalui Peraturan Presiden, pembentukan renewable envelope yang transparan di Danantara, penguatan PT SMI sebagai platform pembiayaan katalitik, serta pengembangan skema ko-pembiayaan sukarela bersama pemerintah daerah penghasil melalui DBH.
Jika keempat mekanisme tersebut diterapkan, potensi dana yang dapat dihimpun diperkirakan mencapai sekitar Rp147 triliun atau 11,5% dari total kebutuhan pendanaan. Dana publik dalam skema ini tidak ditujukan untuk membiayai seluruh proyek, melainkan untuk mendukung komponen yang belum cukup menarik bagi investasi komersial, seperti pengembangan PLTS perdesaan, sekaligus mengurangi risiko investasi dan mendorong keterlibatan sektor swasta.
Dari perspektif hukum dan tata kelola, Acting Associate Director, Japan and Southeast Asia at ClientEarth, Tim Guanzon, mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pemanfaatan penerimaan sektor ekstraktif untuk pembiayaan energi terbarukan. Di antaranya adalah prinsip universalitas APBN yang membatasi praktik pengalokasian penerimaan negara secara khusus (earmarking), belum adanya keterkaitan regulasi yang memadai antara penerimaan sektor ekstraktif dan belanja energi terbarukan, serta belum eksplisitnya mandat lembaga pembiayaan negara untuk menjalankan fungsi tersebut.
Sebagai alternatif, kajian hukum tersebut mengusulkan reformasi secara bertahap, mulai dari memperjelas kerangka regulasi, memperluas mandat dan memperkuat kelembagaan, hingga membangun mekanisme alokasi pendanaan yang lebih terarah.
Dalam sesi diskusi, peserta membahas sejumlah tantangan yang perlu diperhitungkan dalam mewujudkan program PLTS 100 GWp. Salah satu isu yang mengemuka adalah bahwa keterbatasan program tidak hanya terletak pada ketersediaan pembiayaan, tetapi juga pada kesiapan proyek. Persoalan pembebasan lahan, perizinan, kesiapan jaringan listrik, dan kepastian regulasi dinilai dapat menghambat penyerapan dana yang sebenarnya telah tersedia, termasuk melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Diskusi juga menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah dalam mengurangi risiko pengadaan lahan, serta pentingnya menyesuaikan skema pembiayaan dengan karakteristik masing-masing proyek. Hal ini menjadi relevan mengingat biaya pembiayaan turut menentukan kelayakan investasi, khususnya untuk proyek-proyek yang belum memiliki daya tarik komersial memadai.
Sejumlah aspek lain turut menjadi perhatian untuk pendalaman kajian, antara lain biaya peluang (opportunity cost) dari pengalihan penerimaan sektor ekstraktif, keberlanjutan sumber penerimaan di tengah fluktuasi harga komoditas, serta pemetaan peran dan kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu, keselarasan kebijakan industri dalam negeri, ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kepastian permintaan domestik, dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah juga dinilai penting. Berbagai alternatif pembiayaan, termasuk instrumen keuangan berkelanjutan dan keuangan syariah, turut menjadi bagian dari pembahasan.
FGD ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan ruang fiskal untuk mendukung program PLTS 100 GWp memiliki peluang untuk dikembangkan, tetapi membutuhkan desain kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan yang tepat. Dana publik dapat diarahkan untuk menanggung risiko pada tahap awal pengembangan proyek, terutama terkait pengadaan lahan, infrastruktur transmisi, dan PLTS perdesaan, sehingga dapat membuka ruang lebih besar bagi investasi swasta. Berbagai masukan dan perspektif yang berkembang dalam forum ini akan menjadi bahan bagi The PRAKARSA dan ClientEarth untuk menyempurnakan kajian sebelum laporan akhir dipublikasikan.