Jakarta, The PRAKARSA – Lembaga riset dan advokasi kebijakan The PRAKARSA bersama beberapa organisasi masyarakat sipil dan think tank hadir dalam kegiatan dialog yang membahas percepatan proses aksesi Indonesia ke dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Dialog diselenggarakan oleh Sekretariat OECD dan Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Indonesia, selaku Sekretariat Tim Nasional Aksesi OECD ini dilaksanakan di kawasan Senayan Jakarta pada Senin, (5/5/2025).
Tim OECD yang hadir adalah Alexander Boehmer (Head of South and Southeast Asia), Natalie Limbasan (Tax Policy Advisor), Akane Nozawa (Accession Advisor), Massimo Geloso Grosso (Head of OECD Jakarta Office) dan beberapa staf lain. Perwakilan organisasi masyarakat sipil dan think-tank yang hadir antara lain Ah Maftuchan (the PRAKARSA), Andry Satrio (INDEF), Julia Novrita (Habibie Center), Khoirun Ni’mah and Bona Tua (INFID), Widjajanti Isdijoso (SMeRU) dan beberapa perwakilan dari CSIS.
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah terkait manfaat yang akan dirasakan masyarakat atas bergabungnya Indonesia ke dalam OECD. Perbaikan kebijakan publik dan tata kelola institusi publik yang menjadi agenda utama OECD diharapkan dapat berdampak pada perbaikan sektor strategis di Indonesia misalnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup dan lainnya.
Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, pada kesempatan ini kembali menegaskan bahwa masuknya Indonesia ke OECD jangan sampai hanya memposisikan Indonesia sebagai “follower” standar, namun harus dikembangkan juga sebagai negara yang dapat berkontribusi dalam pengembangan standar-standar baru yang didasarkan oleh pengalaman Indonesia. “Indonesia diharapkan tidak hanya menerima standar OECD tetapi perlu juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada OECD untuk pengembangan standar-standar baru. Kita semua perlu bekerja untuk memastikan standar kualitas kebijakan yang disusun dapat berdampak pada kesejahteraan warga dan kehidupan yang lebih baik” ungkapnya.
Alexander Boehmer, Head of South and Southeast Asia OECD juga menekankan bahwa “kesesuaian standar Indonesia dengan standar OECD bukan berarti sama persis, namun lebih ke selaras dalam tujuan. Sehingga, strategi untuk mencapainya dapat disesuaikan dengan karakteristik kebijakan di Indonesia,” respon Dr Boehmer.
Pelibatan organisasi masyarakat dan lembaga penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola kebijakan. OECD bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan think tanks untuk mendukung penerapan praktik-praktik kebijakan terbaik di berbagai negara. Dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat serta hasil analisis dari penelitian terkait, efektivitas implementasi dari suatu kebijakan akan terungkap dan dapat dijadikan dasar perbaikan depannya.
“Saya mempunyai harapan kepada organisasi masyarakat sipil dan think tank, termasuk the PRAKARSA, untuk dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang proses aksesi Indonesia ke OECD ini. Jika ada misinformasi, Sekretariat OECD siap membantu meluruskannya. Jika butuh data atau informasi, kontak Sekretariat OECD dan kami akan memberikan data informasi yang dibutuhkan,” tutup Alex Boehmer yang pernah bekerja cukup lama di Jakarta ini.
Sebagai salah satu organisasi yang hadir, the PRAKARSA turut mengapresiasi dialog ini dan mendorong peningkatan komunikasi publik agar proses aksesi dapat dipahami dan didukung oleh lebih banyak pihak. Proses aksesi ini harus menjadi “milik” bersama seluruh komponen bangsa.
“Perlu dikembangkan satu mekanisme dialog publik yang lebih luas dan mendalam mengenai proses aksesi ini di berbagai daerah. Suara rakyat perlu didengar, bukti-bukti dari lapangan perlu dipertimbangkan. Kami siap berkolaborasi dalam kerja-kerja dialog kebijakan. Kami juga berharap OECD dapat memfasilitasi kerja sama antara organisasi masyarakat atau think-tank di Indonesia dengan think-tank dari negara anggota OECD lainnya,” tutup Maftuchan.