Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi isu yang mendesak dan menjadi agenda prioritas dalam kepresidenan G20 Indonesia. Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan berupaya melindungi pulau-pulau kecil yang rentan terhadap efek perubahan iklim. Pada laporan penelitian ini diuraikan lanskap kebijakan perubahan iklim di Indonesia, termasuk upaya pengurangan emisi dan transisi energi. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen APBN untuk upaya pengurangan emisi, namun masih diperlukan lebih banyak langkah untuk memastikan akses masyarakat terhadap dana tersebut.
Selain membahas tentang berbagai fasilitas pembiayaan yang tersedia melalui pemerintah, industri, dan masyarakat, laporan ini juga menyajikan beberapa studi kasus tentang keberhasilan akses pembiayaan iklim oleh LSM dan masyarakat lokal. Studi kasus ini menunjukkan bahwa LSM yang berhasil mengakses dana perubahan iklim memiliki rekam jejak yang baik dalam mengerjakan isu-isu serupa, bekerja erat dengan masyarakat lokal, dan memiliki pengalaman dalam proyek-proyek serupa. Laporan ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh LSM dalam mendapatkan pendanaan dan pentingnya keberlanjutan setelah proyek selesai.
Dalam rangka menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak, penting bagi pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengakses dan memanfaatkan dana perubahan iklim. Laporan penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi yang tertarik dengan isu perubahan iklim di Indonesia.
