JAKARTA – Beban pembayaran bunga utang pemerintah Indonesia yang meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir dinilai mengurangi kapasitas APBN untuk memacu pertumbuhan ekonomi guna menghindarkan diri dari arus resesi global. Apalagi, utang negara selama ini tidak hanya digunakan untuk menutup defisit, tetapi juga dimanfaatkan untuk membayar utang atau gali lubang tutup lubang.
Pola seperti itu diperkirakan masih akan berlangsung dalam lima tahun ke depan, sehingga Indonesia berpeluang terperosok dalam lubang utang yang lebih dalam. Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Irvan Tengku Hardja, menilai RAPBN 2020 penuh tantangan karena disusun di tengah-tengah ancaman resesi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
“Makanya, sebenarnya kita membutuhkan rancangan anggaran yang mampu menjawab tantangan global, terutama tren perlambatan ekonomi,” ujar dia, ketika dihubungi, Selasa (20/8). Akan tetapi, kebutuhan RAPBN yang seperti itu belum bisa terpenuhi.
Menurut ekonom senior Indef, Didik Rachbini, RAPBN 2020 masih dihantui permasalahan dari lima tahun lalu. Pemerintah selama ini selalu mengandalkan utang untuk menutup defisit. “APBN kita punya masalah dari penerimaan. Sangat rendah dan paling rendah di ASEAN, pengeluaran kita boros-boros, dan tidak berhasil dipakai. Ini akan bermasalah lima tahun mendatang,” ungkap dia, Senin (19/8).
Didik mengakui pemerintah sah-sah saja berutang. Namun yang mengkhawatirkan, utang itu tidak hanya untuk membiayai pengeluaran APBN, tetapi juga membayar utang yang sudah jatuh tempo. Apalagi saat ini bunga utang Indonesia sudah menyentuh angka 300 triliun rupiah. “Utang juga untuk membayar utang. Ini ada problem pengeluaran. Ini sangat jelek,” tukas dia.
Terkait penerimaan negara, Tengku mengatakan sebagian besar kalangan pesimistis target pendapatan dalam anggaran negara akan tercapai, begitu juga target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun ini. “Tahun ini, defisit APBN bakal melebar. Ditutup utang lagi. Tripple defisit kita belum sembuh, masak target penerimaan bisa sangat optimis begitu,” kata Tengku.
Menurut dia, dengan komposisi APBN yang masih tradisional, atau masih banyak untuk anggaran rutin dan sama dari tahun ke tahun, maka sulit diharapkan untuk memberikan daya dorong bagi perekonomian nasional. “Padahal, Indonesia yang lagi dihimpit perang dagang, butuh spesial anggaran untuk lepas dari ancaman resesi serta memanfaatkan semua momentum yang ada,” tukas Tengku.
Didik juga mengungkapkan bahwa selama ini belanja pemerintah kurang efektif dan bermanfaat. Pada 2015–2019, belanja pegawai naik dari 200 triliun rupiah menjadi 400 triliun rupiah. Untuk belanja barang pun sama, yaitu dari 200 triliun rupiah menjadi sekitar 300 triliun rupiah. “Belanja pegawai dan kantor itu menghabiskan ratusan triliun untuk pegawai. Tidak ada hubungannya dengan pembangunan,” tegas Didik.
Perkembangan Global
Sementara itu, Bank sentral Jerman, Bundesbank, mengeluarkan peringatan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi ekonomi. Bank itu melaporkan, kemungkinan ekonomi Jerman tetap tidak bergairah pada kuartal ketiga 2019. “Ini memprediksi bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) bisa terus turun sedikit,” kata Bundesbank, awal pekan ini.
Sebelumnya, sinyal kuat resesi akibat perang dagang juga terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Singapura dan Tiongkok. Secara tahunan, ekonomi Singapura pada kuartal II-2019 hanya tumbuh 0,1 persen. Ini menandai tingkat pertumbuhan paling lambat sejak krisis keuangan global 2008.
Sedangkan Tiongkok melaporkan, pertumbuhan produksi industri Juli tahun ini merupakan yang terlemah sejak 2002. Mengenai kinerja Jerman, PDB negara itu pada kuartal II-2019 terkontraksi 0,1 persen, dibandingkan dengan kuartal pertama. Resesi terjadi ketika ekonomi menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Jerman menghadapi sejumlah masalah ekonomi yang oleh para analis disebut sebagai badai yang sempurna.
Ekonomi negara itu tergantung pada eksportir yang menjual barang ke Tiongkok dan AS. Kedua negata itu tengah terjebak dalam perang dagang yang dalam. Penjualan mobil global yang turun juga telah memukul produsen otomotif Jerman, ditambah kekhawatiran akan kekacauan Brexit tanpa kesepakatan.
SB/YK/WP
Sumber: Koran Jakarta
