Inovasi adalah kekuatan ungkit dalam usaha pengentasan orang dari kemiskinan dan pembangunan hijau. Pesan ini disampaikan kepada Government-20 (G-20) dalam pertemuan 4-5 September di Hangzhou, Tiongkok.
Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan ekonomi global diprediksi menurun jadi 2,4 persen tahun 2016. Perkembangan ekonomi berjalan lambat dan pertumbuhannya tidak bersemangat akibat harga komoditas rendah, lemahnya perdagangan global, dan berkurangnya aliran modal. Di lain sisi, inisiatif dan rencana aksi G-20 selalu ambisius, tak searah dengan eksekusi dan pencapaian negara anggota G-20.
Pengentasan orang dari kemiskinan
Tren dan tema pembangunan forum G-20 secara berkesinambungan tertuju pada pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang di seluruh dunia melalui tetapan kebijakan dan aksi yang disepakati bersama dalam G-20. Namun, kenyataannya, perjuangan tersebut memberikan sinyal bahwa tidak ada terobosan besar dan perubahan cukup berarti untuk menanggulangi persoalan dunia.
UN Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing menyinyalir, investasi tambahan 2-3 triliun dollar AS per tahun diperlukan untuk memenuhi SDG. Sekurangnya dana 66 miliar dollar AS diperlukan per tahun untuk mengentaskan orang dari kemiskinan ekstrem dengan pendapatan 1,25 dollar AS per hari.
Pembiayaan pembangunan disarankan bersumber dari mobilisasi sumber daya domestik, baik dari sektor umum maupun swasta. Konsekuensinya, persyaratan yang mendahului perlu dipenuhi, yaitu meningkatkan regulasi dan transparansi untuk mengurangi aliran dana gelap. Mendirikan sebuah sistem perpajakan yang adil dan menekankan kerja sama internasional dalam mengurai aliran dana gelap serta menghentikan penghindaran pajak adalah tuntutan C-20 kepada G-20.
Beberapa tindakan yang perlu dikejar G-20 adalah menegakkan Inter-governmental Body on Tax (IGBT) yang lebih luas dan inklusif. IGBT harus mengawasi pelaksanaan sistem perpajakan internasional yang adil. Ketidakberimbangan dalam sistem perpajakan yang berbasis pada pekerjaan dan konsumsi harus dikembalikan pada basis kekayaan, modal, dan pendapatan dari aset. Selain itu, pajak harus dibayarkan sesuai lokasi di mana nilai ekonomi dihasilkan.
Pelaksanaan pengampunan pajak menjadi kesempatan para konglomerat dan sektor swasta untuk lepas dari daftar penghindaran pajak yang seyogianya dapat diungkap melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) per September 2017. Melalui penerapan AEOI, seluruh negara wajib mendeklarasikan data perbankan kepada otoritas pajak di satu negara ke negara lain.
Sumber pembiayaan lain yang diikrarkan G-20 adalah pemberian Overseas Development Assistance (ODA) 0,7 persen dari GNI negara-negara maju. Komitmen ini mengikat negara anggota G-20 untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data OECD, distribusi ODA di Asia dari negara G-20 tahun 2014 baru mencapai 37,776 juta dollar AS. Jauh dari prediksi investasi pembangunan infrastruktur pengentasan orang dari kemiskinan melalui pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Setidaknya perlu 5 triliun dollar AS di tingkat global.
Pembangunan hijau
Filosofi peradaban ekologis yang diajukan Hu Jintao, Sekretaris Jenderal dari Center Committee of the Communist Party of China (CPC) menyatakan pentingnya hubungan antara manusia dan alam, sebuah perspektif yang menekankan alam sebagai bagian dari kehidupan, bukan obyek eksploitasi. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa lagi hanya retorika.
Perubahan iklim tak terelakkan dengan kenaikan suhu dunia dalam 45 tahun terakhir—berkisar pada 0,17°C setiap 10 tahun— berpengaruh besar terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan. Tantangan populasi, keterbatasan sumber daya, dan perusakan lingkungan berkelindan dengan kecepatan pembangunan.
Data OECD menunjukkan negara G-20 menyumbang 84 persen dari emisi fosil bahan bakar di tingkat global. G-20 bersepakat atas penurunan emisi dan dekarbonisasi jangka panjang yang adil dan merata dan menyatakan komitmen penuh untuk mewujudkan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2050. G-20 juga memprioritaskan investasi pada sektor efisiensi energi dan energi terbarukan. G-20 dalam Paris Agreement dengan tambahan kewajiban memperbarui Nationally Determined Contribution (NDC) berjuang untuk menghindari kenaikan suhu dunia.
Dengan ini, negara-negara maju tidak bisa tidak harus memenuhi komitmen untuk mengalokasikan anggaran 100 miliar dollar AS setiap tahun pada tahun 2020. Ini untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negara berkembang dan menyediakan sumber daya tambahan untuk isu iklim serta memastikan setidaknya 50 persen dari Green Climate Fund didedikasikan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi kelompok rentan menghadapi dampak perubahan iklim.
Inovasi keilmuan dan teknologi sangat penting untuk menciptakan formula yang mampu berkontribusi mengatasi persoalan ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, dan lainnya. Pemerintah, melalui subsidi fiskal, dukungan perpajakan yang adil, dan investasi tidak langsung harus merangkul dan menjangkau kelompok usaha, khususnya usaha mikro kecil menengah.
Inovasi keuangan sesungguhnya jadi bahu sandar perekonomian, yang wajib diupayakan dengan memperluas ketersediaan modal usaha, menyediakan kredit yang mudah diakses dan fleksibel, memperluas pembiayaan tak langsung untuk inovasi teknologi dan mengarahkan investasi pada proyek inovasi.
Peran C-20
Mengamati kepemimpinan Tiongkok dalam G-20 perlu pemahaman atas agenda politis dan prioritas Pemerintah Tiongkok. Ruang C-20 dinilai lebih kecil jika dibandingkan dengan pemimpin G-20 terdahulu, yaitu Turki. Namun, C-20 mengingatkan G-20 untuk menyediakan aksi nasional konkret untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, terutama Food Security and Sustainable Food Systems yang dijanjikan pada kepemimpinan Turki (2015) dan Food Security and Nutrition Framework yang dijanjikan pada kepemimpinan Australia (2014).
Keterlibatan kelompok masyarakat dalam mendorong agenda pembangunan di tingkat global adalah bagian dari mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, kewajiban, dan komitmen negara. Maka manifesto C-20 2016 menagih janji yang ada dan menolak kealpaan pemimpin negara-negara G-20.
*)MARIA LAURANTI, PENELITI PERKUMPULAN PRAKARSA
Sumber: Harian Kompas, 6 September 2016
