BALI, 5-6 September 2026 – The PRAKARSA berpartisipasi dalam Pre-Event Networking Session The 16th International Conference of the Integrated Disaster Risk Management (IDRiM) Society 2026 di Bali. Forum ini mengusung tema “Resilient Cities in Multi-Hazard Crises: Bridging Innovation, Implementation Science, and Grassroots Action” dan mempertemukan pemerintah, akademisi, development partners, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional untuk bertukar pengetahuan dan membuka peluang kolaborasi. The PRAKARSA diwakili oleh Roby Rushandie, yang menjadi presenter pada sesi “Social Protection and Financing Resilience in Disaster Risk Management” pada Minggu, 6 September 2026.
Pada hari pertama, diskusi bertajuk “Building Resilience: Climate Action, Communities, and Nature-Based Infrastructure” memperlihatkan bahwa ketahanan bencana dan iklim tidak dapat dibangun melalui satu pendekatan teknis. Para pembicara menyoroti pentingnya desain multidisiplin, pengetahuan lokal, komunikasi risiko, solusi blue-green-grey, keberlanjutan penghidupan, serta kepemilikan komunitas. Pengalaman dari berbagai lokasi juga menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi sangat ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan model dan infrastruktur ke dalam keputusan lokal, protokol yang jelas, serta tata kelola lintas lembaga.
Hari kedua memusatkan pembahasan pada hubungan antara Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan Adaptive Social Protection (ASP). RDI mengidentifikasi empat tantangan utama, yakni belum terhubungnya pembiayaan risiko bencana dengan mekanisme perlindungan sosial, fragmentasi data risiko dan data sosial, keterbatasan pembiayaan yang bersifat anticipatory atau pre-arranged, serta perlunya instrumen perlindungan yang lebih inklusif. Presentasi LPEM FEB UI juga menekankan bahwa data administratif saja belum cukup untuk membaca dinamika pemulihan rumah tangga, sementara Arunala Institute mengingatkan bahwa usia lanjut, disabilitas, gender, pekerjaan informal, dan perubahan struktur keluarga perlu dipertimbangkan dalam desain perlindungan sosial dan pembiayaan ketahanan.
Dalam paparannya, The PRAKARSA menempatkan persoalan tersebut pada irisan antara kebijakan sosial, keuangan publik, pembangunan berkelanjutan, dan risiko iklim. Roby merangkum tantangan utama Indonesia dengan frasa, “Indonesia has the building blocks, not yet the wiring.” Indonesia telah memiliki berbagai komponen penting, seperti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), informasi risiko dari BMKG dan InaRISK, mekanisme penyaluran bantuan sosial, serta instrumen pembiayaan bencana. Namun, komponen tersebut belum sepenuhnya tersambung dalam jalur yang telah disepakati sebelumnya dari informasi risiko, penentuan rumah tangga terdampak, activation threshold, pembiayaan, hingga last-mile delivery.
The PRAKARSA mengusulkan agar desain ASP difokuskan terlebih dahulu pada guncangan iklim dan hidrometeorologi yang berulang serta dapat diperkirakan, seperti banjir rob, banjir musiman, hujan ekstrem dan banjir sungai, serta kekeringan, dengan panas ekstrem sebagai kemungkinan pengembangan berikutnya. Pada jenis risiko tersebut, ketersediaan lead time memungkinkan sistem bergerak dari pola respons pascabencana menuju anticipatory protection. Untuk bencana yang bersifat sudden-onset, seperti gempa dan tsunami, arsitektur yang sama lebih relevan untuk mempercepat rapid post-shock scale-up.
Dalam kerangka tersebut, The PRAKARSA memperkenalkan konsep Daftar Siaga Bencana (DSB) sebagai risk-informed preparedness and activation layer yang menghubungkan informasi hazard dan forecast dengan data sosial serta kesiapan penyaluran bantuan. DSB dirancang untuk membantu menjawab empat pertanyaan operasional: siapa yang terpapar, kapan trigger perlu diaktifkan, apakah rumah tangga siap menerima bantuan, dan hambatan apa yang masih harus diselesaikan. DSB bukan keseluruhan sistem ASP dan bukan pula aplikasi baru yang berdiri sendiri, melainkan lapisan penghubung yang memanfaatkan sistem yang sudah ada, dengan verifikasi manusia melalui Puskesos, organisasi berbasis komunitas, dan otoritas terkait.
The PRAKARSA juga menekankan bahwa early warning baru akan bermakna bagi perlindungan sosial apabila tersedia jalur pembiayaan yang dapat diaktifkan secara tepat waktu. Karena itu, desain risk layering, pre-arranged atau contingent financing, activation protocol, serta kemungkinan keterhubungan dengan Pooling Fund Bencana masih menjadi ruang yang perlu dikembangkan bersama mitra DRFI. Pertanyaannya tidak berhenti pada sumber dana, tetapi juga kapan dana dapat diotorisasi, siapa yang mengambil keputusan, dan trigger apa yang digunakan agar dukungan tiba sebelum kerugian kesejahteraan menjadi lebih dalam.
Diskusi lintas pembicara turut memperkuat pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia. Pengalaman komunitas menunjukkan bahwa keputusan adaptasi dipengaruhi oleh aset penghidupan, kemampuan rumah tangga, dan pengetahuan lokal. Sementara itu, riset pemulihan menegaskan pentingnya local champions, pembaruan data secara berkala, serta prinsip “people first, data later”. Bagi The PRAKARSA, pembelajaran ini penting agar pengembangan DSB tidak berhenti pada overlay data spasial, tetapi juga memasukkan verifikasi lokal dan differentiated vulnerability sehingga perlindungan dapat menyesuaikan kebutuhan rumah tangga yang berubah setelah guncangan.
Partisipasi PRAKARSA dalam forum IDRiM 2026 memperkuat agenda untuk menghubungkan bukti riset dengan desain kebijakan yang lebih operasional. Ke depan, The PRAKARSA melihat ruang kolaborasi pada pengembangan trigger dan financing layer, integrasi data risiko dan kerentanan, desain perlindungan yang inklusif, serta riset mengenai dynamic vulnerability, livelihood continuity, dan hubungan antara kemiskinan, risiko iklim, dan kapasitas fiskal. Melalui peran sebagai evidence-to-policy bridge, PRAKARSA mendorong agar sistem perlindungan sosial Indonesia tidak hanya mampu merespons setelah bencana, tetapi semakin siap melindungi masyarakat sebelum dampak guncangan menjadi berkepanjangan.